Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Luruskan Tudingan Sekjen FKSS Jabar

Ir H Abdul Hadi Wijaya M.Sc

PURWAKARTA-Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Ir H Abdul Hadi Wijaya M.Sc meluruskan tudingan Sekjen Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jabar Suhaerudin yang mempertanyakan komitmen Komisi V DPRD Jabar.

Hal ini terkait adanya kabar dana Bantuan Pendidikan Menengah Operasional (BPMU) yang bersumber dari APBD Provinsi untuk tahun 2021 yang hanya sebesar Rp600 ribu per siswa per tahun.

Suhaerudin mengaku resah karena sebelumnya Dinas Pendidikan Provinsi Jabar maupun Komisi V DPRD Jawa Barat telah menyepakati dana BPMU untuk SMA/SMK/SLB Swasta sebesar Rp800 ribu per siswa per tahun.

Gus Ahad, panggilan akrab Abdul Hadi Wijaya menyebutkan, jika hal tersebut sedang dibahas di rapat Banggar DPRD Jabar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar.

“Saya juga ingin meluruskan, jika framing (analisa)-nya keliru. Yang betul itu, TAPD mengarahkan bahwa BPMU hanya naik dari Rp550 ribu ke Rp600 ribu. Sementara DPRD dan Disdik Jabar mengajukan Rp800 ribu. Jelas kami berseberangan dengan TAPD yang hanya mengajukan Rp600 ribu,” ucap politisi Partai PKS ini.

Lebih lanjut Gus Ahad meminta doa dan dukungan agar BPMU bisa terealisasi Rp800 ribu. “Sekali lagi saya tegaskan hal ini masih dibahas di rapat banggar. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan,” ucapnya.

Sebelumnya, selain merasa resah terkait BPMU yang hanya Rp600 ribu, Suhaerudin juga menyebutkan jika angka Rp800 ribu itu muncul setelah serangkaian audiensi yang dilakukan oleh FKSS Jawa Barat. Baik itu dengan Dinas Pendidikan maupun Komisi IV DPRD Jawa Barat.

“Sebenarnya angka Rp800 ribu itu juga keluar setelah kami berjuang mati-matian. Padahal kami mengusulkan Rp1,2 juta untuk tahun 2021,” ujar Suhaerudin.

Dirinya pun mengatakan, FKSS akhirnya menerima BPMU sebesar Rp800 ribu tersebut dan akan mempertahankan komitmen Dinas Pendidikan dan Komisi V DPRD.

“Daripada hanya Rp600 ribu seperti informasi yang membuat kami resah, lebih baik Rp800 ribu,” ucapnya.

FKSS akan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan berapa besaran sebenarnya BPMU untuk tahun 2021 nanti.

“Kalau memang Rp600 ribu, jelas kami kecewa. Ini tidak bisa dibiarkan, tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan aksi unjuk rasa seperti 5 November 2019 lalu,” katanya.

Seperti diketahui FKSS paling keras memprotes kebijakan-kebijakan Pemprov Jawa Barat yang tidak berpihak pada sekolah swasta.(add/ysp)