Alat Palak Kesehatan ala Kapitalisme

Jayanti Mega
(Pekerja Medis)

BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, adalah suatubadan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Badan ini menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah untukmenyelenggarakan program khusus jaminan sosial kepadaseluruh masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan mulai beroperasisecara resmi sejak 1 Januari 2014 dan BPJS Ketenagakerjaanberoperasi sejak 1 Juni 2014. Mengenai kepesertaan dari BPJS ini, berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 24 Tahun 2011, disampaikan bahwa setiap Warga Negara Indonesia dan wargaasing yang sudah tinggal di Indonesia selama enam bulan, wajibmenjadi anggota BPJS. Bagi perusahaan juga ditetapkan wajibmendaftarkan setiap pekerjanya sebagai anggota BPJS denganketentuan untuk orang atau anggota keluarga yang tidak bekerjapada perusahaan tersebut juga wajib ikut BPJS secara mandiri.

Dengan diwajibkannya BPJS ketenagakerjaan ini bagiperusahaan dengan cara membayar iuran BPJS dari penghasilankeryawanya, tidak sedikit perusahaan yang tidak mampu ataumenunggak dimasa pandemi ini. Contohnya yang terjadi di Kab.Bandung. Diberitakan bahwa Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bandung-Lodaya menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) KabupatenBandung untuk menertibkan sedikitnya 51 perusahaan ataubadan usaha yang menunggak iuran dan atau hanyamendaftarkan sebagian program untuk karyawannya. KepalaKejari Kabupaten Bandung Paryono mengatakan babwa tunggakan dari semua basan usaha tersebut telah mencapaiRp2,16 miliar lebih (jurnalsoreang, 8/12/2020).

Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan benar-benar memberatkanperusahaan, terutama perusahaan kecil. Ditambah lagi di masapandemi banyak perusahaan yang tidak beroperasi karena minimpemasukan bahkan pailit sedangkan iuran harus terusdibayarkan karena bersifat wajib. Inilah akibat negaramenerapkan ideologi kapitalisme, negara akhirnya abai terhadapurusan kesehatan rakyatnya. Jaminan kesehatan dalam sistem inisebetulnya bukan jaminan kesehatan dari negara kepada rakyatakan tetapi faktanya rakyat membiayai sendiri kebutuhankesehatannya dengan harus membayar iuran tiap bulan dengantarif yang berbeda-beda sesuai kelas pelayanan.

BACA JUGA:  Relakah “Kita” Subang Terbagi Dua?

Berbeda dengan Islam sebagai agama yang sempurna mengatursegala bidang kehidupan termasuk kesehatan. Islam memandangkesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harusdipenuhi. Dimana mekanisme pemenuhannya adalah langsungdipenuhi oleh negara. Karena negara dalam Islam adalah sebagaipengatur urusan rakyat, dan penguasa sebagai pelaksana negaraakan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT ataspelaksanaan pengaturan ini.

Dalilnya sabda Rasul SAW:
“Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR al –Bukhari dari Abdullah bin Umar ra.)”

Karena pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara,maka tidak akan diserahkan kepada pihak swasta dalampelaksanaannya. Kemudian rakyat pun tidak akan dimintasepeserpun uang sebagai iuran kesehatan. Akan tetapi negaraakan mengoptimalkan kekayaan alam yang dimiliki untukdikelola oleh negara, sehingga hasilnya bisa dirasakan olehrakyat salah satunya untuk pembiayaan kesehatan. Menjadikewajiban Negara mengadakan rumah sakit, klinik, obat-obatandan kebutuhan-kebutuhan kesehatan lainnya yang diperlukanoleh kaum Muslim dalam terapi pengobatan dan berobat.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas ra. Bahwaserombongan orang dari Kabilah Urainah masuk Islam, lalumereka jatuh sakit di Madinah. Rasulullah SAW selaku kepalanegara saat itu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaanunta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Merekadibolehkan minum air susunya sampai sembuh. Semua itumerupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan termasukkebutuhan dasar bagi seluruh rakyat yang wajib disediakan olehnegara secara gratis dan tanpa diskriminasi.

Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki tiga ciri khas. Pertama, berlaku umum tanpa diskriminasi, dalam arti tidak adapengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanankesehatan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya, rakyat tidak bolehdikenai pungutan biaya apapun untuk mendapat pelayanankesehatan oleh Negara. Ketiga, seluruh rakyat harus diberikemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan olehnegara.

BACA JUGA:  Menginstal Ulang Sistem Ekonomi

Demikianlah pengaturan Islam dalam bidang kesehatan ini bisamenjadi solusi atas permasalahan pelayanan kesehatan yang terjadi saat ini. Indonesia sebagai negara kaya akan sumber dayaalamnya pasti mampu memberikan pelayanan kesehatan denganoptimal dan bahkan gratis asalkan dengan catatan kekayaanalam yang dimiliki Indonesia harus betul-betul dikelola olehnegara dan tidak diserahkan kepada pihak swasta. Sistemjaminan kesehatan Islam ini akan terlaksana secara sempurnaketika Islam diterapkan secara komprehensif dalam kehidupankita dengan negara sebagai pelaksananya.
Wallahu ‘alam bish showab..