Pengelolaan Sampah Merupakan Domain Publik, Pemerintah Harus Bertanggungjawab Penuh

Berbagai pihak mempunyai hak dan tanggung jawab atas permasalahan dan proyek-proyek pengelolaan sampah di Indonesia. Sementara itu, publik perlu mengetahui sumber, besaran anggaran, dan alokasi dari pengelolaan sampah, dimana proyek serta aktivitas pengolahan dan reduksi sampah membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Kondisi inilah yang menurut Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Bagong Suyoto, perlu diketahui dan dipahami oleh semua pihak, termasuk para pejabat tinggi, mulai eksekutif, legisatif, lembaga tinggi negara lainnya, hingga Komisi Pemberantasan Korupi (KPK).

“Para petinggi di negeri ini perlu mengetahui secara jelas pengelolaan sampah secara hierarkis serta seluruh dimensi pengelolaan sampah, seperti dimensi hukum dan kebijakan, kelembagaan, anggaran, serta partisipasi masyarakat dan teknologi,” kata Bagong Suyoto, Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Kamis (12/3/2020).

Pemahaman terhadap sub-sistem atau sub-komponen, harga dan biaya untuk melakukan analisa ekonomi dalam pengelolaan sampah perlu diketahui pula, guna menentukan perhitungan biaya dan pilihan teknologi pengolahan sampah yang efesien, bermanfaat besar dan bergaransi jangka panjang. (ddy/hba)