Pemda Dinilai tak Punya Kebijakan Strategis Tangani Banjir

Albert Anggara Putra

SUBANG-Pemerintah Daerah kabupaten Subang dinilai tidak memiliki kebijakan strategis dan komprehensif, dalam penanganan bencana banjir di wilayah Pantura Subang. Hal ini diutarakan Anggota DPRD Kabupaten Subang Albert Anggara Putra kepada Pasundan Ekspres, Rabu (18/11).

Menurut Albert, hingga saat ini, pasca banjir awal tahun 2020 lalu, tak ada kegiatan strategis yang dilaksanakan Pemda Kabupaten Subang diwilayah Pantura. “Kebijakanya apa? Setelah banjir kemarin di Pamanukan itu hanya perbaikan tanggul saja, rencana jangka pendeknya apa yang dilaksanakan? Tidak ada,” kata Albert.

Padahal, kala itu, beberapa yang masih ia ingat, Pemda Subang bersama dengan Pemprov Jawa Barat akan mengupayakan normalisasi 5 anak Sungai serta melakukan pembuatan tanggul beton Cipunagara. Namun, hal itu seperti hilang di telan bumi. “Sampai saat ini juga tidak ada informasi soal upaya antisipasi. Sebab, banjir itu hampir setiap tahun ada, tapi ini antisipasinya hingga saat ini apa?” imbuhnya.

Albert juga memahami, penanganan banjir bukan hanya semata kewenangan Pemda Subang, namun juga memiliki keterkaitan dengan instansi lain seperi Pemerintah Provinsi hingga Pusat dan diantaranya termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

“Saat di lapangan, sering saya mendengar terbentur anggaran yang terbatas dan juga soal kewenangan. Siapa berwenang apa,? Contohnya soal sungai-sungai yang menjadi kewenangan BBWS, termasuk kaitanya dengan normalisasi atau perbaikan,” imbuhnya.

Hanya saja, Pemda Kabupaten Subang juga harus memiliki road map yang jelas dan konsisten secara terukur dan teratur dalam hal penanganan banjir dari mulai hulu hingga ke hilir. Sebab, ia menilai, saat ini penanganan atau antisipasi bencana banjir kurang maksimal karena setiap tahunnya, Pemda Subang tidak memiliki rencana kerja yang jelas dalam penanganan banjir.

“Kita lebih sering berada di situasi tanggap darurat dan penanganan setelah- nya, tapi pencegahanya ini setiap tahunya itu tidak jelas,” terang Albert.

Apalagi ke depan, Subang termasuk di wilayah utara akan menuju era metropolitan dengan keberadaan Pelabuhan Patimban. “Bagaimana mau membangun kota masa depan kalau dihadapkan dengan permasalahan banjir yang belum terurai, atau malah jadi bencana baru, daerah resapan air makin tergerus pembangunan,” ucapnya.

Untuk itu, Albert menilai, Pemda Kabupaten Subang untuk tahun 2021 mendatang juga harus mengalokasikan anggaran dan segera menetapkan rencana kerja baik jangka pendek dan jangka panjang dalam hal penanganan banjir di Pantura.

“Penanganan banjir ini memang perlu bahu membahu dengan instansi lain juga masyarakat, tapi juga rencana itu harus memiliki arah dan kejelasan,” kata Albert.(ygi/vry)