Tahapan Open Bidding BUMD Dinilai tidak Sesuai

MENYAYANGKAN: Peserta Open Bidding BUMD Subang PT SEA dan PT SS. YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES

Peserta Rencana Laporkan Pansel ke Ombudsman

SUBANG-Tahapan open bidding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai tidak sesuai. Akibatnya, peserta open bidding yang kecewa, berencana melaporkan pansel ke Ombudsman. Open bidding digelar, untuk menentukan kursi Direksi dan Komisaris PT Subang Energi Abadi (SEA) dan PT Subang Sejahtera (SS).

Peserta Open Bidding BUMD Subang, Ema Ratnasari mengatakan, dirinya tidak masalah mengenai isu-isu di luaran, yang sudah dijagokan dalam open bidding dan pasti keluar nama yang menduduki kursi direksi dan komisaris. Dirinya menyayangkan mekansime dan proses open bidding yang terkesan dipaksakan, bahkan ada bebereapa peraturan yang dikesampingkan. Contohnya, saat ini adalah masih tahap proses seleksi dan belum selesai, tapi mulai dari nilai tidak dipublikasikan. “Kami peserta Open Bidding BUMD, tidak masalah siapa yang menjadi pemenangnya dan duduk dalam direksi dan komisaris, namun mekansime dan tahapannya juga yang bener dong. Jangan terkesan dipaksakan,” katanya.

Dijelaskan Ema, yang lebih anehnya lagi, setelah seleksi tersebut minimal yang diajukan adalah 3 nama dan maksimal adalah 5 nama. Menurut Ema, yang terjadi saat ini yang lolos seleksi hanya 2 nama saja. Artinya, Bupati Subang tidak akan ada alternatif pilihan lain. Nama-nama yang sudah terseleksi merupakan orang yang terpilih, karena yang dibutuhkan dalam open bidding komposisinya adalah 2, yaitu direksi dan komisaris. “Ini seolah-olah Bupati Subang tidak diberikan alternatif pilihan. Ini sama saja orang-orang tersebut sudah terpilih. Padahal hari ini adalah hari wawancara dan masih dalam proses open bidding,” ungkapnya.

Peserta lainnya, Maman Suparman mengatakan, stretching pada tahapan proses open bidding BUMD PT SEA dan PT SS, tidak mengacu kepada Permendagri 37 tahun 2018, tentang pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris dan direksi BUMD. Sebab, menurutnya, Pansel dinilai abai terhadap salah satu tahapan seleksi, sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 14, pasal 19, pasal 21 dan pasal 22. Pada pasal 4 disebutkan, tahapan seleksi terdiri dari administrasi, UKK, dan wawanca akhir oleh kepala daerah.

BACA JUGA:  BKPSDM Open Bidding 9 Jabatan untuk Eselon II

“Hal yang menjadi pertanyaannya adalah, panitia seleksi sudah mengumumkan hasil seleksi setelah tahap UKK. Padahal seharusnya panitia seleksi baru mengumumkan normatif urutan hasil UKK yang nilai dan jumlah normatifnya, diatur pada pasal 21 dan pasal 22. Wawancara akhir oleh kepala daerah merupakan bagian dari tahapan seleksi, yang hasilnya diumumkan pansel sebagai hasil akhir,” katanya.

Panitia seleksi juga membuka open bidding untuk jatah PNS atau pejabat pemerintah. Tetapi ketika pengumuman tidak mengumumkan hasil untuk jatah PNS dan pansel sesuai jadwal, harusnya mengumumkan hasil akhir seleksi tanggal 6 Desember 2019, namun tanggal 2 Desember sudah mengumumkan hasil akhir seleksi.

“Ada apa dengan Pansel Open Bidding BUMD? Salah satu contoh pansel, seharusnya mengumunkan hasil akhir seleksi tanggal 6 Desember 2019, ini malah tanggal 2 Desember 2019 sudah diumumkan,” tanya Maman.

Maman menekankan, dirinya tidak mempermasalahkan siapa yang terpilh dan duduk dalam direksi dan komisaris BUMD PT SEA dan PT SS. Sebagai masyarakat, dirinya dan para peserta open bidding lainnya mempunyai hak untuk saling mengoreksi dan meluruskan dalam pelaksanaan Open Bidding BUMD Subang. Rekan-rekan peserta berniat melaporkan penyelenggaran Open Bidding BUMD ke Ombudsman.

“Saya tekankan dan berkali-kali mengucapkan, saya dan rekan-rekan peserta lainnya tidak mempermasalahkan siapa yang terpilih menjadi direksi dan komisaris BUMD. Cuma caranya itu, harus sesuai dengan aturan. Kami berencana melaporkan Panitia Seleksi Open Bidding BUMD PT SS dan PT SEA ke Ombudsman untuk pembelajaran. Bahwasanya dalam open bidding harus taat dengan aturan,” tegasnya.

Pada Open Bidding BUMD, Maman berpendapat, sebenarnya PNS lebih dirugikan, dikarenakan dari materi dan inmateril berhak untuk mengadu ke Ombudsman. Mengapa PNS diikutsertakan dalam open bidding BUMD, tanpa hasil akhir. “Itu kan perlakuan yang tidak senonoh. Hargai peserta yang sudah meluangkan waktu, pikiran, energi. Tiba-tiba panitia seleksi menabrak aturan. PNS yang diikutersertakan dalam open bidding, pastinya dirugikan secara materi dan inmateril,” ungkapnya.

BACA JUGA:  ARD: Pilih Direktur yang Kompeten

Peserta lainnya, Suparno menambahkan, proses akhir open bidding BUMD menjadi sorotan. Padahal proses awal sudah bagus, namun mempertanyakan ada apa dengan panita seleksi open bidding BUMD? Panita seleksi bukan orang sembarangan dengan kapasitasnya yang sangat bagus. “Ini kan menjadi pertanyaan besar. Ada apa dengan panita seleksi? Padahal proses awal open bidding bagus, kenapa di tengah perjalanan menjadi seperti ini?” tanya Suparno.(ygo/vry)