Di Masa Pandemik, Pegawai PLN Harus Lebih Berempati

Oleh: Reni Tresnawati

(Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Muslimah Karawang)

Di tengah wabah virus Corona saat ini, bertepatan dengan bulan suci Ramadan. PT. Perusahaan Listrik Negara ( PLN) menurunkan tukang tagih tunggakan listrik kepada pelanggan. Karena selain menagih, petugas PLN ini juga, mengancam akan membongkar paksa meteran, apabila pelanggan tidak dapat melunasi saat ini juga. Peristiwa ini terjadi disalah satu Perumahan di Kecamatan Telukjambe Timur.

Tindak tanduk pegawai PLN APJ Karawang tersebut layak dievaluasi, karena Presiden Jokowi telah menegaskan agar PLN memberikan keringanan pembayaran terhadap pelanggan dalam situasi covid 19. Namun, prakteknya tetap saja warga diancam harus membayar tunggakan, apabila tidak, listriknya akan diputus dan meteranya akan dibongkar paksa.

” Ini sungguh keterlaluan, bila perlu oknum pegawai PLN berinisial Gus tersebut dipecat agar jera, ” kata ketua Karawang Mentoring Grup (KMG), Imron Rosadi kepada Patroljabar.net, Selasa (5/5).

Menurut Imron, seharusnya dalam situasi bulan Ramadan dan Pandemik Covid-19 ini. PLN APJ Karawang lebih bijak dan bekerja sesuai aturan Presiden, jangan sampai menurunkan pegawai yang kurang berwibawa dan kurang beretika ke pelanggan yang pada akhirnya bakal merusak nama baik PLN, khususnya PLN APJ Karawang.

Pegawai yang bertugas adalah ujung jari pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Seharusnya mereka melayani masyarakat dengan pelayanan terbaiknya. Apalagi kondisi pandemi saat ini, banyak warga yang terdampak. Seharusnya ada empati dalam pemungutan iuran listrik. Ditambah lagi sekarang bulan Ramadan, semestinya perbanyak beramal baik. Misalkan menagihan dengan cara yang ma’ruf, bicara yang enak didengar oleh pelanggan. Ini juga termasuk perbuatan yang baik, yang bisa melipatgandakan pahala di bulan Ramadhan.

Pemerintah memberikan kebijakan keringanan pembayaran listrik bagi yang bersubsidi di masa Pandemik Covid-19 ini. Walaupun di ringankan tetap saja iuran itu masih ada, artinya masyarakat tetap harus bayar. Sementara bagi masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi bayar listriknya mahal, dan mereka merasa terbebani. Apalagi di masa Pandemik ini yang bekerja banyak yang dirumahkan, atau di PHK (Pemutus Hubungan Kerja), pengusaha banyak yang gulung tikar, dll. Seharusnya ada atau tidak adanya pandemik, iuran listrik tidak membebani rakyat.

Sistem saat ini yaitu kapitalisme, semua diukur dengan materi. Negara membebankan semua kepada rakyatnya. Perhitungan pada kapitalisme adalah untung rugi. Termasuk dalam urusan kebutuhan warganya. Negara seakan tidak rela, bila rakyat di berikan harga gratis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan dalih membantu negara, dalam hal membayar utang negara kepada asing. Bahkan bagi yang masih dalam kandungan pun sudah menanggung beban utang negara. Fasilitas umum yang seharusnya milik rakyat, dalam kapitalis di jual belikan. Seperti halnya listrik, kapitalis merupakan negara pengusaha (pemilik modal).

Mereka memberikan harga semaunya, termasuk harga listrik. Karena listrik di miliki pengusaha atau perindividu, karena negara tidak berhak atas listrik. Padahal haram hukumnya privatisasi atas listrik yang menyebutkan tarif mahal.
Sistem kapitalisme memang berbeda jauh dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam kebutuhan listrik adalah kebutuhan krusial warga, dan merupakan kepemilikan umum, sehingga negara menjamin ketersediaan listrik bagi masyarakat. Karena kepemilikan umum di khususkan untuk rakyat dari negara. Kepemilikan umum yang disediakan oleh negara ada tiga, yaitu air, api, padang rumput dan listrik termasuk api, sebagai penerangan.

Rasulullah pun bersabda :
Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu Padang rumput, api dan air. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)