Fasilitas Mewah kok Ditolak?

Oleh: Uqie Nai

Alumni Branding for Writer

Wacana pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat terus saja bergulir bak bola salju. Ada pro dan kontra tentang kepentingan serta urgensinya. Pasalnya, fasilitas mewah terus dipamerkan di tengah kondisi negara sedang terpuruk, terjerat utang ribawi, masyarakat terbebani dengan hidup penuh keterbatasan, diperas dengan beragam pajak demi kebijakan konsumtif yang dilakukan negara bersama jajarannya.

Fasilitas mewah bagi pejabat dan anggota dewan memanglah bukan kali ini mencuat. Hampir setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk para pejabat yang nilainya sangat fantastis. Bukan puluhan juta tapi ratusan bahkan milyaran rupiah. Bayangkan jika anggaran ini dialokasikan untuk kebutuhan rakyat, memperbaiki fasilitas umum, menggratiskan kebutuhan dasar publik serta mencukupi kebutuhan warga terdampak Covid-19, pasti jauh lebih bermanfaat bagi mereka.

Dari sekian banyak pejabat berbahagia atas fasilitas dinas, mungkin hanya secuil yang masih memiliki nurani dan empati, tidak nyaman, bahkan menolak, karena sejatinya mereka menikmati yang bukan menjadi haknya, sementara amanah untuk berjuang demi rakyat dalam janji kampanye senantiasa mengusik dalam ingatan. Sebagaimana yang diungkapkan pejabat daerah di Kabupaten Bandung misalnya.

Bertempat di rumah dinas Bupati Bandung, Dadang Supriatna (19/5/2021), mengungkapkan dirinya dan Wabup Syahrul Gunawan berkomitmen menolak pengadaan unit kendaraan dinas.

Penolakan atas pengadaan unit baru kendaraan oleh Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS, pernah disampaikan saat Pilkada Bandung 2020 lalu. Pihaknya akan fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan mensejahterakan masyarakat menuju Kabupaten Bandung Bedas. Upaya itu akan segera direalisasikan begitu sudah ditandatangani, yaitu memberikan honor Rp500.000,-/guru ngaji; meningkatkan honor untuk RT, RW, Linmas dan aparat yang terlibat; dan memberikan BPJS gratis kepada guru ngaji, RT, RW beserta seluruh keluarganya. (Dikutip dari laman saktimedianews.id, 21/5/2021)

BACA JUGA:  Corona dan Revolusi Sosial

Komitmen dalam Lingkaran Kapitalisme, Mungkinkah?

 Komitmen yang disampaikan Kang DS dan wakilnya Syahrul Gunawan tentu patut diapresiasi jika memang terwujud dalam kerja nyata. Bukan janji di atas janji dan lips service semata demi kelanggengan tahta dan popularitas politik.

Para pejabat adalah representasi suara umat. Bukan saja harus amanah menjalankan tugas kepemimpinan tapi juga konsisten dengan janji yang telah diucapkan. Baik secara personal ataupun sistem. Terlebih lagi demokrasi dengan semboyan keramatnya, “dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat” harus mampu dibuktikan secara riil, sekiranya  demokrasi pantas dipertahankan sebagai ‘sistem terbaik’ dan mampu mencetak pejabat amanah.

Jika mau jujur, sudah sejak lama semboyan keramat tersebut tak lagi sesuai realita. Para pemimpin yang dipilih memanglah berasal dari rakyat, mereka dipilih karena diyakini mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Namun, saat sudah menduduki jabatan, ia lupa tentang keberadaaannya. Lupa jika ia adalah pilihan rakyat, bekerja demi keinginan rakyat dan karena rakyat pula ia bisa menjadi pejabat.

Di samping itu, demokrasi kapitalisme telah menjadikan otonomi daerah sebagai alat bagi-bagi tanggung jawab.  Maka yang terjadi adalah kontrol pusat tidak berjalan hingga ke pelosok, distribusi tidak merata, akses informasi terhambat, kesenjangan sosial antara warga perkotaan dan pedesaan demikian lebar. Bukankah rakyat yang tinggal di ibukota, di pelosok desa, di kabupaten atau kotamadya adalah sama? Mereka rakyat yang harusnya mendapat perlakuan serupa, dari kepala negara hingga bawahannya di daerah.

Inilah mengapa komitmen pemimpin dalam sistem demokrasi diragukan akan terealisasi. Sebab tekad baik pejabat tidak cukup lahir dari personal saja tapi harus didukung kondusifitas masyarakat dan negara secara sistemik.  Jika tidak, akan terbentur birokrasi dan prosedur berbelit dari undang-undang yang saat ini berlaku.

BACA JUGA:  Indonesia Dengan 1000 Ancaman Bencananya