Golkar-Nasdem Ajukan Hak Interpelasi, DPRD: Pemda Tidak Transparan

RAPAT PARIPURNA: Sejumlah anggota DPRD mengajukan hak interpelasi atas persoalan penundaan pembayaran Pemda ke pihak ketiga, Rabu (8/1). YUSUP SUPARMAN/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Keterlambatan Pemda Subang akan pembayaran kepada pengusaha mengundang reaksi dari wakil rakyat.

Anggota Komisi II DPRD Subang, Lutfi Isror mengatakan, ada dua faktor Pemda tidak mampu bayar atas pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga di tahun 2019.

Faktor penyesuaian bagi hasil dari pemerintah pusat tidak diberikan ke Pemda dan tidak tercapainya target Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Politisi PAN itu mengatakan, ada penyesuaian bagi hasil dari pemerintah pusat. Sebesar Rp38 miliar akhirnya tidak masuk ke kas Pemda Subang. Penyesuaian itu terjadi di triwulan ke-4. “Maka itu menjadi berdampak pada pembayaran yang di tiap-tiap SKPD,” ungkapnya kepada Pasundan Ekspres.

Dia mengatakan, adanya penyesuaian bagi hasil itu dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan yang terbit di triwulan ke-4. Atas hal tersebut, kata Lutfi, barulah bupati mengeluarkan Perbup No 84 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Perbup itu untuk mengantisipasi terjadinya ketidakmampuan bayar di tahun 2019.

Lutfi mengatakan, PAD tahun 2019 seharusnya sebesar Rp544 miliar. Tapi pencapaian sebesar Rp487 miliar. Ada PAD yang tidak masuk sebesar Rp67 miliar.

Dia menuturkan, untuk APDB 2020 telah menyiapkan anggaran biaya tidak terduga dan bagi hasil. Biaya tak terduga memungkinkan untuk membayar pekerjaan di tahun 2019 atas kesepakatan bersama Pemda dan DPRD.

“Ada anggaran bagi hasil sebesar Rp51 miliar dan ada biaya tak terduga Rp35 miliar. Jadi dalam hal ini bupati mengeluarkan Perbup itu dalam rangka mengakui hutang kepada para pengusaha,” ujarnya.

Ketua DPRD Subang, Narca Sukanda mengatakan, Pemda tidak transparan soal keuangan daerah. DPRD baru mengetahui ada persoalan penundaan pembayaran dari pengusaha, tidak dari Pemda langsung.

Jika ada persoalan masalah keuangan, kata Narca, seharusnya dari dulu memberitahukan ke DPRD, sehingga bisa dicarikan solusinya dan tidak berujung persoalan serius seperti saat ini.

“Ini persoalan serius. Yang namanya pemerintah daerah melaksanakan kegiatan itu sudah ada anggaran belanja dan pendapatannya. Berarti kalau begitu uangnya sudah ada, kenapa sampai penundaan bayar,” ujarnya.

Dia mengatakan, jika Pemda ada komunikasi dengan DPRD mengenai persoalan ini sejak lama maka bisa dianggarkan untuk pembayaran hutang ke pihak ketiga dalam APBD 2020. Saat ini APBD 2020 sudah disahkan, tidak muncul anggaran untuk membayar hutang tahun 2019.

“Tentang penundaan pembayaran itu tidak dimasukan di APBD 2020. Harusnya dimasukan. Kita ada hutang nih pemda kepada pengusaha,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan dasar kuat dikeluarkannya Perbup penundaan pembayaraan ke pihak ketiga. Dasarnya kata Narca, harus ada surat pernyataan mengenai status pemda yang memiliki hutang. “Setelah pengakuan hutang itu, baru muncul Perbup seharusnya. Perbup itu sebenarnya tidak ada dasar,” ujarnya.

Hingga saat ini, Ketua DPRD mengaku belum mendapat jawaban yang memuaskan dari Pemda Subang alasan penundaan bayar ini. “Sudah ngobrol juga dengan Pemda belum puas, penjelasannya beda-beda,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Elita Budiarti turut berkomentar. Dia mengatakan, seharusnya Pemda sudah bisa memprediksi akan terjadi penundaan bayar di tahun 2019. Wakil Ketua DPD Golkar Subang ini juga heran Pemda tidak ada komunikasi langsung dengan DPRD mengenai penundaan pembayaran.

“Kami ini tahun ramai-ramai ada penundaan pembayaran dari pihak ketiga, bukan dari Pemda. Baru setelah itu kami panggil Pemda,” ujarnya.

Dia mengatakan, apa yang menjadi hutang Pemda kepada pihak ketiga harus dibayarkan. Saat ini tengah dicarikan solusinya agar pihak ketiga tidak dirugikan dan Pemda tidak melanggar hukum ketika membayar hutang tersebut.

“DPRD pastikan akan mencari solusinya agar hutang bisa dibayarkan ke pihak ketiga. Tapi tetap tidak melanggar hukum. Saat ini belum menemukan mekanisme yang tepat,” ujarnya.

Dia mengatakan, Kamis (9/1) pimpinan DPRD akan ke Mendagri, BPK dan Kementerian Keuangan meminta solusi atas persoalan penundaan pembayaran ini.

Sementara itu, sejumlah partai politik mengajukan hak interpelasi. “Solusi tetap jalan interpelasi tidak menghalangi mencari solusi tercepat dan terbaik agar tidak merugikan masyarakat. Solusi itu pengobatan, kalau interpelasi itu pencegahan ke depan,” ujarnya.

Dia mengatakan, DPRD tidak mencari siapa yang salah yang penting kalaupun ada kesalahan atau kelalaian akan diatasi dan diperbaiki sama-sama. “Hak interpelasi tetap jalan karena ini untuk mencari akar masalah biar ke depan tidak lagi terjadi hal ini. Dalam sejarah Subang, baru sekarang timbul kejadian seperti ini.

Partai NasDem dan Golkar dalam rapat paripurna, Rabu (8/1) mengajukan hak interpelasi. NasDem merupakan partai pendukung Bupati dan Wabup. Sementara Golkar bukan pendukung Bupati dan Wabup di Pilkada 2018. Termasuk Gerindra pun informasinya mengajukan interpelasi. Gerindra pun merupakan partai pendukung Bupati dan Wabup.(ysp/vry)