Budaya Petty Corruption dan Perilaku Anti Korupsi Masyarakat Indonesia

Oleh: Rusmanto, S.Si
ASN Badan Pusat Statistik Kab. Subang

Korupsi sudah menjadi isu utama nasional yang sering kali kita dengar. Maraknya korupsi di Indonesia seakan-akan sudah menjadi budaya dan sulit untuk diberantas. Oleh karenanya Pemerintah menyebut bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime) dan harus mendapatkan perhatian serius.

Dewasa ini definisi korupsi lebih luas maknanya dari sekedar penyalahgunaan uang negara atau kewenangan jabatan semata. Dalam bahasa sederhana korupsi dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan curang atau tidak jujur. Berdasarkan jenisnya korupsi terbagi menjadi dua yaitu Grand Corruption atau korupsi skala besar dan Petty Corruption atau disebut korupsi skala kecil.

Langkah KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia patut diacungi jempol, banyak pejabat tinggi negara sampai dengan bawahannya berhasil ditangkap karena telah melakukan tindak pidana korupsi. Namun kiprah KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia terkesan masih berfokus pada ranah Grand Corruption atau korupsi skala besar, karena memang dampak korupsi ini dapat menyebabkan kerugian negara dan dapat menimbulkan krisis ekonomi secara nasional.

Sehingga menjadi perhatian utama Pemerintah atau dalam hal ini KPK yang memiliki kewenangan. Meskipun demikian, jenis Petty Corruption atau korupsi skala kecil tidak boleh dipandang sepele karena dapat berpotensi menumbuhkan perilaku korupsi yang mengakar dan sulit untuk dihilangkan.

Menjadi Kebiasaan

Budaya permisif, tidak enakan, dan membiasakan hal umum yang sesungguhnya salah adalah akar dari perilaku Petty Corruption. Tindakan penyuapan, pemerasan, pungutan liar, kolusi, dan nepotisme tanpa disadari masih sering kita jumpai terutama di bidang pelayanan publik atau birokrasi. Membayar uang damai ketika ditilang, memberikan pelicin untuk pengurusan administrasi, atau memberikan uang suap supaya diterima bekerja adalah beberapa contoh dari tindakan Petty Corruption di dalam birokrasi.

Dalam kehidupan sehari-hari pun praktek Petty Corruption masih kerap kita jumpai. Meminjam barang atau mengambil uang milik saudara tanpa meminta izin terlebih dahulu adalah contoh praktek Petty Corruption dalam keseharian yang bahkan terkadang tanpa disadari hal tersebut telah menjadi kebiasaan.

Berbeda dengan kasus Grand Corruption, kasus Petty Corruption kurang mendapatkan perhatian publik dan hampir jarang diberitakan oleh media, tapi efeknya begitu membahayakan karena dapat menjadi kebiasaan buruk yang melekat. Ibaratnya, Apabila Grand Corruption dapat kita sebut sebagai Grand Killer, maka untuk Petty Corruption dapat disebut sebagai Silent Killer. Bahkan salah satu pejabat KPK pernah mengatakan bahwa Petty Corruption lebih berbahaya daripada Grand Corruption, karena dapat membuat “sakit” masyarakat.

Seberapa Parah?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 (kecuali 2016) melalui sebuah survei yatu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). SPAK ini bertujuan untuk memotret fenomena perilaku Petty Corruption di masyarakat. Kemudian dari SPAK ini akan diperoleh hasil berupa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasarkan dua dimensi yaitu dimensi persepsi dan pengalaman. Dimensi persepsi berupa penilaian atau pendapat masyarakat terhadap beberapa kebiasaan atau perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu dimensi pengalaman merupakan pengalaman anti korupsi yang dialami masyarakat. Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti semakin baik, artinya masyarakat berperilaku semakin anti korupsi.

Nilai IPAK selama tahun 2012-2020 berfluktuasi. Ketika pertama kali dicanangkan, nilai IPAK pada tahun 2012 menghasilkan angka 3,55 dan pada tahun 2020 berdasarkan rilis resmi BPS angka IPAK meningkat menjadi 3,84. Angka ini lebih tinggi 0,14 poin dibandingkan dengan hasil IPAK 2019 sebesar 3,70. Apabila dijabarkan berdasarkan dimensi persepsi dan pengalaman, dari hasil rilis IPAK 2020 diperoleh penjabaran bahwa dari dimensi persepsi diperoleh angka 3,68 dan dari dimensi pengalaman diperoleh angka 3,91.

Nilai IPAK tahun 2020 sebesar 3,84 dari 5 poin adalah capaian yang dapat dikatakan baik, artinya bahwa masyarakat Indonesia sejatinya sudah paham dan cenderung anti terhadap perilaku maupun tindakan korupsi. Namun, apakah hasil ini mampu menggambarkan realitas sesungguhnya. Tak bisa dimungkiri bahwa sekarang ini masih ditemukan banyak celah dan peluang yang berpotensi menimbulkan perilaku Petty Corruption tetap tumbuh subur dan tidak mudah dihilangkan, karena perilaku masyarakat Indonesia masih lekat dengan budaya ketimuran yang cenderung memiliki sikap permisif, tidak enakan dan sering membiasakan hal umum yang sesungguhnya salah. Hal ini patut menjadi perhatian.

Solusi Mereduksi

Pencegahan utama mengatasi Petty Corruption harus dari dalam diri pribadi, karena sejatinya Petty Coruption muncul dari perilaku pribadi seseorang atau attitude. Sehingga faktor sosial, edukasi dan agama sangat penting untuk mereduksi perilaku Petty Corruption. Masyarakat juga harus mampu menyikapi secara proporsional tentang budaya ketimuran yang dimiliki, tidak boleh ada celah untuk bersikap permisif terhadap perilaku korupsi, katakan dan posisikan sesuatu pada tempatnya, serta hilangkan kebiasaan umum yang sesungguhnya hal tersebut salah.

Di sisi lain, Pemerintah harus mampu menyikapi hasil Survei SPAK yang telah dirilis oleh BPS di atas. Dari hasil rilis tersebut banyak hal yang dapat dijadikan sumber informasi atau pegangan bagi Pemerintah dalam melakukan langkah nyata untuk mengedukasi masyarakat supaya berprilaku anti korupsi. Pemerintah juga harus melakukan langkah-langkah efektif dan komprehensif untuk mengatasi perilaku korupsi khususnya pada ranah dimensi Petty Corruption, karena korupsi besar pasti bermula dari korupsi kecil. Ibarat pohon, korupsi kecil ini adalah akarnya, maka Pemerintah harus mampu menebang ‘Pohon Korupsi’ ini sampai ke akar-akarnya.

Perlu aksi nyata dari Pemerintah untuk dapat meminimalisir potensi peluang terjadi tindakan korupsi di ranah birokrasi, salah satunya adalah Pemerintah harus mampu meningkatkan transparansi dalam hal penyediaan pelayanan publik yang bersih dan tidak ribet. Sebagai contoh adalah meminimalisir pelayanan dengan tatap muka dan memaksimalkan pelayanan secara online. Serta tidak kalah penting adalah Pemerintah harus mampu tetap netral dan menindak tegas siapa pun yang melakukan tindakan korupsi, tanpa pandang bulu. (*)