Anjloknya Harga Cabai, Butuh Solusi Pasti

Oleh: Ayu Susanti, S.Pd

Pandemi memang masih menorehkan banyak kisah. Baik itu kisah pilu atau banyak hikmah yang bisa dipetik didalamnya. Begitupun efek dari pandemi ini berimbas ke hampir sebagian besar masyarakat. Pengaturan urusan masyarakat di era pandemi ini memang harus ada yang di evaluasi. Seperti halnya yang dirasakan oleh sebagian petani cabai, dimana harga cabai sedang anjlok.

Nasib tragis menimpa petani cabai di kawasan Kalasan Sleman. Petani cabai tersebut harus menerima pil pahit lantaran komoditas cabai panenannya yang digadang-gadang harganya bagus ternyata anjlok. Saking rendahnya harga jual cabai dari petani, mereka akhirnya membagi-bagikan cabai gratis ke masyarakat sebagai bentuk keprihatinannya komoditas cabai yang dengan susah payah ditanam dihargai drop. (https://yogya.ayoindonesia.com/, 26/08/2021).

Harga cabai yang anjlok ini sangat berdampak pada penghasilan para petani. Alih-alih keuntungan besar yang akan didapat namun para petani mungkin hanya bisa gigit jari setelah panen karena kerugian saja yang didapat.

Tentu hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah efek dari PPKM dan impor yang semakin meningkat.

Melansir dari suarajogja.id yang merupakan jaringan AYOYOGYA.COM, Ketua Forum Petani Kalasan Janu Riyanto, Kamis (26/8) mengeluhkan harga cabai di tingkat petani merosot hingga 50 persen dari harga normal. Janu menjelaskan, selama ini harga normal cabai ada di kisaran Rp11.000 per kilogram, sedangkan sekarang harga cabai anjlok hanya dihargai Rp5.000 per kilogram. Kondisi ini terjadi bukan hanya kepada cabai merah keriting melainkan juga rawit. Ia memastikan, turunnya harga cabai dipastikan bukan karena memasuki panen raya. Cabai baru memasuki panen raya pada September. Merosotnya harga cabai imbuhnya mulai terjadi sejak PPKM dengan level diberlakukan, yakni sekitar sebulan lalu. Salah satu efek yang diperkirakan merambat ke harga cabai, yakni banyak warung makan, resto mengurangi jam operasional bahkan tutup dan larangan hajatan. Dampak PPKM memang terasa saat ini bagi petani cabai, dikarenakan harga yang tidak mencukupi untuk biaya petik. (https://yogya.ayoindonesia.com/, 26/08/2021).

BACA JUGA:  Jokowi vs Neno Warisman

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menanggapi video viral yang memperlihatkan seorang petani cabai mengamuk dan merusak kebun cabai miliknya. Kemarahan petani diduga akibat harga cabai di pasaran turun. Slamet mengatakan, harga cabai yang anjlok di pasaran menandakan adanya masalah yang seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah harus hadir melindungi petani indonesia. Jangan hanya berpikir impor terus, sementara nasib petani kita semakin sengsara, ujarnya, Jumat (27/8) lalu. Slamet menyatakan impor cabai di semester I 2021 sebesar 27,851 ton. Naik 54 persen dibanding tahun 2020 sebesar 18.075 ton. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi impor pada Semester I-2020 yang hanya sebanyak 18.075,16 ton dengan nilai US$ 34,38 juta. Cabai yang diimpor pemerintah pada umumnya adalah cabai merah, termasuk juga cabai rawit merah. Ini menunjukkan betapa pemerintah memang tidak berpihak kepada petani kita, jelasnya. Kata Slamet, pemerintah perlu melihat kembali kepada kebijakan pangan yang menjadi landasan kerja era Kabinet Indonesia Maju. Seperti diketahui kebijakan pangan yang tertuang dalam nawacita kedaulatan pangan muaranya adalah peningkatan kesejahteraan para petani. (https://www.rctiplus.com/, 29/08/2021).

Begitulah realitanya saat aturan buatan manusia digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aturan sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan) menjadikan standar benar salah, untung rugi berdasarkan apa yang dipikirkan oleh manusia. keuntungan materi dijadikan sebagai faktor utama dalam mengurusi urusan masyarakat. Apakah kebijakan tersebut menguntungkan pihak tertentu ataukah tidak. Kemaslahatan masyarakat dinomor sekiankan. Karena dalam sistem kapitalisme-sekulerisme, para pemimipin dicetak sebagai pemimpin yang orientasinya materi, untung rugi dan berdasarkan asas manfaat saja saat mengatur urusan masyarakat.

Berbeda halnya dengan Islam. Islam adalah aturan yang Allah turunkan untuk mengatur kehidupan manusia dari mulai masalah politik, ekonomi, sosial, pendidikan sampai termasuk pengaturan dan jaminan kesejahteraan rakyat. Islam hadir sebagai solusi atas semua permasalahan yang dihadapi oleh manusia agar manusia bisa selamat dunia dan akhirat.

BACA JUGA:  Peran Orangtua Dalam Pendampingan Pembelajaran Daring Anak

Dalam Islam, pemimpin hanyalah memikirkan untuk mengurusi urusan rakyat secara adil dan bertanggung jawab. Karena kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Sehingga saat memimpin suatu negeri, keimananlah yang dijadikan sebagai landasan dan pijakan dalam melahirkan kebijakan.

Islam sangat mengatur dan menjamin kebutuhan primer rakyat. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan sangat diperhatikan dan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah, apalagi di masa pandemi ini. Pemerintah akan berpikir keras bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan primer rakyatnya tanpa harus mengorbankan hal lain. Untuk masalah harga cabai yang anjlok pun tentu akan sangat diminimalisasi terjadi. Sebelum adanya anjlok harga dalam komoditas bahan pangan, maka pemerintah akan berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu dalam menyejahterakan para petani, dan akan berpikir ulang untuk melakukan impor. Terlebih jika hal ini terjadi di masa pandemi dimana semua orang mengalami kesulitan. Pada dasarnya kebijakan apapun yang akan dilahirkan maka akan bertujuan untuk melahirkan kemaslahatan bagi semua masyarakat.

Jika kita ingin keluar dari masalah kompleks ini maka saatnya kita untuk kembali kepada Islam yang bisa melahirkan sebuah kemaslahatan untuk manusia.

Wallahu’alam bi-showab.