Pengakuan Utang Bisa jadi Dasar Perubahan APBD 2020

AUDIENSI: Pimpinan DPRD Subang, Elita Budiarti dan Aceng Kudus, juga Ketua Komisi 2 Nano Suwitno, saat menerima audiensi dari para pengusaha yang tergabung dalam Subang Integration Forum, di Ruang Komisi 2 DPRD Subang, Jumat (10/1). YUSUP SUPARMAN/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Para pengusaha mendesak agar Pemda segera membayarkan hutang atas pekerjaan yang telah dilaksanakan di tahun 2019. Mereka mengaku dirugikan atas keterlambatan pembayaran ini.

Lilih salah seorang pengusaha mengatakan, awalnya berpikir positif tidak akan ada masalah dengan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan di 2019. Namun sayangnya, hingga kini belum dibayarkan.

Dihadapan, dua pimpinan DPRD Subang, Elita Budiarti dan Aceng Kudus termasuk Ketua Komisi 2 Nano Suwitno, mengeluhkan akibat belum dibayarkannya hutang. Sehingga menyebabkan adanya pembatalan proyek yang seharusnya dikerjakan. Dengan alasan belum memiliki modal untuk kelangsungan menjalankan proyek tersebut.

Hal senada dikatakan oleh Boing Zakaria. Jelas dengan keterlambatan ini para pengusaha dirugikan. Pengusaha harus memikirkan membayar pinjaman beserta bunga ke bank. Karena untuk pengerjaan proyek menggunakan dana pinjaman dari bank.
“Pada intinya kami ingin dibayarkan,” ujarnya dalam audiensi menyikapi penundaan pembayaraan Pemda terhadap pihak ketiga di Ruang Komisi 2 DPRD Subang.

Ade Irawan pengusaha sekaligus Ketua Subang Integration Forum merasa sudah ditipu oleh Pemda Subang. Dia menyebut telah terjadi pidana karena melakukan penipuan.

Dia mengatakan, kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga harus dilakukan ketika sudah tersedianya dana. Dia merujuk pada Pasal 52 ayat 2 Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang berbunyi; PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

“Berarti ketika dilakukannya perjanjian kontrak itu dananya memang tidak tersedia. Terus kalau tidak tersedia mengapa harus dilakukan perjanjian kontrak? Keppres itu dengan tegas melarang kalau tidak tersedianya dana,” jelasnya.

Presidium Subang Integration Forum, Andi Lukman Hakim melontarkan wacana aksi penggalangan koin untuk membantu keuangan Pemda Subang. Hal tersebut dikarenakan Pemda Subang tidak mampu bayar kepada pihak ketiga di tahun 2019.
“Kalau Pemda tidak bisa bayar hutang kita bantu dengan penggalangan koin,” ungkap Andi di Gedung DPRD Subang, Jumat (10/1).

Apa yang dikatakannya, sebagai simbol keprihatinan atas tata kelola keuangan Pemda Subang yang dinilai buruk. Menurutnya, ketidakmampuan membayar di tahun 2019 seharusnya bisa diantisipasi sejak Desember dengan memasukan ke APBD 2020.
“Kita ini sudah otonomi daerah, jangan sampai tidak mampu mengelola keuangan daerah,” ujarnya.

Anggota Komisi 1 DPRD Subang, H Tatang Kusnandar mengaku prihatin atas persoalan ini. Pemda Subang telah disclaimer dua kali. Kemudian terjadi gagal bayar di tahun 2019. Padahal Pemda Subang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di 2018. “Sudah WTP kok bisa terjadi hal seperti ini?,” katanya.

Sekretaris Komisi II DPRD Subang, H Wahar mengatakan, kondisi keuangan di tahun 2019 mengalami defisit sehingga tidak bisa melakukan pembayaran. Sementara itu untuk melakukan pembayaran ke pihak ketiga bisa menggunakan anggaran parsial di tahun 2020.

Anggota Komisi II DPRD Subang, Lutfi Isror menambahkan, pada tahun anggaran 2019 Pemda Subang mengalami defisit sebesar Rp122 miliar. “Defisit itu karena memang pendapatan kurang dari pembelanjaan,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Subang, Elita Budiarti mengatakan, Bupati Subang harus segera mengakui hutang kepada pihak ketiga dalam bentuk surat keputusan. Surat keputusan pengakuan hutang itu menjadi dasar melakukan perubahan APBD 2020 untuk membayar hutang ke pihak ketiga.

“Kami meminta Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pengakuan hutang kepada pihak ketiga,” ungkap Elita.
Dia mengatakan, penerbitan surat keputusan pengakuan hutang itu merupakan saran dari Kemendagri. Pimpinan DPRD sendiri mengaku sudah ke Kemendagri. Saran itu masih bersifat lisan.
“Hari Senin (13/1) Pemda akan ke Mendagri untuk melakukan konsultasi. Kami minta ke Pemda agar saran dari Mendagri secara tertulis,” ujarnya.

Elita menuturkan, setelah ada jawaban tertulis dari Kemendagri maka Pemda harus segera membuat surat keputusan pengakuan hutang. Kemudian setelah itu, Pemda menyampaikan kepada DPRD untuk melakukan perubahan APBD 2020.

Sementara itu, Ketua Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPKP) Kabupaten Subang, Aip Saefulrohman mengatakan, perubahan hanya bisa dilakukan ketika bertambah atau berkurangnya APBD sebesar 50 persen.

Sehingga ketika perubahan hanya dengan alasan membayar hutang, itu tidak bisa dilakukan perubahan. Sebab hutang hanya sebesar Rp43 miliar. Tidak menambah atau mengurangi APBD hingga 50 persen.

Sementara itu, tidak bisa Pemda membayar hutang dengan anggaran parsial. Karena membayar hutang tidak masuk kategori darurat. “Kalau anggaran parsial itu dilakukan ketika kondisi darurat, membayar hutang tidak masuk kategori anggaran parsial,” pungkasnya.(ysp/vry)