Pertanyakan Sejumlah Persoalan, DPRD Subang Soroti Kinerja Eksekutif

INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES RAPAT PARIPURNA: Kelanjutan sidang paripurna membahas anggaran perubahan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi.

SUBANG-Sidang paripurna kembali digelar DPRD Kabupaten Subang, Kamis (24/9). Agenda sidang paripurna kali ini adalah pandangan umum fraksi-fraksi atas nota pengantar Bupati terhadap perubahan anggaran tahun 2020.
Dalam pandangan tersebut ada yang menarik disampaikan oleh Fraksi NasDem, yang mempertanyakan penyediaan anggaran untuk memenuhi tunda bayar oleh Dinas PUPR. Sebab, sebelumnya sudah dianggarkan pada anggaran perubahan parsial.
“Sebelumnya sudah dianggarkan dalam anggaran perubahan parsial untuk kebutuhan tunda bayar di 11 perangkat daerah sebesar Ep44,97 miliar, kemudian dalam anggaran perubahan APBD 2020 masih terlihat adanya penganggaran dari Dinas PUPR untuk kebutuhan tunda bayar,” jelas Hendra Purnawan saat membacakan pandangan umum Fraksi NasDem.
Fraksi NasDem mempertanyakan apakah anggaran untuk tunda bayar pada perubahan parsial 1 belum mengakomodir kebutuhan Dinas PUPR, atau kelalaian profesionalitas di Dinas PUPR. “Kami mohon Bupati Subang mengevaluasi kinerja Kadis PUPR,” katanya.
Sementara itu mewakil Fraksi PKB Yaya Rahayu menyampaikan, adanya indikasi jual beli jabatan pada rotasi mutasi mencederai komitmen Bupati. “Sebagaimana diketahui adanya kasus terkait keberadaan oknum inisial W, dalam rotasi mutasi jabatan harus dituntaskan. Saudara bupati harus pastikan membersihkan para oknum tersebut,” ungkapnya.
Selain itu juga pandangan Fraksi PDIP yang disampaikan oleh H. Daswinto yang meningatkan eksekutif pada penanggulangan siklus banjir dan kekeringan di Pantura. Fraksi PDIP menilai, siklus tersebut jangan l sampai menjadi siklus musiman yang seolah siklus alam.
“Seolah seperti tidak ada penanggulangan seurius dari Pemda, keberpihakan Pemda pada pantura bukan besar atau kecilan anggaran untuk Pantura namun persoalan yang kompleks pantura harus menjadi kajian Pemda,” tambahnya.
Fraksi PDIP juga menilai jika perubahan anggaran APBD 2020 belum mencerminkan keberpihakan Pemda pada masyarakat. Saat pandangan dari fraksi-fraksi berlangsung, ada intruksi datang dari Fraksi Gerindra yang disampaikan Ujang Sumarna, dia menyoroti kehadiran kepala dinas yang hanya lima orang saja, sisanya diwakilkan pada staf.
Menurutnya hal tersebut sama dengan menganggap remeh temeh pembahasan anggaran di paripurna yang notabene untuk kepentingan mereka, untuk hajat masyarakat Subang sendiri. “Saya perhatikan setiap paripurna, kepala dinas jarang hadir, hanya beberapa yang hadir. Kami di sini sempatkan waktu untuk bahas kepentingan masyarakat, ini seperti yang menyepelekan,” ujarnya.
Wakil Bupati Subang, Agus Masykur yang mewakili Bupati dalam pandangan fraksi-fraksi menanggapi beberapa hal saat dimintai keterangan oleh Pasundan Ekspres setelah sidang berlangsung. Pertama, terkait kelanjutan kasus adanya indikasi oknum yang “bermain” dalam rotasi mutasi jabatan di lingkungan Pemda, dan ke dua terkait kehadiran kepala dinas di paripurna.
Terkait kasus rotasi mutasi Agus Masykur menyebut, sampai sekarang tatanan eksekutif, yaitu bupati, wakil bupati dan jajaran masih komitmen terhadap apa yang menjadi janji Bupati Subang, yaitu zero rupiah dalam rotasi mutasi.
Dirinya juga menanggapi apa yang disampaikan oleh fraksi PKB serta menyepakati untuk mengusut tuntas kasus yang beberapa waktu lalu sempat ramai dibicarakan oleh media massa. “Ya seperti yang diketahui oknum W yang disebutkan itu tidak ada di lingkungan kami maupun di lingkungan dinas. Yang pasti, kita sudah menyerahkan semuanya pada pihak kepolisian untuk diusut sampai tuntas kita tunggu saja prosesnya,” ungkap Wabup.
Kemudian terkait absennya beberapa kepala dinas di sidang paripurna, Wabup menyebut hari ini kebetulan para kepala dinas sedang ada agenda vicon dengan gubernur bersama bupati, sehingga agendanya bentrok, kemudian diwakilkan oleh beberapa stafnya.
Meski demikian, Agus Masykur tetap berterima kasih kepada para anggota DPRD Kabupaten Subang, yang telah mengingatkan pihak eksekutif untuk terus mengawasi dan membina para kepala dinas.
“Saya akan jadikan catatan untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para kepala dinas. Insya Allah dalam sidang paripurna berikutnya kami imbau kepada para kepala dinas untuk bisa hadir sebagaimana seperti yang disampaikan di persidangan tadi,” pungkasnya.(idr/vry)