Kemenag Subang Siap Sukseskan Jawara Daya

PROGRAM: Kemenag menggelar Rapat Kerja tahun 2019 membahas mengenai Moderasi Beragama Untuk Kebersamaan Umat Menuju Kabupaten Subang Jawara, di Ciater beberapa waktu lalu. YUSUP SUPARMAN/PASUNDAN EKSPRES

Bahas Program Kerja Tahun 2019

SUBANG-Kementerian Agama Subang ikut andil dalam menyukseskan Program Jawara Bupati dan Wakil Bupati Subang. Kepela Kemenag Subang, H Abdurahim S.Ag M.Si mengatakan, dengan Jawara Subang harus jaya di semua bidang sehingga menjadi daerah Istimewa yang diantaranya rakyatnya sejahtera.
Rapat Kerja Kemenag Subang tahun 2019 membahas tema mengenai “Moderasi Beragama Untuk Kebersamaan Umat Menuju Kabupaten Subang Jawara”.

“Rapat kerja untuk mengevaluasi kinerja tahun 2018 dan membahas program kerja tahun 2019. Di dalamnya dibahas mengenai program Jawara Subang khususnya Jawara Daya (bidang keagamaan dan pendidikan),” ungkap Abdurahim beberapa waktu lalu.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat, Drs. H. A. Buchori MM membahas mengenai “Moderasi Beragama dan Pengelolaan Kemajemukan dalam Mewejudkan Kebersamaan Umat”.

Da mengatakan, ASN Kementerian Agama agar dewasa dalam mensikapi keberagaman masyarakat, apalagi di tahun polititik 2019, pilpres dan pileg.

“ASN Kementerian Agama harus bisa tolong menolong, menyatukan presepi dan bekerja sama dengan 3 konsep yang diinginkan Menteri Agama RI yakni moderasi beragama, kebersamaan umat dan integrasi data,” jelasnya.

Dia mengatakan, modernisasi beragama artinya ASN Kementerian Agama berpemahaman keagamaan secara moderat. Artinya dapat membawa umat yang majemuk agar tidak muparokoh (berbantah bantah) karena hoak, akan tetapi harus litaarufi (menjadi umat yang saling mengenal).

Dia menuturkan, apabila ada kelompok orang yang karena pengaruh pilihan politik untuk menentukan politiknya dengan mengungkapkan dalil-dalil agama ini namanya set back ke belakang.

Menurutnya, ini telah dicontohkan pada jaman khulafaurosidin, Ali Bin Abi Thalib, ketika dia menggunakan dalil-dalil agama untuk menguatkan politik pilihannya maka ini tidak akan bisa dihindari perpecahan antara interen umat beragama, yakni agama Islam.

“Berangkat dari catatan sejarah dan akhir-akhir ini banyak digunakan, H. Buchori menyarankan, tugas kita selaku aparatur kementerian agama bagai mana caranya menghubungkan dua pemahaman yang saling berbeda, dengan tidak melahirkan kebencian, penodaan agama, pembohongan, hendaklah meluruskan pemikiran mereka, memberikan pemahaman bagai mana caranya apabila menerima informasi yang sekiranya dapat memecah belah persatuan umat untuk dapat bisa dihindarinya,” pungkasnya.(ysp/ded)