BOS dan Terwujudnya Subang Jawara

Oleh: M. Epih Sumaryadi, S.Pd.,M.Pd.
Kepala SMPN 4 Kalijati Subang

Euforia masyarakat dalam menyambut hari jadi Kabupaten Subang ke 71 seakan menjadi penyejuk di tengah tingginya tensi politik menjelang pesta demokrasi tingkat nasional. Pawai alegoris pun digelar dengan sangat meriah dan mengundang perhatian masyarakat Subang.

Bagi warga Subang sendiri, peringatan hari jadi Subang kali ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten Subang di bawah nakhoda baru untuk membawa Subang menjadi lebih maju dan diperhitungkan oleh daerah-daerah lainnya di tanah air. Subang Jaya, Istimewa dan Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan “Subang Jawara” pun diharapkan tidak hanya sebatas slogan, namun benar-benar dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata.

Adapun “Jawara Daya” merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Pemkab Subang untuk mewujudkan Subang Jawara. Jawara Daya sendiri merupakan program yang berorientasi pada bidang keagamaan dan pendidikan. Melalui program tersebut, diharapkan akan lahir putra -putri terbaik Subang yang memiliki daya saing tinggi dan berakhlak mulia. Dalam hal ini lembaga pendidikan formal (sekolah) di berbagai jenjang memiliki tanggungjawab yang sangat besar untuk menunaikan amanah tersebut.

Salah satu persoalan krusial yang sering dihadapi oleh sekolah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat adalah terkait penyaluran atau pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keterlambatan pencairan dana BOS menjadi permasalahan tersendiri yang harus dihadapi oleh pihak sekolah dan tak jarang menimbulkan kegaduhan.

Banyak sekolah terpaksa meminjam uang kepada pihak lain dengan bunga yang cukup tinggi saat dana BOS terlambat cair. Selain itu tidak sedikit pula kepala sekolah yang menggadaikan barang milik pribadinya seperti kendaraan bermotor untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah lantaran keterlambatan pencairan BOS. Semua itu terpaksa mereka lakukan demi kepentingan masyarakat.

Selain persoalan waktu pencairan yang sering terlambat, masih ditemukannya pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya juga menjadi persoalan lain yang dihadapi oleh pihak sekolah. Adanya “himbauan” dari pihak-pihak tertentu kepada para kepala sekolah agar menyisihkan sebagian dana BOS untuk keperluan yang tidak jelas mengakibatkan (kepala) sekolah dalam posisi yang cukup sulit.

Berbagai hambatan (atau bahkan ancaman) akan dihadapi oleh mereka yang menolak “imbauan” yang disampaikan oleh oknum-oknum pejabat di tingkat daerah tersebut. Tak heran apabila dana yang diterima oleh sekolah pun sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.

Kondisi memilukan sebagaimana penulis paparkan di atas sesungguhnya tidak perlu terjadi apabila pucuk pimpinan di tingkat daerah benar-benar memahami betapa pentingnya peran lembaga pendidikan dalam melahirkan Sumber Daya Manusia berkualitas. Seorang kepala daerah yang berintegritas dan memiliki visi untuk memajukan daerahnya tidak akan mungkin membiarkan bawahannya melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ini, kemampuan manajerial seorang kepala daerah akan sangat menentukan wajah daerah yang dipimpinnya. Pengalaman buruk di masa pemerintahan yang lalu akan ia jadikan pelajaran berharga agar peristiwa memilukan tersebut tidak terulang kembali.

Oleh karenanya, penulis sebagai seorang yang diamanahkan untuk memimpin lembaga pendidikan formal menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Subang untuk menjadikan hari jadi Subang ke 71 ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya di bidang pendidikan.

Adapun pengelolaan dana BOS akan menjadi salah satu indikator penting yang menggambarkan baik atau buruknya pengelolaan SDM di daerah. Dengan begitu, Subang Jaya, Istimewa dan Sejahtera (Subang Jawara) sebagaimana kita cita-citakan pun dapat benar-benar terwujud.(*)