Tiap Tahun Banjir, Warga Nilai Pemerintah Tak Serius Tangani Banjir Pantura

Banjir Pantura
YOGI MIFTAHUL FAHMI PASUNDAN EKSPRES CARI SOLUSI: Sarasehan mencari Solusi banjir di Subang Utara bersama Wakil Gubernur Jawa Barat.
0 Komentar

SUBANG–Wakil Gubernur Jawa Barat menghadiri Sarasehan dalam rangka mencari solusi penanganan banjir Pantura. Sabtu (2/10) di Aula Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan. Dalam saresehan tersebut juga melibatkan seluruh elemen masyarakat Pantura.

Berdasarkan pantauan di lokasi acara, satu-persatu tokoh masyarakat dan kades menyampaikan keluh kesahnya atas bencana banjir yang hampir tiap tahun terjadi di Pamanukan khususnya dan Pantura umumnya.

Kades Mulyasari, Hasanudin Masawi kepada Wakil Gubernur Jabar mengungkapkan, hampir tiap tahun seluruh wilayahnya 100 persen terendam banjir dan merasa geram kepada pemerintah tak pernah ada aksi nyata mengatasi banjir Pantura

Baca Juga:Miris!! Puluhan Bangunan Sekolah Dasar di Karawang Nyaris AmbrukKalau Vaksin Minta Bayar, Kadinkes Subang: Laporkan Ke Polisi

”Tiap tahun seluruh wilayah Desa Mulyasari terendam banjir dengan ketinggian 2-3 meter, 100 persen penduduknya ngungsi dan tidur dikolong jembatan layang” ungkapnya.

Menurut Hasanudin, sejauh ini belum ada aksi nyata dari Pemerintah dalam mengatasi masalah banjir di Pamanukan. “Tidak ada aksi nyata dari pemerintah, perbaikan tanggul jebol pun dilakukan oleh warga secara gotong royong, banjir hanya dijadikan ajang selfi para pejabat dalam menyalurkan bantuan” katanya.

Hasanudin Kute juga menambahkan, warga Mulyasari dan Pamanukan tak butuh bantuan mie instan, beras dan nasi bungkus. “Kami masih mampu membeli semua itu. Tapi yang kami inginkan wilayah Mulyasari dan Pamanukan bebas banjir dan kami butuhkan aksinya pemerintah untuk mengatasi dan meminimalisir agar tak tiap tahun banjir merendam desa kami,” ucapnya.

Dalam saresehan tersebut, para tokoh pemuda dan masyarakat Pantura juga menyoroti lambannya aksi nyata pemerintah baik kabupaten kabupaten, provinsi maupun pusat. “BBWS abai! Tak ada upaya untuk melakukan normalisasi dan penguatan tanggul sungai Cipunagara, dengan alasan tak ada anggaran, BPBD Subang juga tak bisa melakukan mitigasi bencana,” ujar H Hermansyah.

Sementara itu Wakil Gubernur Jabar UU Ruzhanul Uluum menanggapi keluhan dan masukan tentang penanganan banjir Pamanukan dari tokoh masyarakat Pantura. “Dalam saresehan ini, kita bersama sama tokoh masyarakat Pantura mencari solusi penanganan banjir, yang setiap tahun merendam wilayah Pamanukan dan Subang utara,” ujar UU Ruzhanul Uluum.

Menurut Uu, banjir yang terjadi tiap tahun di Pamanukan yang dibutuhkan bukan mencari solusi tapi aksinya pemerintah dan semua elemen masyarakat. “Untuk mengatasi banjir Pamanukan. Saat ini, bukan saatnya mencari solusi. Tapi harus ada tindakan nyata dari pemerintah untuk meminimalisir agar banjir tak terulang setiap tahun,” katanya.

0 Komentar