Darurat Narkoba Saat Pandemi, Dampak “Kegabutan” Unfaedah dalam Kapitalisme

Oleh: Rina Tresna Sari, S.Pd.I 

Praktisi Pendidikan dan Member AMK

Wabah Corona yang belum juga usai, telah membuat semua aktivitas berubah, situasi pandemi ini memaksa aktivitas masyarakat di luar rumah menjadi serba terbatas. Kondisi ini membuat sejumlah orang mengalami kejenuhan karena tidak bisa bekerja secara leluasa di luar rumah, akibatnya mereka mengalami stres. Bahkan sebagian mereka ada yang memilih jalan menggunakan narkoba. Tentu saja kondisi ini dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk meningkatkan peredaran. Hal ini terbukti dengan meningkatnya permintaan narkoba di wilayah Jabar.

Sebagaimana dilansir oleh PIKIRAN RAKYAT ,17/08/2020– Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jabar, Brigjen Pol Sufyan Syarif, mengatakan, selama masa pandemi Covid-19 permintaan narkoba di wilayah Jabar mengalami peningkatan yang signifikan.

“Jadi dari hasil evaluasi kita ada peningkatan permintaan dari pengguna yang cukup signifikan. Peningkatannya hingga 200 persen,” kata Sufyan di Kantor BNNP Jabar di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.

Bila kita telaah, persoalan narkoba tak sekadar persoalan perilaku individual. Jauh dari itu, narkoba adalah bagian dari sistem hidup tertentu. Darurat narkoba disebabkan karena penerapan sistem demokrasi yang rusak dan merusak. Disamping penerapan sistem kapitalis-liberal yang menghalalkan segala jenis barang untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi asalkan menguntungkan.

Sistem kapitalis liberal juga telah berperan besar terhadap mentalitas, pola pikir juga pola sikap para penganutnya, dimana tanpa landasan keimanan dan benteng agama, mereka akan cenderung mudah stres bila menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginan, untuk menghindari kejenuhan dan stres tersebut, mereka gunakan segala cara tidak peduli cara tersebut halal ataupun haram.

Dalam sistem kapitalis liberal, keuntungan material menjadi asasnya. Selama sistem ini diterapkan, meskipun di negeri dengan penduduk mayoritas Muslim, narkoba akan sulit diberantas. Apalagi dalam sistem ini, hukumnya sangat lemah karena tidak bisa membuat jera pelakunya.

Memberantas kejahatan narkoba harus dilakukan dengan membongkar landasan hidup masyarakat yang rusak dan menggantikannya dengan yang benar yaitu dengan menanamkan akidah Islam.

Mengapa? Agar orang takut melakukan kejahatan karena takut akan siksa dan mengharap keridhaan Allah di akhirat. Berikutnya, negara wajib memupuk keimanan dan membina ketakwaan masyarakat. Kuncinya adalah penerapan sistem Islam secara kaffah.

Ketika sistem Islam diterapkan hanya orang yang pengaruh imannya lemah atau terpedaya oleh setan yang akan melakukan dosa atau kriminal, termasuk kejahatan narkoba. Jikapun demikian, maka peluang untuk itu dipersempit atau bahkan ditutup oleh syariah Islam melalui penerapan sistem pidana dan sanksi dimana sanksi hukum tersbut dapat membuat jera dan mencegah dilakukannya kejahatan.

Islam melarang dan mengharamkan narkoba. Ummu Salamah menuturkan: “Rasulullah saw melarang setiap zat yang memabukkan dan menenangkan” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Mengkonsumsi narkoba apalagi memproduksi dan mengedarkannya merupakan dosa dan perbuatan kriminal yang termasuk jenis ta’zir, dimana bentuk, jenis dan kadar sanksinya diserahkan kepada ijtihad Khalifah atau Qadhi. Sanksinya bisa dalam bentuk diekspos, penjara, denda, jilid bahkan sampai hukuman mati dengan melihat tingkat kejahatan dan bahayanya bagi masyarakat.

Dalam konteks hukuman ta’zir, saat kasus itu diproses maka boleh meringankan hukuman bagi pelakunya bahkan memaafkannya.

Rasul saw bersabda: “Ringankan hukuman orang yang tergelincir melakukan kesalahan kecuali hudud” (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Baihaqi, al-Bukhari di Adab al-Mufrad).

Seruan ini adalah untuk Imam sebab kepada Imamlah diserahkan (penentuan sanksi) ta’zir sesuai keumuman wewenangnya. Maka Imam wajib berijtihad dalam memilih yang paling baik karena hal itu berbeda-beda sesuai perbedaan tingkat masyarakat dan perbedaan kemaksiatan.

Sanksi yang ringan ini bisa diberikan kepada orang yang tergelincir hingga mengkonsumsi narkoba untuk pertama kalinya, selain bahwa ia harus diobati dan ikut program rehabilitasi.

Bagi pecandu yang berulang-ulang mengkonsumsi narkoba, sanksinya bisa lebih berat lagi, tentu selain harus menjalani pengobatan dan ikut program rehabilitasi.

Sedangkan bagi pengedar narkoba, tentu mereka tidak layak mendapat keringanan hukuman, sebab selain melakukan kejahatan narkoba ini, mereka juga melakukan kejahatan membahayakan masyarakat. Bahkan demi kemaslahatan umat, maka para pengedar narkoba harus dijatuhi hukuman yang berat, bisa sampai hukuman mati sehingga menimbulkan efek jera.

Adapun jika vonis telah dijatuhkan, syaikh Abdurrahman al-Maliki di dalam Nizhâm al-‘Uqûbât (hal. 110, Darul Ummah, cet. I. 1990) menyatakan, pemaafan atau pengurangan hukuman oleh Imam itu tidak boleh.

Beliau menyatakan, “sedangkan untuk ta’zir dan mukhalafat, karena vonis Qadhi itu jika telah ditetapkan maka telah mengikat seluruh kaum muslim sehingga tidak boleh dibatalkan, dihapus, dirubah atau diringankan ataupun yang lain, selama vonis itu masih berada dalam koridor syariah. Sebab hukum itu ketika sudah diucapkan oleh Qadhi maka tidak bisa diangkat sama sekali, sementara pemaafan itu adalah pembatalan vonis (sebagian atau total) dan karena itu tidak boleh’.

Pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan itu harus dilakukan secepatnya, tanpa jeda waktu lama dari waktu kejahatan dan dijatuhkannya vonis. Pelaksanaannya hendaknya diketahui atau bahkan disaksikan oleh masyarakat seperti dalam had zina (lihat QS an-Nur[24]: 2).

Sehingga masyarakat paham bahwa itu adalah sanksi atas kejahatan tersebut dan merasa ngeri. Dengan begitu setiap orang akan berpikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan serupa. Maka dengan itu kejahatan penyalahgunaan narkoba akan bisa diselesaikan tuntas melalui penerapan syariah Islam secara kaffah. Wallahu a’lam…