Panglima Santri, Polemik Tunda Bayar Proyek dan Babak Baru Hubungan NU-Jimat-Akur

SUBANG-Tidak bisa dipungkiri, di momen Pilkada Subang 2018 lalu, elit pimpinan Ormas Nahdlatul Ulama (NU) Subang banyak yang berada di barisan berbeda jalan politik dengan Ruhimat-Agus Masykur.

Tetapi Ketua PCNU KH Satibi menegaskan, bahwa politik NU adalah politik kebangsaan. NU berada di berbagai bidang, di mana pun. Termasuk dalam hal berpolitik. PCNU Subang menegaskan, pihaknya mendukung penuh pemerintahan Jimat-Akur untuk kemajuan Subang.

Simbolisasi makin mencairnya hubungan NU dan pemerintahan Jimat-Akur pun ditandai dalam berbagai momen. Di antaranya kehadiran Wakil Bupati Subang Agus Masykur di pelantikan pengurus PCNU Subang pada 14 Maret 2019 lalu. Yang terbaru, Ruhimat didaulat menjadi Panglima Santri pada 18 Desember lalu.

Terkait Panglima Santri, memang sempat terdengar pro kontra mendukung dan menolak. Sebab, Ruhimat bukan lulusan pesantren sebagaimana lazimnya Panglima Santri tingkat nasional atau provinsi yang dinahkodai oleh Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum.

Tapi KH Satibi menyatakan, hal itu sudah selesai dan tidak ada lagi persoalan. Simbolisasi Panglima Santri diharapkan dapat mendorong kemajuan pesantren dan peran santri. Satibi berharap, Ruhimat bisa menjadikan Subang sebagai kabupaten santri.

“Gak ada masalah, itu sudah selesai. Yang penting Panglima Santri bisa memajukan pesantren di Subang. Kita ingin Subang jadi kabupaten santri. NU ada di mana-mana, di pusat juga begitu. Di pemerintahan Subang juga banyak. Kita juga berharap, NU bisa memberikan solusi untuk kemajuan Subang,” tandas Satibi, Selasa (14/1).

Satibi menegaskan, NU saat ini mendorong kemandirian umat secara ekonomi. Sejumlah koperasi NU di Subang ada yang sudah beromzet miliaran. Ia berharap Pemkab Subang memberikan perhatian terhadap ekonomi masyarakat. Selain Jawara dalam hal keagamaan.

Pada pengukuhan dirinya sebagai Panglima Santri, Ruhimat pun menyambut baik dukungan NU. Ia berterimakasih telah dipercaya menjadi Panglima Santri. Ruhimat bertekad akan memajukan pesantren di Subang.

Sementara secara politis, PKB yang merupakan partai yang dilahirkan NU, kini mengambil sikap tidak ikut dalam mengajukan hak interpelasi terhadap Pemkab Subang terkait tunda bayar proyek anggaran 2019. Beredar kabar, sikap politik PKB tak lepas dari “arahan” para kiyai NU.(red)