JAKARTA– Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra Menegaskan Hanya Ada Satu Kepengurusan Partai Demokrat, yang sah dan diakui Pemerintah, Tidak Ada Dualisme.
Pihaknya memandang ulah KSP Moeldoko yang berkoalisi dengan Yusril, bukan hanya terhadap kader Partai Demokrat, tetapi juga kepada Rakyat Indonesia, akhir-akhir ini sudah sangat keterlaluan.
“Melakukan siasat demi siasat jahat, menggunakan proxy para mantan kader Partai Demokrat, untuk mencapai ambisi kekuasaannya, dengan melakukan upaya-upaya pembodohan public,” ucapnya.
Baca Juga:Terkesan Dibiarkan, Aset Kendaraan Dinas Pemkab Subang RusakPerkuat Ranting, PDIP Subang Maksimalkan Tugas Pengampuhan
Menurutnya, Konstruksi besar dari persoalan yang terjadi di Partai Demokrat ini, dimulai dari ambisi seorang KSP bernama Moeldoko, yang ingin sekali menjadi Presiden.
“Ambisi menjadi Presiden ini, pertama kali muncul pada 2014. Ada seorang pengusaha nasional yang menghadap Presiden SBY dan meminta restu Pak SBY, agar PD mengusung Moeldoko sebagai Calon Presiden. KSP Moeldoko saat itu masih perwira aktif dan baru saja diangkat menjadi Panglima TNI,” ceritanya.
Selanjutnya, menurutnya proses hukum yang ditempuh oleh Moeldoko ini tidak masuk diakal.“Jadi gugatan ini adalah akal-akalan KSP Moeldoko untuk mendapatkan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat dengan memutarbalikan fakta hukum melalui PTUN,” ucapnya.
“kami mengingatkan kepada KSP Moeldoko, tempuhlah cara-cara yang demokratis dan beradab. Jika memang ada ambisi jadi Presiden, dirikanlah Partai sendiri. Sudah ada contohnya Jenderal mendirikan Partai. Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI, Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura, dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra,” tukasnya.(rls)