Bantuan Untuk UMKM, Solutifkah?

Oleh: Eviyanti

Pendidik Generasi dan Member AMK

Sejak awal, perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pertumbuhan terutama terjadi dari sisi kuantitas, seiring dengan perkembangan teknologi digital. Namun, malang tak dapat ditolak, pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia telah melumpuhkan aktivitas ekonomi global, termasuk merobohkan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan produktif usaha kepada 12 juta pelaku UMKM. Nantinya masing-masing pelaku usaha akan mendapat bantuan modal usaha senilai Rp2,4juta. Dilansir oleh PRFMNEWS, Jumat (04/09/2020), proses pendaftaran bagi pelaku UMKM yang ingin mendapat bantuan sudah dilakukan hingga Agustus 2020. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat, Kusmana Hartadji mengatakan, hingga saat ini sebanyak 1.003.443 dari target 2 juta pelaku UMKM di Jabar sudah terdaftar untuk mendapatkan bantuan. Usulan tersebut kata dia sudah disampaikan ke Pemerintah Pusat dan saat ini tengah dilakukan verifikasi.

“Sedang dilakukan proses verifikasi oleh Pemerintah Pusat,” kata Kusmana saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Jumat 4 September 2020. Setelah verifikasi selesai, nantinya bakal ada Surat Keputusan (SK) penetapan yang memuat data pelaku UMKM yang bakal menerima bantuan. Menurutnya, SK penetapan ini dilakukan secara bertahap.

“Kita sedang menunggu SK penetapan dari pusat, setelah itu kita infokan ke daerah untuk segera membuka rekening masing-masing pelaku usaha yang sudah dapat (ditetapkan menerima bantuan),” katanya. “Setelah ada SK penetapan, otomatis cair, hanya kendalanya ketika sudah ditetapkan, tapi pengusaha tersebut belum punya rekening, tidak otomatis dicairkan,” katanya.

Mengenai perpanjangan pendaftaran bantuan UMKM, dia mengatakan bisa meminta informasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) masing-masing daerah. Hanya, batas akhir usulan ke Pemerintah Pusat adalah sampai pertengahan September 2020.
“(Perpanjangan pendaftaran) tergantung Kabupaten/ Kota, karena mereka yang meng-input, jadi tinggal konsultasikan ke Kabupaten/ Kota apakah masih bisa masuk (daftar) atau tidak,” katanya.

Lebih lanjut dia menuturkan, Pemerintah Pusat menargetkan program bantuan produktif bagi pelaku UMKM ini akan tuntas dicairkan pada Oktober mendatang.

“Rencananya sampai Oktober, kalau sudah Oktober tidak akan ada lagi realisasi. Tahap pertama sampai Agustus kemarin baru 4,1juta UMKM, September ini 9,1 juta, sisanya nanti Oktober direalisasikan,” katanya.
Sudah seharusnya peran dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan segala keterbatasannya mendapat apresiasi dari pemerintah dengan membuat kebijakan yang pro kepada UMKM. Kebijakan yang benar-benar dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, bukan hanya sebuah retorika yang selalu menjadi angin surga dan komoditas politik ketika ingin mendapatkan kekuasaan. Namun, bantuan UMKM ini dimaksudkan untuk mendongkrak resesi ekonomi Indonesia. Apakah ini solutif? Mengingat resesi bukan semata karena ada pandemic tapi lebih disebabkan cacat bawaan kapitalis.

Dengan banyaknya kebijakan yang tidak tepat sasaran dan seringnya berubah-ubah kebijakan yang dikeluarkan, sampai saat ini tidak memberikan solusi tuntas. Seharusnya pemerintah sadar bahwa perlu adanya perubahan kebijakan.

Bila tidak, maka upaya apapun yang ditempuh baik untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi maupun menormalkan kondisi social hanya akan memperparah kondisi krisis.
Berbeda halnya dengan Islam. Islam mewajibkan Negara menjadi penanggungjawab dan menjamin kebijakan yang lahir didasarkan pada wahyu, dijalankan dengan mekanisme yang selaras ilmu dan sains, serta ditujukan semata-mata memberikan kemaslahatan bagi semua rakyat.
Selain itu, negara pun akan menjamin kebutuhan setiap individu warganya, yang menjadi hak dasar rakyatnya berupa sandang, pangan, papan, jaminan kesehatan, keselamatan, dan lain-lain. Ini semua akan terwujud ketika dilakukan oleh sebuah sistem yang kompleks. Dengan negaranya khilafah, yang bila diterapkan akan menjadi solusi segera yang dapat dirasakan dunia kebaikannya.

Solusi dalam pemerintahan Islam yakni, seorang khalifah menyediakan dari belanja Negara dan harta yang harus dibelanjakan oleh baitul mal untuk berbagai keperluan. Khalifah membentuk seksi-seksi dan biro-biro untuk memudahkan mengurusi rakyat. Misalnya, seksi santunan yang merupakan tempat penyimpanan data-data masyarakat yang butuh santunan dari khalifah. Seperti orang fakir, miskin, yang berhutang, orang dalam perjalanan, petani, yang layak diberi subsidi. (Sumber sistem keuangan Negara atau al-anwal di Negara khilafah hal. 16).

Maka sudah saatnya kita meninggalkan sistem kufur ini dan kembali pada sistem yang berasal dari Allah Swt. Dengan seperangkat aturan-Nya yang akan menyejahterakan dan menentramkan jiwa seluruh umat manusia.

Yaitu, sistem Islam dengan khilafah sebagai sistem pemerintahannya, yang telah terbukti selama 13 abad berkuasa di dunia. Melahirkan peradaban yang mulia.
Wallahua’lambishshawab.