Bersama Kita Perangi Miras

Rica Ismail
(Pemerhati sosial)

Kesadaran sebagian masyarakat Indonesia tentang bahaya minuman keras (miras) dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang cukup tinggi. Wujud kesadaran masyarakat ini terlihat dari banyaknya upaya swadaya masyarakat untuk mencegah peredaran miras tersebut. Salah satunya yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Sejak awal bulan Januari, masyarakat Kec. Banjaran melakukan aksi turun ke jalan memasang spanduk Anti Miras. Minggu 17 januari 2021 kemarin pun mereka memasang kembali spanduk aksi di setiap titik yang diduga oleh masyarakat digunakan sebagai tempat penjualan miras. Aksi minggu lalu dihadiri pula oleh tokoh masyarakat dan aparat setempat (dejurnal.com, 17 /1/2021).

Upaya masyarakat untuk mencegah peredaran miras ini memang perlu diapresiasi karena ini menunjukan bahwa masyarakat menolak peredaran barang haram yang jelas-jelas merusak moral tersebut. Rasulullah Saw. bahkan menyebut minuman keras atau khamr sebagai ummul khaba’its (induk dari segala kejahatan). Rasulullah Saw. bersabda, “Khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar. Siapa saja yang meminum khamr, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya dan saudari ayahnya.” (HR ath-Thabrani)

Peringatan keras Rasulullah Saw. ini sesuai dengan fakta. Di AS, satu lembaga yang menangani kecanduan alkohol dan obat-obat terlarang, NCADD (National Council on Alcoholism and Drug Dependence), pernah merilis laporan bahwa 40% kekerasan yang terjadi disebabkan faktor alkohol. Lembaga itu melaporkan setiap tahunnya ada sekitar tiga juta tindak kekerasan dimana para pelakunya dalam pengaruh minuman keras. Kejahatan itu meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, perampokan dan segala bentuk kekerasan mulai yang ringan hingga yang berat.

Di Tanah Air, miras juga menimbulkan banyak persoalan sosial. Berdasarkan catatan Polri sepanjang tiga tahun terakhir, terjadi 223 tindak pidana yang dilatarbelakangi miras. Di daerah, kasus kriminalitas yang disebabkan miras juga marak. Pada tahun 2011, misalnya, Polda Sulawesi Utara melaporkan sekitar 70 persen tindak kriminalitas terjadi akibat mabuk miras.

Miras juga menjadi penyebab banyak kematian di dunia. Bahkan kajian WHO menyebutkan bahwa alkohol adalah pembunuh manusia nomor satu di dunia. Pada tahun 2012, WHO melaporkan bahwa setiap 10 detik alkohol membunuh 1 orang di dunia, atau sekitar 3,3 juta jiwa/tahun. Dalam jangka panjang, mengonsumsi miras berdampak merusak tubuh peminumnya, seperti merusak hati dan ginjal, pankreas, saraf, kerusakan otak permanen, penyakit kardiovaskular, infeksi paru-paru, diabetes hingga kanker seperti kanker faring, usus dan hati. Alkohol juga mengancam kesehatan mental seperti depresi.

Sayangnya, upaya masyarakat untuk mencegah peredaran miras ini tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang menganut sistem demokrasi sekuler. Karena pada faktanya barang haram tersebut masih bebas diproduksi dan dikonsumsi di negara yang mayoritas muslim ini, bahkan peredarannya diatur dan dilegalkan oleh undang-undang. Sungguh ironis.

Pencegahan peredaran miras ditengah-tengah masyarakat penting dilakukan oleh semua pihak. Akan tetapi, pencegahan miras ini tidak akan pernah berjalan secara baik jika hanya masyarakat kecil saja yang melakukan hal tersebut. Bagaimana mungkin bisa menghentikan peredaran miras bila di sisi lain indrustri miras tetap diizinkan oleh negara dengan alasan penerimaan pajak. Belum lagi para pengusaha industri pariwisata yang menganggap miras adalah pelengkap hiburan yang memikat para wisatawan mancanegara dan akan menyumbang devisa bagi negara. Itulah yang terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi kapitalis.

Sistem demokrasi telah menjamin kebebasan perilaku termasuk kebebasan mengkonsumsi barang-barang haram di masyarakat. Sedangkan kapitalisme membolehkan jual-beli apa saja selama ada konsumennya, meski itu barang haram yang merusak akal dan moral. Bisa kita bayangkan bahwa negeri ini pun dibangun dengan aneka pajak yang berasal dari minuman keras. Maka bagaimanakah bisa mendatangkan berkah, ketenangan dan kenyamanan hidup?

Beda dengan sistem kapitalis yang tidak mengindahkan halal-haramnya suatu barang, asalkan mendatangkan manfaat maka tetap akan diproduksi. Maka dalam Islam, benda yang hukumnya haram maka tidak boleh diproduksi, dijual, dikonsumsi ataupun dimanfaatkan dalam bentuk apapun.
Bahkan syariat Islam tidak hanya melarang dalam mengkonsumsinya saja, namun juga yang berkaitan dengan pengadaan dan pihak yang mengadakannya. Dalam hadits dijelaskan ada 10 golongan yang dilaknat terkait dengan khamr, yaitu orang yang (1) memeras/pembuat, (2) minta diperaskan, (3) meminum/mengkonsumsi, (4) membawakan, (5) minta dibawakan, (6) memberi minum dengannya, (7) menjual, (8) makan hasil penjualannya, (9) membeli, (10) yang dibelikan. (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Pencegahan peredaran miras bisa berjalan dengan baik dan benar jika semua elemen masyarakat terlibat aktif dalam pencegahannya. Pertama, ketakwaan individu muslim negara ini harus terus dibangun dengan mewajibkan setiap warga negara rutin mengikuti kajian-kajian Islam secara kaffah. Kedua, masyarakat ikut berperan aktif dalam mengontrol jika ada penyebaran miras di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, yang paling penting dan paling utama negara melarang produksi miras serta menutup serapat mungkin segala celah yang memungkinkan beredarnya minuman keras dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis haram tersebut.

Jika masyarakat mengharapkan kehidupan yang baik, terbebas dari ‘biang kejahatan’ khamr ini, maka hanya satu jalan, yakni kembali kepada aturan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Ganti aturan, budaya, dan gaya hidup dengan yang datang dari Allah, niscaya selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu solusi tuntas untuk memberantas miras secara total adalah dengan menerapkan aturan Islam secara kaffah dalam bingkai Daulah Islamiyah yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam.

Wallahu a’lam bish showab