Bagai Buah Simalakama, Sekolah Dibuka Kembali

Oleh : Nuni Toid
Pegiat literasi dan Alumni Branding for Writer

Bagai buah simalakama. Di tengah pandemi belum mereda, ada wacana bahwa sekolah akan dibuka kembali awal Januari 2021. Dilansir dari cnn.indonesia.com (20/11/2020), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengizinkan pemerintah daerah untuk memutuskan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di sekolah di seluruh zona risiko virus Corona mulai Januari 2021.

Keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang panduan penyelenggaraan pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19. Adapun yang berhak memutuskan kegiatan belajar tatap muka ini diserahkan kepada tiga pihak yakni pemerintah daerah (Pemda), kantor wilayah (Kanwil), dan orangtua melalui komite sekolah.

Ketua komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Tentu saja dengan menaati beberapa protokol kesehatan. Di antaranya sekolah menyediakan bilik desinfektan, sabun, wastafel untuk cuci tangan hingga pola pembelajaran yang fleksibel. Penyelenggara sekolah juga harus memastikan bahwa physical distancing benar-benar diterapkan dengan mengatur letak duduk siswa dalam kelas. (Liputan6.com, 20/11/2020)

Keputusan pemerintah untuk membuka kembali sekolah pada awal Januari tentu saja disambut respon yang beragam oleh masyarakat. Ada sebagian orangtua yang mendukung keputusan itu, tapi ada juga yang merasa khawatir.

Di antara yang mendukung, mereka merasa bahwa pembelajaran jarak jauh selama hampir 8 bulan ini kurang efektif. Anak-anak juga mulai merasakan kejenuhan, bosan ujung-ujungnya jadi malas belajar. Belum kondisi pulsa yang cepat habis.

Apalagi yang tinggal di daerah pedalaman, terpencil pasti mengalami kendala yang lumayan berat. Seperti tidak ada jaringan internet, dan kendala sinyal. Belum yang dari keluarga tak mampu, yang ekonominya lemah, anak-anak mereka tidak bisa ikut pembelajaran daring karena tidak mempunyai gawai, dan sebagainya.

Persoalan tumbuh kembang anak didik, dan kondisi psikososial menjadi salah satu satu pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi. Jika pembelajaran jarak jauh tidak efektif, maka krisis pembelajaran akan semakin parah. Hal ini yang menjadi pemerintah membuka kembali KBM tatap muka. Tentu saja semuanya dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan sangat ketat.

Berbeda dengan sebagian orangtua yang tidak setuju. Mereka berargumen bahwa saat ini pandemi virus Covid-19 belum berakhir, mereka khawatir bila sekolah dibuka kembali, risiko tertularnya akan cepat. Apalagi bagi anak-anak yang belajar di sekolah dasar, mereka masih belum mengerti, dan belum memiliki kesadaran yang tinggi dalam mematuhi penerapan protokol kesehatan.

Ditambah yang lokasi sekolahnya dekat dengan zona merah yang masih rawan dengan penularan Covid-19. Pasti potensi terpapar Covid-19 akan sangat mudah. Begitupun yang rumahnya jauh dari sekolah, orangtua yang bekerja di luar. Kemungkinan anak-anak kurang pengawasan dan pendampingan.

Memang membingungkan. Bagai buah simalakama. Di satu sisi para orangtua ingin anak-anaknya tidak ketinggalan pelajaran, atau setidaknya bisa belajar dengan maksimal. Di sisi lain ada risiko penularan, atau terpapar virus Covid-19 yang sampai saat ini masih belum tahu kapan berakhirnya.

Tetapi begitulah, pemerintah plin-plan dan kebingungan dalam membuat kebijakan di masa pandemi yang masih mencengkeram negeri ini. Ini semakin memperlihatkan pemerintah tidak mampu mengurusi rakyatnya, yaitu salah satunya dalam bidang pendidikan.

Padahal setiap rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Walaupun kondisinya masih pandemi, karena pemerintah wajib memperhatikan kehidupan masa depan bagi anak-anak bangsa negeri ini.

Tidak dipungkiri saat ini pendidikan penting bagi para anak-anak bangsa. Karena dapat meningkatkan kemampuan, kecerdasan, dan kualitas para generasi. Namun, pemerintah semestinya tidak mengabaikan kesehatan juga. Sebab bila anak-anak sehat, maka mudah menyerap ilmu dengan baik.

Sayangnya saat ini semua kebijakan pemerintah berlandaskan pada keuntungan semata. Rasa kepedulian sudah mulai luntur. Pemerintah dari awal tidak serius dalam menangani pandemi virus Covid-19. Semestinya pemerintah langsung menerapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah. Namun yang dilakukan pemerintah justru menerapkan kebijakan new normal. Masyarakat diharuskan hidup berdampingan dengan virus walau tetap melakukan protokol kesehatan.

Sungguh naif, demi memperbaiki ekonomi yang terpuruk akibat pandemi, pemerintah berani menerapkan kebijakan dengan membuka aspek-aspek usaha. Padahal pandemi saat itu sedang tinggi-tingginya. Semua itu hanya dalih saja sebagai keberpihakan pemerintah pada para pengusaha (korporat).

Hal inilah yang akhirnya menjadikan pandemi semakin berkepanjangan, sehingga menimbulkan dampak multidimensi termasuk di antaranya di bidang pendidikan.

Miris. Semua karena penerapan sistem yang rusak, sistem kapitalisme-demokrasi. Sebuah aturan yang mendewakan asas manfaat belaka. Rakyat hanyalah hiasan saja. Sedangkan para kapitalislah yang berkuasa. Hingga di tengah pandemi yang masih melanda negeri, pemerintah berani gonta-ganti kebijakan tanpa memperhatikan keselamatan rakyat. Pemerintah seolah membiarkan rakyat berhadapan langsung dengan virus, kembali lagi rakyat dipaksa harus mampu menjaga dirinya sendiri.

Sistem batil ini juga tidak pernah memihak rakyat. Seharusnya di masa pandemi saat ini, kebijakan pembelajaran jarak jauh adalah cara yang paling tepat untuk mengurangi penularan virus Covid-19. Setelah dirasa aman, baru sekolah bisa dibuka kembali.

Tentu saja dengan tetap menaati protokol kesehatan. Seperti menanamkan kesadaran untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tidak kalah penting juga pemerintah menyediakan peralatan protokol kesehatan serta sarana prasarana yang menunjang lainnya.

Tapi mustahil dalam sistem kapitalisme-demokrasi. Sistem ini jelas tidak mampu membuat kebijakan yang pro rakyat. Pemerintah seolah lepas tangan dengan masalah yang dihadapi sekarang. Justru pemerintah menyerahkan kebijakan tentang pendidikan ini kepada pemerintah daerah, para guru dan orangtua. Lalu dimana fungsi pemerintah? Bukankah memberikan pelayanan pendidikan terbaik adalah salah satu kewajibannya?

Namun begitulah kenyataannya. Dalam sistem kapitalisme-demokrasi pemerintah hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan belaka. Hanya siap melayani para pengusaha. Pemerintah melupakan tanggungjawabnya sebagai pelayan bagi rakyat. Karena sistem batil ini berlandaskan asas manfaat dan keuntungan semata. Halal-haram sudah tidak diindahkan. Mereka sudah tidak takut akan azab yang kelak mereka terima.

Berbeda dalam sistem Islam. Sebuah sistem yang penuh keberkahan yang bersumber dari Sang Pembuat Hukum. Dialah Allah Swt. Sistem yang tidak diragukan kesahihannya. Islam adalah sistem yang sempurna, lurus yang mengatur semua aspek kehidupan tanpa terkecuali.

Sistem lslam, dalam menangani masalah pandemi, negara akan mengambil langkah yang pertama adalah dengan membuat kebijakan lockdown atau karantina wilayah. Tujuannya agar virus diputus pergerakannya sehingga tidak menyebar ke daerah lain, dan mampu mencegah penularan.

Dalam hal ini, kesehatan menjadi perkara yang diprioritaskan. Begitupun dengan pendidikan, pembelajaran jarak jauh atau daring menjadi kebijakan negara. Hal itu diambil demi menghindari penyebaran virus. Pemeriksaan kesehatan pun akan dilakukan dengan cara mengadakan tes massal untuk memudahkan dan memisahkan mana yang sakit, dan mana yang sehat.

Sehingga daerah yang tidak terpapar virus, akan tetap melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Begitupun dalam pendidikan tetap berjalan normal. Maka masa depan anak-anak tidak akan terancam walau di tengah pandemi.

Untuk mengatur semua itu pasti dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Namun dalam sistem ekonomi Islam tidak perlu risau, karena negara memiliki Baitul mal yang menjamin semua kebutuhan rakyatnya. Pemasukannya Baitul mal selain dari sumber kekayaan alam, juga bersumber dari jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i dan lain sebagainya.

Begitulah negara dalam mengurusi semua kebutuhan rakyatnya tanpa terkecuali. Anak-anak pun ceria, tidak bosan dalam belajar. Mereka bisa belajar dengan damai, penuh ketenangan dan kebahagiaan. Sungguh hanya dalam sistem Islam yang mampu melakukan kebijakan yang sempurna ini. Maka menunggu apalagi, sudah saatnya sistem Islam diterapkan dalam setiap aspek kehidupan.

Wallahu a’lam bish-shawab.