Pemda Harus Perhatikan Dampak PSBB

ROAD SHOW: Anggota DPRD Subang Dapil V saat road show ke desa-desa melakukan monitoring pencegahan Covid-19 di tingkat Desa. YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Rencana penerapan PSBB pada 6 Mei mendatang, menuai sejumlah catatan dari para legislator. Berbagai dampak yang bisa terjadi termasuk ekonomi harus benar-benar disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Anggota DPRD Subang Fraksi PKB Sahroni mengatakan, efek samping diberlakukannya PSBB akan mengakibatkan sejumlah industri dan mata pencaharian menjadi tersandat.
Ia menambahkan pandemi Covid-19 ini tidak bisa dipandang dengan sebelah mata karena sudah menyebar dengan cepat di seluruh dunia dan menyebabkan sebuah kepanikan di masyarakat. “Tentu dengan adanya pembatasan akan berdampak pada perekonomian tersendat. Itu yang perlu menjadi catatan,” kata Sahroni.

Angka penyebaran virus corona ini, semakin hari semakin meningkat. Pemerintah menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang terjangkit penularan virus Covid-19. Meskipun di Subang terdapat kabar baik bahwa sudah ada 3 pasien Covid-19 yang sembuh. “Oleh karena itu pemerintah harus peduli dan jeli serta bertanggung jawab dalam situasi kondisi masa di berlakukannya PSBB, terutama pada masyarakat yang langsung terkena dampak Ekonomi. Sebab diberlakukannya PSBB di Kabupaten Subang ini, terutama bagi warga kelas menengah ke bawah jangan sampai terjadi adanya kasus kelaparan dan munculnya kejahatan seperti di daerah lain,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PAN, Albert Anggara Putra berharap masyarakat Subang harus bisa mempersiapkan diri baik logistik, mental dan spiritual atas diberlakukannya PSBB tersebut. “Dampak ekonomi terhadap semua sektor-sektor bisnis yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan dasar publik akan terasa bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan formal,” ucap Albert.

Menurutnya, perekonomian Subang anjlok drastis dan masyarakat telah merasakan dampak sebelum diberlakukan PSBB sudah sulit, apalagi dengan pemberlakukan PSBB. “Walaupun dapil V tidak ada pabrik tapi banyak masyarakat dapil V yang berkerja di pabrik-pabrik, tentunya dikhawatirkan PHK besar-besaran akan melanda tenaga kerja masyarakat Subang. Apalagi tanpa adanya jaminan sosial dan insentif yang tepat sasaran,” tandasnya.

Ia pun berharap Pemerintah bisa menerapkan penyekatan di masing-masing Kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga. Hal itu akan efektif diterapkan dengan tegas di Kabupaten Subang dan apabila Subang sudah benar-benar siap akan segala bentuk akibat diterapkannya PSBB. “Lebih baik diterapkan PSBB parsial, yang terpenting jangan lelet cepat salurkan bantuan sosial di Kabupaten Subang, karena masyarakat dibawah sudah sangat-sangat mengharapkan bukti nyata terasa. Bansos Kabupaten Subang harus tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar sangat membutuhkan dan tidak boleh doble-doble dapat bantuan,” imbuhnya

Selain itu, ia berharap Linmas atau Stagas di tiap Desa untuk kembali diaktifkan 24 jam full secara bergantian dengan perangkat Desa menjaga keamanan masyarakatnya, hal itu dikhawatirkan rentan terjadi kejahatan.(ygi/sep)