Potensi PAD Pondok Bali Lenyap Akibat Gagal Lelang

PRIMADONA: Pantai Pondok Bali pernah menjadi primadona wisata di Kabupaten Subang. YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Pantai Pondok Bali hingga kini belum ada yang mengelola. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2020 pun akhirnya hilang akibat belum adanya pihak ketiga yang mengelola.

Agar adanya PAD yang masuk ke Pemda dari Pondok Bali, Anggota Komisi 2 DPRD Subang, Lutfi Isror mendorong agar Disparpora kembali membuka lelang pengelolaan Pondok Bali. “Iya kemarin itu Pemda melalui dinas terkait gagal lelang Pondok Bali,” ungkapnya kepada Pasundan Ekspres.

Lutfi mengatakan, meskipun lelang yang dilakukan telah gagal karena alasan adminstrasi perlu dilakukan lelang segera. Jangan sampai asset Pemda Subang tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Bukan berarti tidak ada dorongan dari dewan, ya karena adanya kejadian alam seperti rob, sehingga infrasktruktur jalan ke situ rusak lagi. Kami sudah dorong Pemda untuk perbaiki jalan dan lakukan program lelang kepada pihak ketiga,” ujarnya.

Dia mengatakan, selama ini memang ada PAD dari Pondok Bali. Jangan sampai potensi itu saat ini tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menghasilkan PAD. “Sebenarnya dari tahun 2009 Pondok Bali itu sudah ada kontribusinya berupa PAD,” katanya.

Sementara itu, Tokoh Pantura H. Hermansyah mengkritik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) belum kunjung melelangkan pengelolaan pantai pondok Bali.

Baca Juga: Belum Ada Pengelola, Pondok Bali Disarankan Dikelola BUMD

Bahkan ia juga menyentil peristiwa gagal lelang yang terjadi di awal tahun 2020 ini.
“Ini karena ketidaktegasan Pemda Subang melalui Disparpora. Kemarin itu kan mau lelang, tapi malah terjadi lelangnya, malah di pending?” ucap Hermansyah saat diwawancara Pasundan Ekspres.

Hermansyah menyebut dengan terus turunnya waktu lelang, membuat pengelolaan pondok Bali serta potensi pemasukan pada Pemda Subang menjadi tidak jelas. “Padahal kemarin gitu saya dengar informasi ada penawaran yang bagus 1 tahun sampai Rp 330 juta, tapi malah digagalkan. Inilah ketidaktegasan Pemda,” jelasnya.

Hermansyah menyebutkan, masyarakat sendiri sebetulnya mengharapkan bagaimana Pantai Pondok Bali bisa dikelola dan dikembangkan secara maksimal dan profesional.
“Masyarakat mendambakan Pondok Bali kembali bagus, dikelola dikembangkan menjadi pariwisata yang maju di Pantura. Inikan primadona sebetulnya,” imbuh pria yang juga politisi Golkar ini.

H Herman berharap, Pemda bisa tegas dan secepatnya melaksanakan proses lelang pengelolaan pantai Pondok Bali. Saat ini yang ia ketahui, hingga awal tahun ini belum ada pemasukan bagi PAD Pemda Subang. Pondok Bali juga saat ini dijaga oleh warga atau pemuda setempat.

“Sekarang warga sekitar saja yang berjaga-jaga, ada yang berenang atau bermain diawasi, untuk keselamatan, ya untuk menjaga aktivitas di Pondok Bali juga,” tuturnya.(ysp/ygi/vry)

– Tahun 2018 PAD dari sewa pengelolaan Pondok Bali mencapai Rp200 juta
– Hingga 8 Juni 2019 masih ada yang mengelola pihak Pondok Bali, yakni CV Satu Putri
– Kontraknya hanya satu tahun.
– Kini tidak ada pihak ketiga yang mengelola asset Pemda tersebut untuk menghasilkan PAD.
– Disparpora Subang di awal tahun 2020 sudah berusaha mengadakan lelang untuk pengelolaan Pantai Pondok Bali .
– Namun lelang gagal, dengan alasan tidak lengkapnya administrasi dari peserta lelang.
– Tahun ini belum ada kejelasan PAD dari Pondok Bali tersebut.