Ambisi Politik, Demi Apa?

Oleh : Ummu Raisya
(Ibu Rumah Tangga dan Santriah Ma’had Khodimussunnah Bandung Program Ummahat)

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah usai digelar. Rakyat menanti hasil lahirnya para kepala daerah yang baru dan menyimpan harapan baru. Apalagi dalam situasi pandemi, rakyat tengah mengalami keterpurukan ekonomi. Berharap akan terjadi berkurangnya kemiskinan, terbuka lebarnya lapangan kerja, harga kebutuhan pokok terjangkau, biaya pendidikan dan kesehatan bisa murah. Intinya dari semua harapan tersebut adalah rakyat bisa meraih kesejahteraan dalam kehidupannya.

Pertanyaannya, akankah harapan tersebut terwujud untuk rakyat? Tampaknya tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Harapan boleh setinggi langit. Namun tak salahnya, jika bercermin dari yang pernah teralami sebelumnya.

Acapkali rakyat hanya disapa saat Pemilu. Kandidat melakukan berbagai cara untuk menarik hati masyarakat. Bahkan sesuatu yang sudah jelas dilarang, seperti politik uang pun kerap kali terjadi. Demi apa? Hal itu dilakukan untuk meraih suara rakyat terbanyak dan terpilih menjadi pemenang.

Sebagaimana diberitakan dari laman ayobandung.com (Rabu, 2/12/2020), bahwa adanya dugaan politik uang dalam Pilkada Kabupaten Bandung dengan modus membagikan kupon bergambar salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung. Kupon tersebut bernilai sebesar Rp35.000 bisa digunakan untuk berbelanja di warung-warung yang telah ditentukan. Bahkan kupon tersebut beredar di 4 (empat) kecamatan.

Selain kupon, ada juga modus yang dilakukan dengan membagi-bagikan berupa bingkisan dan stiker pasangan calon yang dilengkapi dengan uang sebesar Rp100.000. (jurnalsoreang, Rabu, 2/11/2020).

Siapa yang tidak tergiur, di saat rakyat tengah dihimpit kesusahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, tiba-tiba datang bantuan tak terduga mengatasnamakn calon terpilih.

Sebenarnya, politik uang jelang Pilpres atau Pilkada bukanlah hal yang aneh terjadi di negeri ini hingga tak mengherankan jika negeri ini pernah mendapat julukan The Envelope Country, segala sesuatu bisa dibeli. Segalanya bisa lancar asalkan ada ‘amplop’. Inilah salah satu yang membuat kandidat berlomba-lomba mengumpulkan dana kampanye demi suksesnya pagelaran pilkada.

Disadari atau tidak modal politik yang tinggi ini akan membuka celah negatif berkembang. Pemenang Pilkada akan berfikir keras bagaimana mengembalikan modal kampanye apalagi jika modal tersebut berupa pinjaman dari pihak lain atau mendapat sokongan dari para pengusaha besar. Tentu, dana yang diberikan bukan tanpa kepentingan. No free lunch, tidak ada makan siang gratis. Lalu, apa kabar nasib rakyat yang sudah memilihnya?
Ibarat pepatah, habis manis sepah dibuang, sesudah tak berguna, tidak dipedulikan lagi. Rakyat sebatas dijadikan korban ambisi politik demi meraih kekuasaan selama lima tahun ke depan. Menyedihkan bukan?

Itulah jika manusia sudah dikuasai hawa nafsu, diperdaya oleh harta dan diperbudak syahwat kekuasaan. Semua itu bermula dari kecintaannya pada dunia. Padahal meski seluruh isi dunia ini menjadi milik kita, tidak akan ada artinya di hadapan Allah Swt.
Rasulullah saw. bersabda:

“Dunia itu terkutuk dan terkutuk pula semua yang ada di dalamnya, kecuali mereka yang senantiasa mengingat Allah Swt.” (HR. Ibnu Majah dan ad-Darimi).

Nyatanya, kondisi ini tak bisa dilepaskan dari sistem yang diterapkan atas nama demokrasi kapitalisme sebagai akar semua masalah. Sistem yang sudah melahirkan pemimpin-pemimpin yang abai terhadap kepentingan rakyat dan menguntungkan segelintir orang. Prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanya sebatas slogan.

Karena itu, teramat penting bagi masyarakat, untuk menyadari kerusakan sistem demokrasi. Terlebih sistem ini sudah nyata-nyata menjauhkan dari aturan Allah dan mengesampingkan peran Allah Swt. dalam mengatur kehidupan. Hanya demi kekuasaan, apapun dilakukan. Tak ada lagi rasa malu, bersalah atau berdosa.

Berbeda halnya dengan aturan yang berasal dari Islam. Manusia diperintahkan untuk tunduk dengan aturan Allah, bukan pada manfaat dan hawa nafsu, termasuk dalam proses pemilihan pemimpin. Islam memiliki mekanisme yang khas dan terbukti keunggulannya dari masa ke masa. Tidak ada pemborosan dana sebagaimana halnya dalam demokrasi. Apalagi membuka celah keburukan seperti terjadinya politik uang, suap-menyuap, korupsi, kolusi ataupun nepotisme.

Sistem politik Islam tidak akan memakan biaya yang mahal atau disibukkan oleh Pilkada rutin yang menguras energi dan tentunya diproses dengam mudah dan sederhana. Kepala daerah dalam Islam, dipilih langsung oleh kepala negara yang bisa dilakukan kapan saja, termasuk pemberhentian jabatannya. Pemilihannya bukan berdasarkan karena kepentingan pribadi, namun benar-benar sesuai dengan kelayakannya menurut standar syari’at.

Jika menginginkan datangnya kebaikan, sudah saatnya masyarakat menghilangkan segala keburukan dan kejahatan dalam sistem demokrasi yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai Ilahi, dengan mewujudkan kehidupan yang penuh iman dan takwa. Sebagaimana Allah Swt telah menjanjikanya dalam surat Al A’raf ayat 96 : saat pemimpin menerapkn aturan Allah dan berhukum dengan hukumNya, maka rakyat yang menjadi riayahnya akan dilimpahkan keberkahan.

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.
Semoga Allah Swt segera melimpahkan berkah dari langit dan bumi untuk negeri ini.
Wallahu a’lam.