Dampak Covid-19, Indonesia Terancam Resesi di Kuartal III

Oleh: Khansa Ihsan Mahardika

(Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Wabah Covid-19 atau yang biasa disebut virus Corona bermula dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Menurut Wikipedia pada tanggal 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia dengan Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpapar. Wabah ini sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia dari semua sektor, seperti sektor industri, pertanian maupun properti. Akibat wabah Covid-19 perekonomian Indonesia menjadi buruk dan terhambat. Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan dan penurunan pada Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal I dan II.

Periode kuartal I Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang masih positif sebesar 2,97 persen dan pada kuartal II Indonesia kembali mengalami penurunan ekonomi sampai -5,32 persen. Jika pada kuartal III perekenomian Indonesia masih minus, maka negara ini akan terancam resesi seperti tahun 1998.

Apasih Resesi itu?
Menurut Wikipedia resesi adalah suatu kondisi dimana Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan atau pertumbuhan rill bernilai negatif selama dua kuartal secara berturut-turut atau lebih dari satu tahun. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara satu persatu memasuki jurang resesi. Pada tanggal 14 Juli 2020, Singapura mengalami resesi lalu sekarang Filipina mengalami hal yang sama seperti Singapura, Filipina masuk jurang resesi pada kuartal II sebesar 16,5 persen dimana angka tersebut sangatlah fantastis dan tidak bisa dianggap remeh.

Inflasi dan deflasi juga dapat menyebabkan terjadinya resesi, selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suharyanto menyatakan bahwa inflasi pada bulan April dinilai tak biasa. Ia menyebut pola historis menjelang Ramadhan dan Lebaran pada umumnya inflasi akan meningkat. “Tahun ini berbeda, akibat Covid-19 pola konsumsi berubah atau melambat dibanding sebelumnya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perlambatan inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terjaganya pasokan pangan sehingga harga stabil. Lalu di sisi lain, terjadi penurunan permintaan barang dan jasa seiring diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga daya beli turun.

Terjadinya deflasi akibat pembelian masyarakat yang menurun karena stay at home juga merupakan salah satu dampak dari Covid-19 ini. Deflasi tertinggi terjadi di Pangkalpinang sebesar 0,92 persen dan terendah di Bogor dan Semarang 0,02 persen. BPS juga mencatat, terdapat beberapa kelompok yang mengalami penurunan harga, seperti kelompok transportasi, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,42 persen dan 0,34 persen dengan andil deflasi masing-masing 0,05 persen dan 0,02 persen.
Selaku Mentri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, mengatakan bahwa Indonesia masih punya peluang untuk lolos dari resesi ekonomi. Ia memperkirakan ekonomi nasional masih bisa berbalik tumbuh positif pada kuartal III di tahun 2020, akan tetapi Sri Mulyani tidak menyangkal kemungkinan Indonesia mengalami resesi jika kuartal III masih tumbuh negatif. Mengingat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II mengalami kontraksi yang cukup dalam minus sebesar 5,32 persen.

Pemerintah Indonesia harus Cepat Bergerak.
Pemerintah Indonesia kurang tanggap dan gesit untuk menangani permasalahan ini atau bahkan malah salah strategi? Jika dibiarkan begitu saja, bisa berdampak buruk bagi negara kedepannya. Dampak yang sudah terasa sekarang, seperti penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Kementrian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi kian melambat. Penerapan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani wabah virus Corona mengakibatkan penurunan ekonomi secara drastis. Permintaan dan penawaran terganggu, sehingga sektor produksi juga mengalami gangguan. Jika hal ini terus berlanjut, bisa jadi akan mengakibatkan gangguan stabilitas keuangan juga.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan hanya berkisar 2,97 persen. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Sri Mulyani selaku Mentri Keuangan Indonesia. “Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis dan konsumsi masyarakat menurun terlebih pada transportasi dan belanja. Penurunan ini terjadi pada bulan Maret dan alhasil masih perlu diwaspadai pada bulan-bulan berikutnya,” ujar Sri Mulyani.

Memperkuat Perekonomian Indonesia melalui UMKM dan Industri.
Resesi dapat menjadi momok yang menakutkan, jika pemerintah tidak cepat untuk mengatasi perekonomian yang sedang kontraksi ini. Kehilangan pendapatan sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dampak dari Covid-19 yang dapat menurunkan angka Produk Domestik Bruto (PDB). Penyebaran Covid-19 memberikan dampak bagi pelaku UMKM di Indonesia. Dari sektor pariwisata dan perdagangan juga mengalami penurunan yang drastis, terutama bagi para pedagang kaki lima yang terancam tidak bisa berdagang akibat diberlakukannya pembatasan sosial dan juga transportasi online.

Sri Mulyani, mengatakan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha. Hal ini menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu. Ia juga menuturkan bahwa Non Performing Loan (NPL) perbankan untuk UMKM turut berpotensi meningkat signifikan sehingga berpotensi semakin memperburuk kondisi perekonomian.

Menurut Sri Mulyani, kemampuan UMKM ketika terjadi krisis pada tahun 1997 hingga 1998 sangat berbeda dengan sekarang, sebab saat itu sektor tersebut masih mampu bertahan untuk menghadapi kondisi yang ada. “Tahun 1997 sampai 1998 UMKM justru masih resilience tapi dalam kondisi Covid-19 ini justru terpukul paling depan karena tidak ada kegiatan masyarakat,” tuturnya.

Terjadinya rasionalisasi di perusahaan berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau perumahan karyawan juga akibat dari Covid-19. Pada tanggal 11 April 2020 lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Dimana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal dan 265 ribu dari sektor informal.

Oleh karena itu, perlu adanya aksi dari pemerintah untuk membangun kembali UMKM yang nyaris bangkrut dan mengaktifkan kembali industri yang sedang tutup. Akan tetapi, hal tersebut dilakukan dengan syarat menaati protokol kesehatan yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengurangi karyawan yang terkena PHK dan dapat mendongkrak naik angka PDB yang sempat turun. Alhasil, langkah ini dapat mengatasi Indonesia agar tidak masuk kedalam jurang resesi.

Semoga saja, permasalahan ini cepat selesai dan pemerintah Indonesia dapat mengatasi permasalahan ekonomi, agar tidak mengalami resesi seperti negara tetangga lainnya, Amiinn.