Fasilitas Mewah kok Ditolak?

Oleh: Uqie Nai

Alumni Branding for Writer

Wacana pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat terus saja bergulir bak bola salju. Ada pro dan kontra tentang kepentingan serta urgensinya. Pasalnya, fasilitas mewah terus dipamerkan di tengah kondisi negara sedang terpuruk, terjerat utang ribawi, masyarakat terbebani dengan hidup penuh keterbatasan, diperas dengan beragam pajak demi kebijakan konsumtif yang dilakukan negara bersama jajarannya.

Fasilitas mewah bagi pejabat dan anggota dewan memanglah bukan kali ini mencuat. Hampir setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk para pejabat yang nilainya sangat fantastis. Bukan puluhan juta tapi ratusan bahkan milyaran rupiah. Bayangkan jika anggaran ini dialokasikan untuk kebutuhan rakyat, memperbaiki fasilitas umum, menggratiskan kebutuhan dasar publik serta mencukupi kebutuhan warga terdampak Covid-19, pasti jauh lebih bermanfaat bagi mereka.

Dari sekian banyak pejabat berbahagia atas fasilitas dinas, mungkin hanya secuil yang masih memiliki nurani dan empati, tidak nyaman, bahkan menolak, karena sejatinya mereka menikmati yang bukan menjadi haknya, sementara amanah untuk berjuang demi rakyat dalam janji kampanye senantiasa mengusik dalam ingatan. Sebagaimana yang diungkapkan pejabat daerah di Kabupaten Bandung misalnya.

Bertempat di rumah dinas Bupati Bandung, Dadang Supriatna (19/5/2021), mengungkapkan dirinya dan Wabup Syahrul Gunawan berkomitmen menolak pengadaan unit kendaraan dinas.

Penolakan atas pengadaan unit baru kendaraan oleh Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS, pernah disampaikan saat Pilkada Bandung 2020 lalu. Pihaknya akan fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan mensejahterakan masyarakat menuju Kabupaten Bandung Bedas. Upaya itu akan segera direalisasikan begitu sudah ditandatangani, yaitu memberikan honor Rp500.000,-/guru ngaji; meningkatkan honor untuk RT, RW, Linmas dan aparat yang terlibat; dan memberikan BPJS gratis kepada guru ngaji, RT, RW beserta seluruh keluarganya. (Dikutip dari laman saktimedianews.id, 21/5/2021)

Komitmen dalam Lingkaran Kapitalisme, Mungkinkah?

 Komitmen yang disampaikan Kang DS dan wakilnya Syahrul Gunawan tentu patut diapresiasi jika memang terwujud dalam kerja nyata. Bukan janji di atas janji dan lips service semata demi kelanggengan tahta dan popularitas politik.

Para pejabat adalah representasi suara umat. Bukan saja harus amanah menjalankan tugas kepemimpinan tapi juga konsisten dengan janji yang telah diucapkan. Baik secara personal ataupun sistem. Terlebih lagi demokrasi dengan semboyan keramatnya, “dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat” harus mampu dibuktikan secara riil, sekiranya  demokrasi pantas dipertahankan sebagai ‘sistem terbaik’ dan mampu mencetak pejabat amanah.

Jika mau jujur, sudah sejak lama semboyan keramat tersebut tak lagi sesuai realita. Para pemimpin yang dipilih memanglah berasal dari rakyat, mereka dipilih karena diyakini mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Namun, saat sudah menduduki jabatan, ia lupa tentang keberadaaannya. Lupa jika ia adalah pilihan rakyat, bekerja demi keinginan rakyat dan karena rakyat pula ia bisa menjadi pejabat.

Di samping itu, demokrasi kapitalisme telah menjadikan otonomi daerah sebagai alat bagi-bagi tanggung jawab.  Maka yang terjadi adalah kontrol pusat tidak berjalan hingga ke pelosok, distribusi tidak merata, akses informasi terhambat, kesenjangan sosial antara warga perkotaan dan pedesaan demikian lebar. Bukankah rakyat yang tinggal di ibukota, di pelosok desa, di kabupaten atau kotamadya adalah sama? Mereka rakyat yang harusnya mendapat perlakuan serupa, dari kepala negara hingga bawahannya di daerah.

Inilah mengapa komitmen pemimpin dalam sistem demokrasi diragukan akan terealisasi. Sebab tekad baik pejabat tidak cukup lahir dari personal saja tapi harus didukung kondusifitas masyarakat dan negara secara sistemik.  Jika tidak, akan terbentur birokrasi dan prosedur berbelit dari undang-undang yang saat ini berlaku.

Syariat Islam Mewujudkan Komitmen Hakiki

 Keimanan sebagai landasan beraktivitasnya seorang muslim, mampu menempatkan kepemilikan secara tepat. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Begitu pun terkait fasilitas. Ada fasilitas pribadi, fasilitas umum dan fasilitas negara. Masing-masing menempati posisi sesuai substansinya. Tidak boleh hak pribadi diambil oleh kelompok dan negara (tanpa ada hajat syar’i) atau hak umum dikuasai oleh individu kecuali negara memandang perlu untuk dikelola dan diambil alih.

Pejabat (pemimpin) dalam sistem pemerintahan Islam akan berhati-hati menggunakan fasilitas negara, terlebih fasilitas tersebut datang dari uang rakyat. Sebab kedudukan pemimpin dalam Islam adalah pekerja (ajir) dari majikannya yaitu rakyat. Ia akan melakukan pengaturan urusan umat berdasarkan aturan Allah dan tuntunan Rasul-Nya secara optimal. Baginya amanah kepemimpinan adalah beban berat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Sehingga tak ada kata ‘aji mumpung’ menggunakan jabatan dan fasilitasnya.

Berikut ini ibroh keteladanan pemimpin negara dalam balutan keimanan dari sosok Khalifah Umar bin Khattab ra. dan Umar bin Abdul Aziz dan  dalam menggunakan fasilitas negara.

Dikisahkan oleh Ibnu Zanjuwaih (w 247 H) dalam kitabnya al-Amwal, bahwa  Umar bin Khattab memiliki seekor unta yang setiap hari budaknya memerah susu unta tersebut untuknya. Suatu ketika, Umar memiliki firasat berbeda saat budaknya memberinya susu. Kemudian Umar bertanya, “Susu unta dari mana ini?” Budaknya menjawab, “Seekor unta miIik negara (baitul maal) yang telah kehilangan anaknya, maka saya perah susunya agar tidak kering, dan ini harta Allah”. Umar berkata, “Celakalah engkau! Engkau beri aku minuman dari neraka!”

Tak kalah hati-hatinya dengan Umar bin Khattab ra., Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun begitu tegas menolak menggunakan fasilitas negara.

Pada saat musim dingin seorang budaknya selalu membawakan air panas untuk ia berwudhu. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz mengetahui jika budaknya memanaskan air untuk wudhu dari tungku dapur umum milik baitul mal. Seketika itu ia  memerintahkan Muzahim (orang kepercayaannya) untuk memperkirakan berapa kayu bakar dapur umum selama ini terpakai untuk memanaskan air wudhunya, lalu ia membeli kayu bakar sebanyak perkiraan yang terpakai lalu menyerahkannya ke dapur umum (Sirah Umar bin Abdul Aziz).

Maa syaa Allah. Luar biasa kisah keteladanan dua Umar tersebut. Sosok pemimpin taat syariat yang sulit ditemukan saat ini, yaitu saat sistem kufur bercokol di tengah umat dan dijadikan asas dalam sistem pemerintahannya. Hanya sistem Islam yamg menjadikan pemimpin mampu  memahami urgensi amanah, tanggung jawabnya di hadapan umat dan perhitungannya di hadapan Allah kelak.

“Al-imam itu adalah pemimpin. Dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (rakyat).” (HR. al Bukhari)

 Dengan demikian komitmen hakiki penuh amanah hanya akan terwujud  melalui dua aspek penting, yakni sistem yang menerapkan Islam dan individu (penguasa) yang adil. Saat tipe kepemimpinan ini terwujud di tengah umat, maka kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat benar-benar nyata, bukan isapan jempol atau dongeng pengantar tidur ala kapitalisme. Wallahu a’lam.