Benarkah Ganja Ditetapkan Jadi Komoditas Obat?

Oleh: Eviyanti

Pendidik Generasi dan Member AMK

Tanaman ganja menjadi kontroversi setelah Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkannya sebagai salah satu tanaman obat komoditas binaan. Keputusan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Kepmentan) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

Seperti yang dilansir oleh kompas.com, Ahad (30/08/2020), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menandatangani aturan tersebut pada 3 Februari 2020. Rupanya, tanaman ganja yang merupakan jenis tanaman psikotropika selama ini telah masuk dalam kelompok tanaman obat sejak tahun 2006. Hal tersebut tercantum dalam Kepmentan Nomor 511 Tahun 2006.

“Pembinaan yang dilakukan adalah mengalihkan petani ganja untuk bertanam jenis tanaman produktif lainnya, dan memusnahkan tanaman ganja yang ada saat itu,” ujar Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Tommy Nugraha dalam keterangan resmi, Sabtu (29/8/2020).

Mentan akan cabut Kepmen yang tetapkan ganja sebagai tanaman obat. Ia mengatakan, aturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat hanya dilakukan bagi ganja yang ditanam untuk kepentingan pelayanan medis dan atau ilmu pengetahuan, dan secara legal oleh UU Narkotika. Namun hingga saat ini, kata dia, belum ada satu pun petani ganja legal dan menjadi binaan Kementan.Secara prinsip, kata dia, sebagaimana yang dimaksud pada Kepmentan 104/2020, izin budidaya pada tanaman ganja diberikan namun dengan memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan. “Penyalahgunaan tanaman menjadi bagian tersendiri dan tentu ada pengaturannya tersendiri,” jelas dia.
Ia menjelaskan, dalam pasal 67 UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, disebutkan budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan kecuali ditentukan undang-undang.

Kepmentan dicabut sementara setelah menimbulkan kontroversi dan menjadi sorotan publik, Kementan memilih untuk mencabut sementara aturan tersebut. Apalagi, Tommy memastikan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah konsisten dan berkomitmen mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, aturan tersebut akan dicabut terlebih dahulu untuk direvisi.

“Maka Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020 tersebut sementara akan dicabut untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi berkoordinasi dengan stakeholder terkait,” kata Tommy. Beberapa stakeholder yang akan berkoordinasi terkait hal ini adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Kementeran Kesehatan (Kemenkes). Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan edukasi bersama BNN untuk pengalihan ke pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di daerah-daerah yang selama ini menjadi wilayah penanaman ganja ilegal. Adapun tanama ganja menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, masuk ke dalam jenis narkotika golongan I.

Ganja yang masuk dalam jenis ini adalah semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman, termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja, termasuk damar ganja dan hasis. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Meski ganja secara umum adalah barang terlarang, tetapi ya itu tadi, bisa menjadi legal asal untuk tujuan tertentu. Buktinya, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai catatan ekspor-impor produk turunan tanaman yang punya nama julukan cimeng tersebut. Hanya ada dua negara di dunia yang melegalkan penanaman, kepemilikan, jual-beli, dan konsumsi ganja. Dua negara itu adalah Kanada dan Uruguay. Nilai perdagangan besar ganja di Kanada pada Juni 2020 adalah CA$ 96,1 juta. Melonjak 106,44% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY). (CNBC Indonesia, Ahad 30/08). Ternyata dagang ganja laku juga ya…

Meskipun sementara keputusan yang menimbulkan kontroversi ini dicabut dan direvisi, namun rakyat terlanjur dibuat resah dengan adanya keputusan tersebut. Bagaimana tidak resah, tanpa adanya izin resmi saja sudah banyak ditemukan ladang ganja di berbagai daerah. Apatah lagi jika ada izin legal, tentu kita akan semakin khawatir akan disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab di negeri ini.
Fakta di atas semakin mempertegas ketidakmampuan sistem sekuler menghasilkan kebijakan yang menjamin terwujudnya rasa aman sekaligus kemaslahatan fisik. Negara seharusnya memprioritaskan kemaslahatan dan urusan kehidupan rakyat, bukan membuat kebijakan yang mengabaikan nasib rakyatnya. Ini yang terjadi ketika sistem kapitalis yang berkuasa, membuat suatu kebijakan tidak dicermati dan dipikir baik dan buruknya secara keseluruhan.

Namun berbeda dengan sistem Islam, yang akan menyelesaikan seluruh permasalahan umatnya tanpa menimbulkan permasalahan yang lain. Islam dengan tegas memisahkan antara halal haram, dan antara yang haq dan yang bathil. Semua kebijakan yang diambil pun bersandar pada hukum syara’ bukan sekedar pada kemaslahatan apalagi untung rugi. Islam mewajibkan negara, untuk menegaskan bahwa benda yang diharamkan tidak boleh ditetapkan sebagai komoditi yang diambil keuntungannya.

Inilah Islam dengan negaranya khilafah yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom atau pelayan rakyat dengan mengambil kebijakan yang tegas dan tepat. Selama menggunakan sistem yang rusak, selama itu pula akan timbul banyak permasalahan. Oleh karenanya, untuk segera menggantinya dengan sistem Islam, sebagai sistem terbaik yang berasal dari Allah Subhaanahuwata’ala.