Sinergi PPK dan Panwascam Sukseskan Pemilu

RAPAT PLENO: PPK Kalijati saat menggelar Rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Tambahan menjelang Pemilu 17 April mendatang. INDRAWAN/PASUNDAN EKSPRES

PPK Tetapkan DPTb

PURWADADI-Rapat pleno terbuka DPTb (Daftar Pemilihan Tambahan) tingkat PPK Purwadadi di gelar di Aula Kecamatan Purwadadi, Senin (18/1).

Kegiatan rapat pleno ini dipimpin langsung oleh Ketua PPK Kecamatan Purwadadi Icep Saepudin, perwakilan pengurus Panwascam Purwadadi, Perwakilan Sat Pol PP Kecamatan Purwadadi, para Ketua PPS dan anggota PPS di wilayah Kecamatan Purwadadi.

Hasil rekap pemilih yang sudah terdaftar di DPT tetapi akan memilih di TPS lain, dan juga pemilih dari TPS lain yang akan memilih di TPS wilayah PPK Purwadadi, disampaikan langsung oleh Ketua PPK Purwadadi Icep Saepudin.

“Tentunya pemilih ini di rekap dalam daftar pemilih tambahan (DPTb), selanjutnya mengenai pemilihnya nanti, yakni menggunakan form A5, jumlah pemilih yang akan menggunakan A5 sebanyak 8 orang, diantaranya 5 laki-laki, dan 3 perempuan yang tersebar di 5 PPS dan 5 TPS.” jelasnya.

Dia juga berharap melalui rapat pleno ini persiapan logistik bisa lebih terakomodir, juga untuk mengantisipasi apabila harus ada TPS tambahan.

Sementara itu PPK Kalijati juga melaksanakan rapat kordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Aula Kecamatan Kalijati. Rapat kordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Panwas Kecamatan Kalijati Inda.

Menurut Inda kehadirannya pada rapat kordinasi PPK dan PPS Kalijati adalah sebagai upaya pengawasan.
“Memastikan agar kerja kita sinergi, sama-sama menyukseskan Pilpres dan Pileg, juga sebagai upaya pengawasan,” jelasnya pada Pasundan Ekspres.

Ketua PPK Kalijati Abdul Kholik menjelaskan, bahwa rapat kordinasi antara PPK dan PPS adalah upaya meningkatkan kinerja, juga sinergitas antara PPK dan PPS, serta pengenalan anggota PPK yang baru.

“Masalah kesiapan tahapan kami akan bahas pada rapat kordinasi sekarang, kemudian PPS dan Kesekretariatan juga akan kami bahas, karena masa berlaku kerja PPS sudah habis dan akan di SK-kan kembali oleh KPU untuk 6 bulan kedepan,” tuturnya.

Diketahui bahwa distribusi logistik akan di kirim sekitar H-20 maka hal itulah yang menurut Abdul Kholik perlu dikordinasikan.

“Agar segala sesuatunya bisa siap, sesiap-siapnya. Apalagi nanti ketika logistik masuk, waktunya gak akan terasa, pasti cepat. Makanya kordinasi itu kami anggap penting” tambahnya.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah menggariskan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai berikut, yaitu membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap.

Kemudian membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu juga melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan menerima serta menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.(idr/dan)