Kejari Purwakarta Bantu BPJS Kesehatan Tagih Selisih Iuran Badan Usaha

SINERGITAS: Sinergitas antara Kejari Purwakarta dengan BPJS Kesehatan Purwakarta untuk memastikan kepatuhan pembayaran iuran JKN-KIS Badan Usaha berhasil memulihkan keuangan negara Rp3,4 miliar. ADAM SUMARTO/PASUNDAN EKSPRES

Jaring 7 Perusahaan, Pulihkan Keuangan Negara Rp3,4 Miliar

Sinergitas antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Purwakarta untuk memastikan kepatuhan Badan Usaha (BU) terkait pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), membuahkan hasil. Hal ini ditandai dengan penyerahan Surat Pernyataan Komitmen Membayar (SPKM) dari BU oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Purwakarta kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Purwakarta di Kantor Kejari Purwakarta, Rabu (11/9).

LAPORAN: ADAM SUMARTO, Purwakarta

SPKM tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diserahkan BPJS Kesehatan kepada Kejari Purwakarta. Yakni, terkait penagihan kekurangan iuran BU yang mendapatkan penangguhan Upah Minimun Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.68-Yanbangsos/2018 pada 22 Januari 2018.

BACA JUGA:  Bak di Luar Negeri, Ada 'Menara Eiffle' di Desa Kasomalang Kulon

Ditemui di ruang kerjanya, Kasi Datun Kejari Purwakarta Dodi Wiraatmaja mengungkapkan, pihaknya menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

Kejari Purwakarta, sambung Dodi, menindaklanjuti permohonan BPJS Kesehatan dengan memanggil para pimpinan BU yang tidak patuh dalam membayar selisih, sehingga adanya komitmen pembayaran dari para pimpinan BU tersebut.