Agar Sekolah Daring Tak Membuat “Darting”

Oleh Ammylia Rostikasari, S.S.

( Anggota Akademi Menulis Kreatif)

Serba serbi sekolah daring telah menuai banyak reaksi. Tak sedikit yang mengeluhkan dengan sistem tersebut. Kisah-kisah miris ikut mewarnai berlangsungnya sekolah daring. Mulai 4 pelajar di Lampung yang nekat belajar di dekat sarang ular demi meraih wifi gratisan, sampai seorang ayah di Kabupaten Garut yang berani mencuri ponsel demi kelangsungan sekolah daring untuk putranya.

Prihatin. Kata itu cukup sudah mewakili sistem belajar yang dicanangkan selama pandemi. Beban belajar bagi siswa, penyediaan kuota juga pendampingan yang harus dipenuhi orang tua, juga kekurangefektivan teknis belajar cukup memicu pihak terkait untuk mendapat tekanan pikiran atau bahkan sampai menggejala tekanan “darting” alias darah tinggi, saking pusing terus menghantam.

Diperparah lagi dengan sistem pendidikan nasional yang masih meraba-raba tahun ajaran baru. Padahal, jika ditinjau pembelajaran dengan metode daring telah dijabarkan dalam Permendikbud No. 22 tahun 2016 mengenai Standar Proses Pendidikan. Temponya berjangka 4 tahun saat peraturan itu dibuat, semestinya sudah efektif dalam pelaksanaannya.

Selain itu, para tenaga pendidik pun ikut merasakan kerepotan dengan pemberlakuan sistem daring. Tidak sedikit dari mereka yang masih gagap teknologi, ditambah lagi dengan aturan untuk melakukan pembelajaran masing-masing. Seharusnya, pembelajaran bisa dibuat seragam sehingga tidak terlalu membebani guru dalam membuat materi belajar masing-masing. Makin terasalah pontang panting dalam belajar daring. Di pihak murid juga guru. Ini sebuah keakuratan bukti bahwa sistem yang diberlakukan masih minimalis dalam perwujudan.

Selain di pihak pelajar dan guru yang terlibat dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) daring, orang tua pun rurut serta mendapatkan imbas dari pemberlakuan sekolah daring. Orang tua harus mendampingi, membantu mengajari semua materi yang dipelajari. Padahal tidak semua orang tua memiliki bekal pendidikan dan ekonomi yang mapan. Belum lagi saat waktu pengumpulan tugas.

Dikejar waktulah, memori HP penuhlah, kuota sekaratlah. Orang tua jadi bertambah rumit beban tugasnya, membagi waktu menuntaskan pekerjaan rumah dan mendampingi anak belajar. Belum lagi jika anak yang bersekolah lebih dari satu dan jam belajarnya bersamaan. Sungguh, sekolah daring bisa membuat “darting” (darah tinggi).

Belum lagi pola pendidikan yang cenderung sekuler kapitalistik. Membentuk jiwa pelajar yang berorientasi dunia. Di mana pelajar dijebak pada kefokusan meraih nilai, bukan ilmunya. Sehingga hasilnya lemah pribadinya dalam menuntut ilmu dan memperbaiki adab.

Semestinya untuk menyikapi semua dilema sekolah daring perlu sinergis dari berbagai pihak. Dari pelajar, orang tua, tenaga pendidik, berlebih negara sebagai penopang utama sistem pendidikan yang diterapkan. Landasan pendidikan pun diarahkan tak sekadar dunia, tapi meraih kemuliaan ukhrowi. Sehingga memahami bawa belajar merupakan bagian dari kewajiban sebagai seorang hamba Allah. Kewajiban belajar dilaksanakan dari sejak buaian sampai ke liang lahat. Sehingga ritme belajar akan stabil karena motivasi yang dimiliki semata spiritual, berbasis Quran dan Sunah.

Peranan negara pun sangat memengaruhi sebagai pemberi fasilitas kemudahan dan kemurahan dalam penyelenggaraan pendidikan. Negara yang menerapkan sistem pendidikan dan sistem hidup berbangsa juga bernegara secara sahih. Tak rela membiarkan rakyatnya merintih karena kesulitan dalam mengakses pendidikan juga kebutuhan mendesak lainnya. Negara semacam inilah yang bisa terwujud jika, pemerintah menerapkan syariat Islam kaffah dalam kepemimpinan Islam (Khilafah Islamiyah).

Insyaallaah, belajar daring atau belajar dengan metode apapun tak akan membuat rakyat pusing. Justru menjadikan peserta didik menjadi generasi tangguh dambaan umat. Wallahu’alam bishowab.