Apa Solusi Tuntas bagi Kemiskinan Massal?

Oleh : Inayah

Aktivitas: Ibu Rumah Tangga  Dan Pegiat Dakwah

Kemiskinan selalu meningkat tiap tahunnya. Nasib masyarakat pun tidak pernah beranjak lebih baik. Terlebih sejak dunia ini ditimpa musibah wabah Corona, sehingga kemiskinan di belahan dunia semakin meningkat.

Untuk mengatasi dan mencegah agar angka kemiskinan menurun, maka pemerintah berusaha dengan mengucurkan dana bantuan sosial kepada warga yang terdampak pandemik Covid-19. Bank Dunia berharap dengan diberikannya stimulus program perlindungan sosial dari pemerintah merupakan kunci untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat dari krisis Covid-19.

Dalam laporannya, Bank Dunia menyebutkan besaran dana yang dikucurkan  pemerintah tersebut akan menentukan apakah masyarakat  akan jatuh ke dalam  jurang kemiskinan atau sedikit terangkat nasibnya dengan bantuan tersebut.

“Simulasi kami ini, kalau pemerintah tidak memberikan perlindungan sosial, maka sebanyak 8,5 juta masyarakat Indonesia bisa jatuh miskin akibat krisis ini,” menurut pemaparan mereka. (kontan.co.id, 20/12/2020)

Standar kemiskinan menurut BPS,  penduduk miskin adalah orang yang pengeluarannya kurang dari garis kemiskinan. Garis itu dibuat oleh BPS dengan menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar  yang dinyatakan dalam nilai pengeluaran dalam rupiah. Garis  kemiskinan Nasional pada Maret 2020 sebesar Rp454.652 perkapita perbulan. Jadi menurut standar BPS, seseorang dikatakan miskin bila pendapatannya di bawah Rp454.652 perkapita perbulan.  Jika masih dalam kisaran angka tersebut maka orang itu belum terkategori miskin.

Apakah standar ini sesuai dengan realita? Sayangnya tidak. Sebab, meski sebagian rakyat memiliki pendapatan di atas Rp450.000, belum tentu rakyat mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemiskinan adalah fakta yang jika dilihat dari sudut pandang manapun, harusnya memiliki pengertian yang sesuai dengan realitasnya. Sayangnya peradaban kapitalisme memiliki gambaran angka kemiskinan yang berbeda-beda. Kaum kapitalis menganggap kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atas barang ataupun jasa secara mutlak. Akibatnya, standar kemiskinan ala kapitalis tidak memiliki batasan yang jelas atau baku. Sehingga pada akhirnya standar kemiskinan di berbagai negara akan beragam.

Standar kemiskinan yang dihitung dengan angka tanpa memperhatikan realitasnya ibarat gunung es. Artinya bahwa yang tidak tampak di atas kertas  bisa jadi lebih banyak lagi. Garis kemiskinan seperti ini  juga berpeluang dapat diubah sesuai dengan kepentingan mereka yang sedang berkuasa. Dengan perubahan standar kemiskinan,  para penguasa bisa mengklaim angka kemiskinan mengalami penurunan, sehingga ia akan dianggap sebagai pemimpin yang berhasil mengatasi kemiskinan rakyatnya.

Dalam sistem kapitalis demokrasi yang sedang berkuasa saat ini jelas telah melahirkan para pemimpin yang  tidak amanah, yang pada akhirnya memunculkan perilaku khianat, korup, culas dan ingkar janji. Karena semua ini akibat proses politik demokrasi yang tidak alami dan juga  biaya Pemilu begitu mahal. Sementara rakyat diminta untuk memilih orang-orang pilihan Parpol. Ketika para calon menang, mereka harus mengakomodasi kepentingan para  pemodal dan pendukungnya. Itulah politik balas budi. Dari praktek politik seperti inilah lahir regulasi yang lebih memihak pada kepentingan para kapital.

Janji para pemimpin pun tidak pernah terealisasi. Ia kerap dikalahkan oleh nafsu kepentingan kekuasaan. Sehingga kemiskinan yang dialami rakyat saat ini adalah efek domino dari  pemilihan pemimpin dalam politik demokrasi. Jadi kemiskinan rakyat bukanlah karena nasibnya yang kurang beruntung ataupun kurang skill. Tapi mereka dimiskinkan secara struktural oleh penguasa demokrasi kapitalis.

Maka bagaimana kemiskinan itu akan dihilangkan, apabila akar permasalahan yang mendasarinya belum bisa dituntaskan atau bahkan harus dihilangkan? Yaitu masih bercokolnya sistem demokrasi yang melahirkan pemimpin korup dan ekonomi yang kapitalistik. Lalu bagamana cara mengentaskan kemiskinan  dengan solusi yang tuntas dan mendasar?

Solusi tuntas untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan terwujudnya sistem Islam yaitu khilafah. Dalam Islam, tolok ukur kemiskinan ada tiga aspek, yaitu sejauh mana seseorang memenuhi kebutuhan primernya yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Definisi miskin  menurut kapitals jelas  berbeda dengan Islam.

Menurut bahasa, “miskin” berasal dari  Bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah Swt. menggunakan istilah itu dalam firma-Nya, “atau orang miskin yang sangat fakir.’’ (TQS al- Balad (90): 16). Adapun kata “ fakir “ berasal dari Bahasa Arab” al-faqru’’, berarti membutuhkan.

Menurut Syekh Taqiyuddin An- Nabhani telah mendefinisikan  orang fakir adalah orang yang mempunyai harta (uang) tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, sementara itu orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta (uang), sekaligus tidak memiliki penghasilan (Nidzam iqtishadi fil islam) .

Lantas bagaimana langkah Islam atau khilafah dalam menuntaskan kemiskinan yang bersifat massal ini?

Pertama: adanya jaminan kebutuhan primer. Bukan berarti negara membagikan secara gratis  makanan, pakaian ataupun rumah kepada rakyat setiap waktunya. Akan tetapi yang dimaksud  jaminan di sini adalah dengan mewujudkan dan pengaturan mekanisme yang dapat menyelesaaikan masalah kemiskinan, yaitu di antaranya::

  1. Mewajibkan laki- laki untuk menafkahi diri dan keluarganya. Allah Swt. berfirman, “Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan makruf.” (TQS. al- Baqarah (2): 233)
  2. Mewajibkan kerabat dekat untuk membantunya, apabila kepala keluarga tidak mampu atau terhalang mencari nafkah, baik karena telah meninggal, cacat mental, atau fisik,  sakit, atau karena usia yang sudah lanjut, dan lain-lain., Kewajiban dibebankan kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan darah.
  3. Mewajibkan negara membantu rakyat miskin, apabila seseorang tidak memiliki kerabat atau memiliki tapi kerabatnya pun hidup pas-pasan juga, maka pihak yang berkewajiban memberinya nafkah adalah baitumal (kas negara). Dengan kata lain negara berkewajiban memenuhi kebutuhannya.
  4. Mewajibkan kaum muslim membantu rakyat miskin. Apabila kas negara kosong. Maka kewajiban nafkah berpindah ke tangan kaum muslim secara kolektif. ( lihat TQS adz-Dzariyat(51):19)

Kedua: pengelolaan kepemilikan. Dalam Islam ada tiga kepemilikan yaitu, kepemilikan individu, umum dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu adalah  dibolehkannya seseorang untuk memiliki kekayaan baik dengan bekerja, dapat hadiah atau hibah, waris dan pemberian negara. Adapun kepemilikan umum adalah  harta milik umum berupa tambang, emas, minyak, sungai, laut, hutan  dan lain-lain yang pengelolaannya oleh negara dan hasilnya diberikan pada rakyat bisa berupa harga murah, pelayanan kesehatan, dan juga berupa pendidikan yang gratis, dan seterusnya.

Ketiga: distribusi kekayaan  yang merata. Negara dalam Islam atau khilafah akan melakukan langsung distribusi kekayaan kepada individu rakyat yang membutuhkan. misalnya, negara memberi sebidang tanah  kepada individu untuk dikelola, bahkan setiap individu boleh menghidupkan tanah mati dan mengelolanya. Hingga dia berhak untuk memilikinya.

Kempat: negara menyediakan lapangan pekerjaan. Negara berkewajiban untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar para pria mampu bekerja untuk menghidupi keluarga dan yang berada dalam tanggunganya. Dan negara pun membolehkan para wanita untuk menyalurkan potensinya di ranah publik yaitu menjadi guru, dokter, perawat dan lainnya. Sembari tetap dapat melaksanakan kewajiban utama dan pertamanya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga suaminya.

Itulah beberapa langkah yang dilakukan oleh khilafah dalam mengatasi kemiskinan yang struktural dan kultural  dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyatnya. Dengan  mekanisme ini  kemiskinan yang bersifat massal akan teratasi dengan tuntas dan mengakar.

Wallahu a’lam bi ash-shawwab.