Ketua DPRD Subang Dorong Pemkab Siapkan Rp300 M untuk Anggaran Penanganan Covid-19

(dari kiri) Hendra Purnawan, Ketua Fraksi NasDem, Narca Sukanda Ketua DPRD Kabupaten Subang.

SUBANG-Anggota DPRD Subang minta Pemda Subang untuk mematangkan pergeseran anggaran yang diperkirakan nilainya mencapai Rp 100 M.

Anggota DPRD Fraksi PAN Albert Anggara Putra mengatakan, Fraksi PAN sepakat dengan usulan pergeseran anggaran yang akan digunakan dalam penanggulangan dampak Covid-19. “Kami sepakat Fraksi PAN untuk penggeseran anggaran yang dianggap bisa untuk penanggulangan dampak Covid 19,” kata Albert.

Dari yang ia ketahui, salah satu sumber pendanaan tersebut diantaranta berasal dari Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil Cukai dan hasl Tembakau (DBHCHT) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). “Dana tersebut untuk kebutuhan 3 bulan ke depan. Dari mulai belanja APD, penanggung kebutuhan rakyat miskin baru akibat Covid 19,” ucapnya.

Diperkirakan pergeseran anggaran 2020 mencapai sekitar Rp100 miliar dari berbagai sumber kegiatan. Sesuai arahan Presiden dapat diambil dari acara-acara seremonial, Perjalanan Dinas (Prosentase), Kegiatan sosial diluar penanggulangan Covid-19, Pelatihan-pelatihan non BKPSDM, Belanja langsung dan tidak langsung serta pakaian dinas.

“Kami Fraksi PAN sepakat turun langsung ke lapangan dan hadir ditengah-tengah masyarakat dalam penanggulangan Covid-19. Kami ingin mengetahui banyak kekurangan-kekurangan di lapangan, kami berharap segala kekurangan yang ada dilapangan bisa terselesaikan dengan anggaran tersebut,” jelasnya.

APD untuk tenaga medis di Puskesmas juga belum ada

Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PKB Sahroni mengatakan, dana dana yang akan disiapkan diperkirakan mencapai Rp100 miliar itu harus bermanfaat bagi masyarakat.
Sebab, dalam kunjungan ke Puskesmas beberapa hari terakhir, setelah melihat situasi di lapangan, APD untuk tenaga medis di Puskesmas juga belum ada.

“Ini kan situasinya dinilai genting. Seandainya mau digelontorkan dana sebesar Rp100 miliar, harus digunakan untuk membantu ekonomi masyarakat yang rawan bantuan lain di luar PKH dan BPNT, APD untuk tenaga medis, juga upaya-upaya lain yang memang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus korona di Subang,” ucap Sahroni.

Artinya kata Sahroni, realisasi pergeseran pergeseran anggaran tersebut ke depan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebab saat ini, dana awal Rp2,5 miliar yang sudah cair, bantuan APD di Puskesmas pun masih minim.

Sementara itu, Soal Pergeseran Anggaran Penanganan Covid-19, Ketua DPRD Kabupaten Subang Narca Sukanda memandang usulan anggaran perlu ditingkatkan. Narca menilai, rencana usulan Pemda yang menganggarkan lagi Senilai Rp 100 miliar dinilai terlalu kecil. Narca mengusulkan pergeseran anggaran bisa dilakukan hingga Rp300 miliar.

“Saya berpandangan, anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Subang bisa ditingkatkan hingga Rp300 miliar, kalau Rp100 miliar itu tak sebanding, masih terlalu kecil,” kata Ketua DPRD Subang H. Narca Sukanda

Penanganan virus korona berdampak dari sisi sosial dan ekonomi

Menurutnya, penanganan virus korona ini juga berdampak dari sisi sosial dan ekonomi. Namun sisi lain, Pemda Subang juga harus memenuhi kebutuhan terkait Alat Pengamanan Diri (APD) tenaga medis, masker, ventilator serta kebutuhan medis lainnya.

“Jika dilihat, kebutuhan dari sisi medis serta sisi dampak sosial ekonomi serta kerentanan warga Subang dengan jumlah penduduk yang terbilang tinggi. Rp100 miliar itu tidak cukup,” ucap Narca.

Narca menambahkan, Pemerintah Kabupaten Subang harus hadir dan memberikan bantuan sosial bagi warga masyarakat Subang yang rentan terhadap situasi ini. “Melalui bantuan sosial dari pergeseran anggaran tersebut, Pemerintah bisa benar-benar hadir pada masyarakat, intervensi untuk membantu menguatkan sisi ekonomi bagi warga yang rentan,” imbuhnya.

Narca mencontohkan, profesi-profesi rentan seperti tukang ojek, tukang becak, UMKM, buruh dan masyarakat tingkat bawah memerlukan uluran tangan dari Pemerintah Kabupaten Subang.

Selain, aktivitas pekerjaan terganggu, bahkan ada pula yang tidak bekerja atau kehilangan pekerjaan dengan situasi sulit ini. “Apalagi jumlah penduduk kita itu lebih dari 1 juta jiwa, ini juga harus jadi pertimbangan,” imbuhnya.(ygi/vry)