Fasilitas Mewah kok Ditolak?

Fasilitas Mewah kok Ditolak?
0 Komentar

Oleh: Uqie Nai

Alumni Branding for Writer

Wacana pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat terus saja bergulir bak bola salju. Ada pro dan kontra tentang kepentingan serta urgensinya. Pasalnya, fasilitas mewah terus dipamerkan di tengah kondisi negara sedang terpuruk, terjerat utang ribawi, masyarakat terbebani dengan hidup penuh keterbatasan, diperas dengan beragam pajak demi kebijakan konsumtif yang dilakukan negara bersama jajarannya.

Fasilitas mewah bagi pejabat dan anggota dewan memanglah bukan kali ini mencuat. Hampir setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk para pejabat yang nilainya sangat fantastis. Bukan puluhan juta tapi ratusan bahkan milyaran rupiah. Bayangkan jika anggaran ini dialokasikan untuk kebutuhan rakyat, memperbaiki fasilitas umum, menggratiskan kebutuhan dasar publik serta mencukupi kebutuhan warga terdampak Covid-19, pasti jauh lebih bermanfaat bagi mereka.

Dari sekian banyak pejabat berbahagia atas fasilitas dinas, mungkin hanya secuil yang masih memiliki nurani dan empati, tidak nyaman, bahkan menolak, karena sejatinya mereka menikmati yang bukan menjadi haknya, sementara amanah untuk berjuang demi rakyat dalam janji kampanye senantiasa mengusik dalam ingatan. Sebagaimana yang diungkapkan pejabat daerah di Kabupaten Bandung misalnya.

Baca Juga:Negara Penanggung Jawab Penyelenggara PendidikanPNS Fiktif Terima Gaji, Musibah Tatanan Ketenagakerjaan

Bertempat di rumah dinas Bupati Bandung, Dadang Supriatna (19/5/2021), mengungkapkan dirinya dan Wabup Syahrul Gunawan berkomitmen menolak pengadaan unit kendaraan dinas.

Penolakan atas pengadaan unit baru kendaraan oleh Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS, pernah disampaikan saat Pilkada Bandung 2020 lalu. Pihaknya akan fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan mensejahterakan masyarakat menuju Kabupaten Bandung Bedas. Upaya itu akan segera direalisasikan begitu sudah ditandatangani, yaitu memberikan honor Rp500.000,-/guru ngaji; meningkatkan honor untuk RT, RW, Linmas dan aparat yang terlibat; dan memberikan BPJS gratis kepada guru ngaji, RT, RW beserta seluruh keluarganya. (Dikutip dari laman saktimedianews.id, 21/5/2021)

Komitmen dalam Lingkaran Kapitalisme, Mungkinkah?

 Komitmen yang disampaikan Kang DS dan wakilnya Syahrul Gunawan tentu patut diapresiasi jika memang terwujud dalam kerja nyata. Bukan janji di atas janji dan lips service semata demi kelanggengan tahta dan popularitas politik.

0 Komentar