Perda Tarif Pelayanan Kesehatan Dicabut

SUBANG-Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Subang nomor 13 tahun 2012 tentang tarif pelayanan kesehatan kelas 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas B Kabupaten Subang, terus dikebut di DPRD Kabupaten Subang.

Sebelumnya Pemkab Subang mengusulkan penyesuaian tarif Rumah Sakit Umum Daerah Ciereng Subang. Usulan disampaikan eksekutif berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Perda tersebut dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dengan demikian, pihak eksekutif mengusulkan adanya penyesuaian tarif RSUD Ciereng.

“Pada 2018 kami sudah menghitung uni cost, dimana hasilnya adalah biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding pendapatan, sehingga tidak mampu menutupi biaya operasional Sehingga kami mengusulkan penyesuaian pola tarif,” kata Sekda.

Upaya lain yang dilakukan Pemkab dalam meningkatkan pendapatan diantaranya adalah dengan mengembangkan dan menambah fasilitas pelayanan seperti Poliklinik Jantung, Urologi, rawat inap Kelas 3, ICU, NICU dan Picu, serta ker- jasama dengan pihak lain. Sementara untuk menekan pengeluaran besar, pemerintah akan melakukan efesiensi anggaran diantaranya dengan menghentikan sejumlah kerjasama dengan pihak ketiga yang membebani keuangan RSUD Beberapa diantaranya seperti outsourcing cleaning service, Satpam, dan mengoptimalkan pegawai RSUD uang sudah ada untuk melakukan tugas tersebut.

“Melakukan efeisensi belanja dengan memprioritaskan belanja sarana prasarana yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan penbatasan usia bagi karyawan non medis (ASN),” tambahnya.

Namun sesuai petunjuk Gubernur, tarif RSUD cukup diatur oleh peraturan Bupati, maka keadaan di tengah pandemi Covid 19, disarankan menjadi pertimbangan. Pada Rabu lalu, (25/11) pembahasan di DPRD terkait pencabutan Perda No 13 tahun 2013, diparipurnakan di aula DPRD Kabupaten Subang, dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Subang Narca Sukandar dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Subang Agus Masykur.

Kang Akur sapaan akrab Wakil Bupati Subang Agus Masykur mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Subang, yang telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang eksekutif ajukan. “Saya percaya semua itu dilakukan untuk mendukung penyusunan dan pembentukan Raperda dimaksud, menjadi sebuah Peraturan Daerah yang mempunyai nilai kepastian hukum,” pungkasnya.

Sementara sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Subang melalui Ketua Fraksi H Aming Kasim menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini disampaikanya melalui pandangan Fraksi PDIP atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas 3 Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang Menurut H. Aming, pelayanan kesehatan menjadi sebuah keharusan. Pasalnya masih banyaknya nada sumbang terkait buruknya pelayanan kesehatan di Kabupaten Subang.

“Sehingga dengan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas 3 Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang mampu meningkatkan kualitas pelayananan kesehatan di Kabupaten Subang. Selain itu, pihaknya berharap dengan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas 3 Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang menjadi lebih baik serta keluhan selama ini bisa diatasi.

“Tidak ada lagi terdengar adanya pasien yang diterlantarkan, tidak ada lagi pasien yang harus membeli obat ke luar dikarenakan tidak adanya ketersediaan obat di RSUD/Puskesmas,” imbuhnya.

Selain itu, berkaitan dengan permasalahan kesehatan, berkaitan dengan pembahasan Raperda mengenai SOTK, H. Aming berharap Dinas Kesehetan dapat merespon keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan diwilayah Pantura.

“Banyaknya keluhan masyarakat Pantura terhadap pelayanan Rumah Sakit PMC, Kami merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang untuk melakukan investigasi dan pengawasan,” tutupnya.(idr/ygi/vry)