Kolektor Kesulitan Tagih PBB, Ini Penyebabnya

Kolektor Kesulitan Tagih PBB, Ini Penyebabnya
INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES DIALOG: Bupati Subang H Ruhimat saat berdialog dengan kepala sesa se Kalijati mengenai PBB, beberapa waktu lalu.
0 Komentar

SUBANG-Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kalijati mengaku kesulitan menagih kepada masyarakat. Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pembayaran PBB berjalan lancar.

Koordinator Kolektor Kecamatan Kalijati Nandi mengatakan, pencapaian PBB saat ini baru mencapai 49 persen.

“Tahun ini penagihan lebih sulit, beda dengan tahun kemarin kendati sama pandemi. Namun para wajib pajak masih lancar bayar, sekarang lumayan kesulitannya terasa,” ungkapnya kepada Pasundan Ekspres, Selasa (24/8).

Baca Juga:Viral di Medsos!! Hutan Jati Cafe and Gelato Suguhkan Nuansa Hutan di Tengah KotaKomisi Perlindungan Anak Minta Pelaku Pembunuhan di Jalancagak Dihukum Berat, Ini Alasannya

Dia mengatakan, kolektor di setiap desa terus berupaya optimal untuk melakukan penagihan. Dengan begitu diharapkan wajib pajak bisa segera melakukan pembayaran.

“Harapannya ya agar para wajib pajak ini bisa menunaikan kewajibannya, karena membayar pajak ini untuk kebaikan bersama. Toh hasilnya nanti kembali lagi ke kita melalui pembangunan infrastrukur, pelayanan, dan sebagainya,” tambah Nandi.

Camat Kalijati Ahmad Hidayat meminta kepala desa  berlomba agar pembayaran PBB bisa segera cepat diselesaikan.

“Kita harus tetap pertahankan kebiasaan baik dalam pembayaran PBB. Pada tingkat kabupaten, Kecamatan Kalijati selalu ada di jajaran terbaik,” ungkapnya.

Bupati Subang H Ruhimat mengatakan, ada hadiah berupa mobil operasional desa yang akan diberikan kepada desa yang masyarakatnya patuh membayar PBB.

“Sebagai komitmen saya untuk memberikan apresiasi bagi para kades yang berhasil lunasi PBB, mobil untuk desa tetap disiapkan. Mudah-mudahan juga jadi motivasi untuk para kades yah,” paparnya.

Dia mengingatkan, PBB merupakan salah satu sumber penghasilan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Maka dari itu pembayaran tepat waktu harus menjadi kebiasaan, demi keberlangsungan roda pemerintahan.(idr/ysp)

 

0 Komentar