Komisi V DPR RI, Harus Ada Win Win Solution

MEDIASI: Komisi V DPRI, bersama Dirjen Hubla dan Plt Bupati Subang saat melakukan mediasi bersama Paguyuban Tani Berkah jaya, terkait soal harga ganti rugi lahan terdampak, kemarin (21/9) di Aula Kecamatan Pusakanagara. YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

Pelabuhan Patimban Harus Menguntungkan Warga Terdampak

PUSAKANAGARA-Komisi V DPR RI kunjungi wilayah Pantura Subang tepatnya ke Kecamatan Pusakanagara. Kunjungan itu, untuk meninjau secara langsung, progres pembangunan Pelabuhan Patimban.

Komisi V DPR RI yang berjumlah sekitar 11 anggotanya, meninjau sejumlah lokasi, diantaranya area pembangunan akses jalan, area rencana pembangunan pelabuhan serta bertemu dengan masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ) dan berbagai pihak terkait, di Aula Kecamatan Pusakanagara kemarin (21/9).

Setelah melihat progres pembangunan di skses Jalan, rombongan diterima Ditjen Bina Marga Ir. Sugiyartono, Dirjen Hubla Kemenhub R Agus H Purnomo serta konsultan dan kontraktor terkait. Kemudian rombongan DPR RI bergerak menuju Aula Kecamatan Pusakanagara untuk melakukan mediasi permasalahn harga lahan Patimban.

Wakil Ketua Komis V DPR RI dari Fraksi PKS Ir. Sigit Sosiantomo mengatakan, dalam pertemuan itu, pihaknya mendapati inti permasalahan yang ada dalam pembangunan Pelabuhan Patimban.

Diapun berencana, akan memanggil pihak-pihak terkait dalam pembebasan lahan, diantaranya Tim Appraisal, LMAN/Kemenkeu, BPN serta Tim PSP2 IPB, mengenai sengketa harga lahan yang dipermasalahkan Paguyuban Tani Berkah Jaya.

Sigit juga menambahkan, apa yang dilakukan oleh Tim Appraisal atau KJPP merupakan pekerjaan profesional, dalam memberikan penilaian soal harga tanah.

“kalau ada keluhan dan bisa mengusulkan KJPP pembanding, Sama-sama punya sertifikasi atau ngasih masukan ke KJPP terkait, nanti akan kita panggil,” kata Sigit

Sebab menurut Komisi V DPR RI, masalah harga dalam pembebasan lahan juga menjadi hal penting dalam rangka kelanjutan pembangunan. “Kita akan minta pertemuan pemenang lelang Appraisal, dengan pihak-pihak terkait,” ucap Politis PKS ini.

Sementara itu, Anggota DPR RI lain dari Fraksi Demokrat, Drh Jhoni Allen Marbun mengatakan, permasalahan ini harus segera ditemukan solusinya.

BACA JUGA:  Rumah Bersubsidi Alih Fungsi jadi Kontrakan

Namun ia melihat filosofinya, sesungguhnya dalam hal ini yakni pembangunan pelabuhan oleh negara dilakukan untuk kepentingan rakyat, namun dalam dampak pembangunannya rakyat juga harus diuntungkan.

“Apapun semuanya harus dicari win win solution nya, tidak bisa menang-menang, tentunya kita akan duduk bersama dengan apppraisal dan juga Kemenkeu, apa yang menjadi permintaan masyarakat,” kata pria yang akrab di sapa Marbun ini.

Sementara itu Ketua PTBJ Arim Suhaerim mengatakan, pasca pertemuan ini seluruh pihak harus mempertimbangkan lagi aspek sosial ekonomi, dalam pembangunan pelabuhan ini. Sebab menurutnya lahan pertanian yang dimiliki warga, juga memiliki pekerjaan serta keluarga yang harus dihidupi.

“Pembangunan selesai, lahan sudah habis, belum tentu kan bisa bertahan hidup, Appraisal ini dibayar pemerintah, ngomong independen belum tentu juga independen,” ucap Arim.

Ia menambahkan, hadirnya PSP3 IPB adalah untuk memberi masukan pola nafkah dan bukan untuk pembanding. Hasil kajiannya memberikan gambaran bagaimana warga bertahan hidup apabila tergusur.

Selanjutnya, ia meminta Komisi V untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat, dan berharap segera keputusan pasca pertemuan tersebut. “Kita mendukung pembangunan kalau harganya layak, tapi kita tolak kalau harganya tidak sesuai harapan masyarakat,” jelas Arim.

Mediasi yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI di Aula Kecamatan Pusakanagara sendiri, menghadirkan Dirjen Perhubungan Laut, BPN serta masyarakat yang tergabung PTBJ. Mediasi untuk memberikan ekspos menengahi permasalahan yang ada, untuk dicarikan solusi terbaik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Dirjen Hubla Kemenhub, Diten Bina Marga PUPR, Basarnas, BMKG, BPN, Muspida Kabupaten Subang, Muspika Pusakanagara serta masyarakat.(ygi/dan)