Nilai Kinerja KPUD dan Bawaslu Buruk

AKSI DEMO: Ketua Gibas Resort Subang Iwan Prayoga dalam sebuah orasinya. YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES

Kurang Sosialisasi dan Menunggu Laporan

SUBANG-Ketua Gibas Resort Subang Iwan Prayoga menilai kinerja Bawaslu dan KPUD Subang gagal total (gatot). Pemilu yang menggabungkan Pilpres dan Pileg merupakan yang terberat, ditambah kurangnya sosialisasi dari KPU dan Bawaslu yang hanya menunggu laporan saja.

Oleh karena itu, pihaknya akan menggelar aksi demo, ke gedung KPUD dan Bawaslu dengan mengerahkan sekitar 500 massa.

Aksi tersebut sebagai bentuk ketidakpuasaan terhadap kinerja KPUD dan Bawaslu Subang. Karena menurutnya , banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2019, namun terkesan diabaikan.

“Kita akan kerahkan 500 massa Gibas, untuk melakukan aksi demo besok,” katanya.

Iwan menyebutkan, aksi demo tersebut mewakili suara masyarakat Subang, yang mengeluhkan penyelenggaraan Pemilu 2019, terutama pemilihan legislatif. Dengan itu pihaknya merasa prihatin, karena kurangnya sosialisasi KPUD sebelum Pemilu itu digelar.

Kurangnya sosialisasi dari KPUD tersebut, menyebabkan masyarakat kesulitan saat menyalurkan hak suaranya, yang berdampak pada Pileg 2019.

“Banyak masyarakat yang mengeluhkan ke kami tentang ini,” ujarnya.

Dijelaskan Iwan, hasil pemantauannya pihaknya mensinyalir banyaknya permainan money politik, yang dilakukan. Namun Bawaslu Subang hanya menunggu laporan, bukan melakukan pemantauan ke lapangan secara langsung.

Dengan demikian menurutnya, menjadikan sebuah bibit-bibit korupsi yang akan timbul nantinya di tubuh DPRD Subang kedepan.

“Bawaslu Subang terlihat sangat stagnan, mereka hanya menunggu pelaporann, bukan malah melakukan pemantauan dan pengawalan dari praktek money politic sangat lemah,” imbuhnya.

Iwan mengharapkan, Pemilu kedepan pihak KPK bisa turun langsung ke daerah-daerah kabupaten, agar jika ada money politik bisa langsung ditindaklanjuti.

Hal itu, akan membuat masyarakat dan caleg menjadi takut bermain money politik.”Ya kami menyarankan kedepan nya agar dalam pemilu 2019 bisa menyertakan KPK agar turun memantau ke daerah-daerah seperti kabupaten,” tuturnya.

BACA JUGA:  Diduga Ada Penggelembungan Suara, Forum Solidaritas Masyarakat untuk Demokrasi Jalancagak Tolak Hasil Pilkades

Sementara itu caleg dari partai PSI Andi Lukmanulhakim mengatakan, untuk Bawaslu Subang sendiri seperti tidak berkerja dengan maksimal. Dengan anggaran yang besar namun hanya menungu adanya pelaporan saja.

Bukannya melakukan pengawasan dan turun langsung ke lapanga, sehingga bisa memudahkan pengawasan para caleg yang melakukan praktek money politic,”Ya tidak berkerja dengan maksimal hanya menunggu dan menunggu laporan saja,” pungkasnya. (ygo/dan)