Bisnis PCR Dimainkan Pengusaha, Rakyat Kena Imbasnya

Oleh : Ummu Aisyah

Bisnis PCR banyak meraup keuntungan berlipat-lipat dan menggiurkan sehingga banyak pelaku bisnis banting setir membangun laboratorium tes PCR, terlebih syarat yang dibutuhkan pun tidaklah sulit.

Dilansir Merdeka.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mencium adanya pemain besar yang terlibat dengan bisnis tes PCR. Indikasi ini selaras dengan adanya persaingan bisnis yang tidak sehat dalam pengadaan tes PCR.
Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Rananggala menyatakan kelompok pemain besar tersebut terbentuk pada pelaku usaha laboratorium yang mewadahi praktik tes PCR.

Menurutnya KPPU telah merespon munculnya dugaan terjadinya harga di luar batas (excessive price)yang dilakukan dengan memanfaatkan momentum pandemi Covid 19 sebagai kesempatan mendapatkan keuntungan sebesar- besarnya.

Dengan adanya kemudahan syarat, kesempatan ini dimanfaatkan para spekulan untuk turut andil dalam bisnis alat kesehatan sebagai peluang bisnis kesehatan. Apalagi pemerintah telah menetapkan diskresi penghapusan pajak impor bagi alat-alat kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Bahkan ada berita menyebutkan diduga ada sejumlah nama menteri negara disebut-sebut terafiliasi dengan bisnis testing Covid-19 baik PCR maupun Antigen. Hal ini diungkapkan Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto. Lewat akun Facebook pribadinya, Edy menyebut nama menteri yang terlibat dalam bisnis PCR, diduga antara lain, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Menurut Edy, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

BACA JUGA:  Menyoal Implementasi Pendidikan Karakter

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energi Tbk (ADRO), yang 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

Terlibatnya para penguasa dalam bisnis PCR ini semakin memperburuk penanganan pandemi Covid-19 di negeri ini. Inilah bukti bahwa penguasa dalam sistem kapitalisme tidak meriayah/mengurusi urusan rakyat dengan benar, tapi malah sibuk mengambil keuntungan pribadi.

Dari sini kita bisa melihat karut-marutnya pemimpin negeri ini yang memiliki wewenang dan kebijakan penuh untuk mengeluarkan aturan-aturan sesuka hati dan terkesan plin-plan dan berubah-ubah. Sebagai pemerintah mereka yang membuat kebijakan, tapi mereka juga yang menjalankan bisnisnya. Terlebih pada masa pandemi benar-benar dimanfaatkan oleh pejabat publik untuk menjalankan bisnisnya, meraup untung sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kesulitan rakyatnya.

Test PCR yang rencananya juga akan menjadi syarat bagi penumpang angkutan selain pesawat akhirnya direalisasi pemerintah. Melalui Surat Edaran (SE) 90/2021 yang dikeluarkan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pemerintah resmi memberlakukan syarat tes PCR bagi penumpang angkutan darat.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/10/2021) mengatakan bahwa : “Ketentuan syarat perjalanan tersebut berlaku bagi pengguna kendaraan bermotor perseorangan, sepeda motor, kendaraan bermotor umum maupun angkutan penyeberangan.”

Publik bisa menilai kebijakan syarat tes PCR dalam perjalanan lebih kuat muatan bisnisnya daripada tujuan kesehatan. Biaya PCR dan aturan yang berubah-ubah yang dilakukan pemerintah seakan memberi kesan bahwa pemerintah bukannya mengendalikan pandemi, melainkan sibuk berbisnis jualan tes PCR. Dan hal ini sangat jelas tercium adanya bisnis dan konglomerasi tes PCR di lingkaran pemerintahan.

BACA JUGA:  Kaum Boro, Antara Peluang dan Tantangan