SUBANG-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Subang menilai Kebijakan Umum Anggaran dalam RAPBD Tahun 2020, belum berpihak pada rakyat. Ada beberapa poin yang disoroti mulai dari pinjaman daerah, rasionalitas anggaran hingga keberpihakan pada masyarakat. Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan H. Adik LF Solihin pada Pasundan Ekspres kearin (10/11).
“Setelah kami kaji, RAPBD tahun 2020 belum mencerminkan keberpihakan pada rakyat. Tidak terlihat skala prioritas dan target capaian 1 tahun kedepan,” katanya.
Menurut H. Adik, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih banyak potensi-potensi yang masih bisa digali dalam hal pendapatan seperti dari sektor PBB, pariwisata, perhotelan, pajak reklame serta retribusi parkir.
Belum lagi kata H. Adik soal pinjaman daerah sebesar Rp 400 miliar, PDI Perjuangan menilai, Pemda Kabupaten Subang masih harus menjelaskan secara komprehensif mengenai sistem pengembalian dan suku bunga yang harus dibayar. “Jangan sampai nanti masyarakat yang terkena imbasnya,” terangnya.
Baca Juga:Polres Purwakarta Ajak Nonton Bareng Film Hanya ManusiaBaraya 91 Berbagi Nasi Bungkus, Peringati Maulid dan Hari Pahlawan
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti adanya indikasi double anggaran serta biaya yang tidak rasional dalam RAPBD Tahun 2020. Seperti penyusunan database kebudayaan sebesar Rp 204.225.000 serta workshop juri urusan kebudayaan sebesar Rp 100.000.000 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Pemda Subang harus menjelaskan itu, peruntukan anggaran harus jelas dan rasional,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Fraksi PDIP juga menyoroti keberpihakan anggaran pemerintah pada nasib nelayan di wilyah terdampak pembangunan Pelabuhan Patimban. Bahkan, beberapa waktu terakhir terjadi dua aksi di hari yang sama ditempat yang berbeda.
“Soal nasib masyarakat terdampakpembangunan harus jadi perhatian, termasuk soal BUMD di dalamnya. BUMD yang dapat memberi PAD bagi Pemda, yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi daerah,” pungkasnya.(ygi/vry)