Kades Jalancagak Tak Ralat Pernyataannya, Hanya Permohonan Maaf Atas Bahasa yang Kurang Sopan

KLARIFIKASI: Kepala Desa Jalancagak Indra Jaenal Alim melakukan klarifikasi atas video yang viral kemarin. YUSUP SUPARMAN/PASUNDAN EKSPRES

Data Bansos Gubernur dari DTKS

SUBANG-Kepala Desa Jalancagak Indra Jaenal Alim menyampaikan klarifikasinya atas video yang viral Senin (27/4), baru-baru ini. Ketika dihubungi Pasundan Ekspres, Indra mengatakan, klarifikasi tersebut bukan untuk mencabut pernyataan sebelumnya yang mengkrititisi kebijakan pemerintah berkaitan dengan bantuan sosial Covid-19. Namun memohon maaf atas bahasa yang kurang berkenan. “Mohon maaf kalau bahasa saya kurang berkenan, begitu saja,” ungkap Indra melalui sambungan telepon, Selasa sore (28/4).

Dia mengatakan, tetap akan bertahan pada pernyataan sebelumnya. “Tidak meralat,” ujarnya.

Dia kembali menegaskan, klarifikasi yang dimuat di video hari ini untuk memohon maaf atas bahasa yang kurang sopan.

“Saya meminta maaf atas bahasa saya yang kurang sopan,” ujarnya.
Akibat videonya yang viral tersebut, sehari kemarin kades ini disibukan menjawab berbagai pertanyaan dari sejumlah media.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Jalancagak Indra Jaenal Alim menyampaikan unek-uneknya kepada Presiden, Menteri Desa dan Gubernur Jawa Barat mengenai bantuan sosial Covid-19. Menurutnya, kebijakan mengenai bantuan sosial ini membuat keresahan di masyarakat.

Dia menyarankan, ketika membuat kebijakan agar memikirkan terlebih dahulu yang lebih matang, apalagi yang berkaitan dengan bantuan sosial. Masyarakat, kata dia, mengira semua masyarakat yang terdampak Covid-19 mendapat bantuan sosial. Sehingga akhirnya banyak masyarakat yang mempertanyakan ke desa.

“Jangan sesekali menggembar-gemborkan bahasa bahwa akan mendapatkan bantuan. Warga kami sudah tenang sebenarnya, sebelum ada statmen-statmen dari bapa bahwa kami akan mendapatkan bantuan. Karena warga kami sudah biasa hidup dengan kesusahan. Dengan statmen-statmen bapak bahwa warga kami mendapat bantuan, ini semua ricuh,” jelas Indra seperti dalam videonya yang diterima Pasundan Ekspres, Senin (27/4).

Dia mengatakan, Pemerintah Desa dalam hal ini kepala desa merupakan garda terdepan yang berada di tengah masyarakat. Kepala desa kebingungan dengan berbagai kebijakan dari Presiden, Menteri Desa hingga Gubernur Jawa Barat mengenai bantuan sosial Covid-19.

“Dalam setiap hari berubah-ubah, dari keputusan menteri kemudian keputusan dirjen. Mana hirarki perundang-undangan kita digunakan. Jangan dijadikan bencana atau musibah menjadi pencitraan bagi bapak-bapak,” ujarnya.

Dia mengaku, dengan berbagai kebijakan tersebut seolah-olah diadu domba antara Pemerintah Desa dengan warganya sendiri.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Subang, Saeful Arifin mewakili Kepala Dinas Sosial, angkat bicara terkait kisruhnya Bansos Gubernur Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Subang.

Pada kesempatan tersebut, dia menjelaskan jika data yang digunakan untuk kepentingan pembagian Bansos Gubernur Jabar yang sejak hari minggu dibagikan di Subang oleh Pak Pos dan Ojol, menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang bersumber di Pusdatim. “Jadi kita hanya menerima dari pusat. Sebab, DTKS itu adanya memang dari pusat. Sementara yang Non DTKS itu, yang di data oleh RT/RW dan atau desa, realisasinya memang belum,” jelasnya.

Saeful mengungkapkan, jika setiap pintu bantuan, memiliki perbedaan jenis. Beda nilai, juga beda waktu pemberian, sehingga dia meminta kepada masyarakat untuk tidak gaduh lagi terkait bantuan, hanya tinggal menunggu realisasinya saja.

“Kemarin dari Bansos Banprov bersumber dari DTKS. Sedangkan untuk bantuan dari kabupaten, kita masih menunggu persetujuan pusat. Data sementara, kita ajukan 75 ribu KK non DTKS ke provinsi dan sekitar seratus ribu KK dari nasional. Nanti kita tunggu diterimanya berapa, belum final datanya, karena masih banyak ketidaksinkronan NIK. Semua data berbasis NIK,” tambahnya.

Sementara itu, Lurah Pasirkareumbi, Jaja angkat bicara terkait ditolaknya beberapa bantuan sosial dari Provinsi Jabar di Kelurahan Pasirkareumbi. Menurutnya, bukan warga tidak mau menerima bantuan tersebut, melainkan pengurus RW dan RT merasa diadu domba, oleh Pemprov Jabar.

“Sekarang bagini, yang kasihan itu para RW atau RT, mereka mendata, datanya tidak terpakai. Betul sekarang bantuan itu adanya beberapa pintu bahkan sampai 7 atau 9, ketika masyarakat nanya, jangankan RT atau RW, saya juga gak bisa jelaskan, karena belum ada juknis tertulisnya,” jelas Jaja.

Dia tidak mau jika harus menjelaskan tapi realisasinya tidak ada, bantuan sosial provinsi Jabar menurut Jaja, sangat tidak komunikatif, segingga pihaknya hanya dijadikan penonton saja, namun ketika gelombang protes datang dari masyarakat, malah pihaknya lagi yang kena sasaran.

“Kurang sosialisasi, informasinya minim, skema pemberian bantuannya yang tadinya mau langsung, dengan harapan cepat dan tepat, malah jadi kacau,” pungkasnya.(idr/ysp/vry)