Pemda Diduga Ngutang ke Pengusaha

SIAPKAN AUDIENSI: Subang Integration Forum mempertanyakan Pemda tidak membayar ke pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa di tahun 2019, Selasa (7/1) di Jl Palabuan Sukamelang. YUSUP SUPARMAN/PASUNDAN EKSPRES

Penundaan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa

SUBANG-Entah apa yang terjadi dengan tata kelola keuangan Pemda Subang, sampai-sampai dikabarkan tidak membayar ke pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa di tahun 2019. Pihak ketiga mempertanyakan alasan Pemda yang diduga tidak mampu membayar padahal sudah memasuki tahun 2020.

Salah seorang pengusaha yang juga Koordinator Subang Integration Forum, Ade Irawan mengatakan, telah menghimpun informasi dari para pengusaha yang melaksanakan kegiatan barang dan jasa, bahwa persoalan Pemda tidak mampu bayar bukan karena pengerjaan yang belum selesai. Persoalannya adalah Pemda tidak membayar atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga hingga tahun anggaran 2019 berakhir.

“Kalau keterlambatan itu masih di bulan 10 atau 11, itu tidak masalah. Ini malah molor ke tahun berikutnya. Kami mempertanyakan ada apa ini? Keterlambatan pembayaran ini apakah karena tidak ada uang atau ada apa?,” ungkap Ade Irawan kepada Pasundan Ekspres, Selasa (7/1).

Dia mengatakan, karena di tahun 2019 Pemda tidak membayarkan ke pihak swasta akhirnya Bupati Subang mengeluarkan Perbup No 84 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

“Kami sangat menyayangkan atas hal ini. Jelas dirugikan, harusnya kami sebagai pengusaha sudah menerima hak-hak kami. Kami juga tidak tahu kapan akan dibayarkan karena di Perbup tersebut tidak ada ketegasan waktu kapan membayarnya,” ujarnya.
Ade Irawan menuturkan, dikeluarkan Perbup tersebut memang sudah sesuai dengan aturan ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Namun yang menjadi persoalan adalah alasan penundaan pembayaran.

Dalam Perbup tersebut, kata dia, alasan penundaan pembayaraan tidak dapat diterima akal. Pertama mengenai waktu dan kedua likuiditas. “Ini sangat tidak masuk akal, ketika bicara waktu yang menjadi sebuah alasan. Kan pemerintah tahu yang namanya tutup buku itu 31 Desember, kenapa tidak dipersiapkan jauh-jauh hari,” jelasnya.

Alasan waktu, kata dia, memperlihatkan ketidakmampuan Pemda dalam mengelola keuangan daerah. Alasan likuiditas atau ketidakmampuan bayar, juga kata dia, menjadi pertanyaan. Ketika tidak mampu bayar seharusnya pemerintah daerah tidak boleh menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa sebelum tersedianya dana.
“Ketidakmampuan bayar ini apa alasannya, apakah duitnya tidak ada? Dan kalau duitnya tidak ada, ini berarti proyek atau anggaran abal-abal ini,” ujarnya.

Dia menduga, ada penyelewengan anggaran. Sebab ketika sudah perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, berarti sudah tersedia anggarannya. Saat ini, anggaran tidak ada, Ade menduga ada yang tidak beres.
“Saya yakin ini uangnya ada. Tidak mungkin PPK melakukan tender, tanpa ada cukup dana. Jadi kita mempertanyakan uangnya itu dikemanakan. Jangan-jangan uang itu diselewengkan,” ujarnya.

Ade Irawan mengatakan, Perbup yang dikeluarkan oleh Bupati Subang cacat hukum. Pertama, tidak adanya Perda yang menjadi landasan hukum dikeluarkannya Perbup tersebut. Kedua, tidak ada alasan yang kuat dikeluarkannya Perbup tersebut.
“Itu Perbup abal-abal. Tidak menjadi dasar hukum ketika alasan telat pembayaran karena waktu dan likuiditas. Karena bisa saja Perbup dikeluarkan, ketika terjadi sesuatu yang memang mengharuskan menggunakan anggaran itu seperti terjadi darurat bencana,” jelasnya.

Dia mengatakan, Pemda Subang juga akan dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran ini. “Besaran ganti rugi atau kompensasi karena keterlambatan pihak pemerintah membayar pekerjaan proyek adalah sesuai bunga bank terhadap berapa nilai pekerjaan yang belum dibayar,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, kata dia, ada dua versi mengenai jumlah SP2D. Informasi pertama, ada sekitar 840 SP2D. Ada informasi juga mencapai 1.200 SP2D.
“Nilainya saya yakin itu lebih dari Rp70 miliar. Itu dari berbagai SKPD yang ada di Subang,” ujarnya.

Andi Lukman salah seorang Presidium Subang Integration Forum mendesak DPRD Subang melakukan hak interpelasi untuk menyelesaikan Pemda menunda pembayaran ke pihak ketiga.

“Atas peristiwa ini DPRD harus berani melakukan hak interpelasi. Ini penting untuk kebaikan masyarakat Subang. Juga Bupati Subang harus bertanggungjawab atas peristiwa ini,” jelasnya.

Ketua Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPKP) Kabupaten Subang, Aip Saefulrohman mengatakan, pemda dalam posisi kebingungan. Karena untuk tahun 2020 tidak ada ada anggaran untuk membayar pekerjaan yang sudah dilaksanakan di tahun 2019.
“APBD 2020 sudah disahkan, di situ tidak dianggarkan untuk membayar pekerjaan di tahun 2019. Kalau di tahun 2020 Pemda bisa membayar, saya kira itu aneh. Anehnya pakai uang apa bayar ke para pengusaha kalau begitu?,” ujarnya.

Menurutnya, peristiwa telat bayar itu baru pertama kalinya terjadi. Sehingga dia mempertanyakan kinerja Pemda Subang. “Rotasi mutasi harus jadi alasan untuk kinerja. Rotasi mutasi salah satunya karena kinerjanya buruk,” jelasnya.
Sementara itu, Wabup Subang belum bisa memberikan keterangan ketika dihubungi pukul 19.00, kemarin.

Ketua DPRD Subang, Narca Sukanda ketika diminta pendapatnya atas keterlambatan pembayaran ini belum bisa memberikan keterangan. Dia akan memberikan keterangan kepada Pasundan Ekspres, Rabu (8/1).

– Bupati Subang Keluarkan Perbup No 84 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

– Pengusaha tidak menerima alasan penundaan pembayaran karena alasan waktu dan likuiditas.

– Pengusaha menilai Perbup yang dikeluarkan oleh Bupati Subang cacat hukum.
– Integration Forum Desak DPRD Subang melakukan hak interpelasi. (ysp/vry)