Food Estate yang Nafsu

Oleh : Maddu Madani

Negara Indonesia dikenal oleh dunia sebagai Negara Agraria, hal tersebut bukan tanpa alasan karena masyarakat Indonesia yang memiliki budaya bertani dari zaman dulu, bukti bahwa negara Indonesia dikenal sebagai negara agraria adalah dengan adanya ketertarikan negara luar untuk datang ke negara Indonesia karena memiliki hasil pertanian berupa rempah-rempah yang melimpah pada zaman penjajahan. Julukan sebagai negara agraria masih melekat sampai sekarang dengan negara Indonesia masuk ke dalam jajaran 5 besar negara eksportir pertanian terbaik di dunia. Badan karantina Kementan mencatat tanggal 1-28 April 2020, volume ekspor produk pertanian mencapai 1,4 juta ton dengan nilai Rp 25,7 triliun. Hal tersebut membuat kegiatan eksport bidang pertanian Indonesia menyumbang pendapatan negara yang cukup tinggi. Pemerintah memproyeksikan kegiatan eksport di bidang pertanian di tahun 2024 akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan rencana program pemerintah di sektor pertanian, salah satu program pemerintah adalah pembuatan food estate di beberapa wilayah di Indonesia.

Program food estate bukan kali pertama direncanakan oleh pemerintah Indonesia, tahun 1995 ketika negara Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto memiliki rencana pengembangan pembuatan food estate di lahan gambut Kalimantan Tengah (Kalteng), proyek tersebut diberi nama Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar. Proyek yang direncanakan mengembangkan lahan gambut seluas 1,4 juta hektar yang diharapkan dapat menjadi penyangga pasokan beras nasional, menyusul terjadinya penyusutan lahan pertanian yang terjadi di pulau jawa di tahun 1995. Program tersebut mengakibatkan terjadinya aktivitas pengundulan lahan gambut seluas 1,45 juta hektar.

Sebelum adanya megaproyek PLG sejuta hektar lahan tersebut sebagian digunakan oleh masyarakat adat dayak untuk bertanam karet untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu warga suku dayak bernama rusnadi berpendapat bahwa masyarakat adat suku dayak mendukung megaproyek tersebut karena melihat peluang terhadap kehidupan yang lebih baik untuk anak cucu mereka karena kepemilikan lahan pada megaproyek tersebut yang dimiliki oleh masyarakat. Akan tetapi megaproyek tersebut tentangan dari sejumlah akademis, akademisi berpendapt bahwa lahan seluas 1,4 juta hektar tersebut tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk lahan pertanian baik pangan dan perkebunan selain itu hasil dari Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) regional PLG sejuta hektar memiliki dampak yang cukup merugikan.

Megaproyek tersebut dinyatakan gagal total dengan beberapa faktor penyebabnya yaitu lahan gambut tidak terbukti cocok untuk menanam padi, budaya menanam padi bukan menjadi budaya pada masyarakat adat suku dayak, kebakaran hutan yang terjadi pada lahan gambut tersebut memperparah kondisi bahwa proyek tersebut memberikan ancaman yang cukup serius. Kondisi terkini lahan bekas megaproyek tersebut memburuk seperti tanah gambut yang kering, saluran irigasi yang mengering dan buruk serta ancaman bencana kebakaran hutan (Karhutla) yang tiap tahun terjadi di lahan bekas megaproyek tersebut. Sejak 2015, lebih dari setengah juta hektar hutan lahan gambut telah terbakar di Kalimantan tengah sebagian kebakaran hutan (Karhutla) tersebut terjadi di bekas peningalan Proyek Lahan Gambut satu juta hektar pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Kebakran hutan tersebut telah mampu mengakibatkan aktivitas masyarakat sekitar lumpuh seperti perdagangan, pendidikan, serta aktivitas sosial lainnya selain itu juga ancaman terhadap masyarakat menderita infeksi saluran pernpasan akur (ISPA) yang dampaknya mulai dari pusing, sesak napas, iritasi mata, dan juga mual mual. Program tersebut disebutkan oleh beberapa orang sebagai Program Blunder (Kesalahan) nya Pemerintah.

Program Food Estate ini juga menjadi program yang direncakan oleh masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau yag kerap dikenal Presiden Jokowi. Selama menjabat menjadi Presiden RI pada tahun 2014-sekarang (2 masa Jabatan) program nya terkait food astate adalah Rehabilitasi Lahan Gambut bekas Peninggalan presiden Soeharto, Perluasan Lahan Food Estate di Bekas Peningalan Soeharto, dan melanjutkan Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di Pulau Papua peninggalan Presiden Susilo Bambang Yuhoyono.

Kegiatan Rehabilitasi Lahan Gambut tersebut di instruksikan langsung oleh Presiden dengan membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tahun 2016. Sejak pembentukan nya lembaga tersebut kerap kali menemui praktik-praktik yang dilakukan industry tumbuhan kelapa sawit yang bermasalah seperti pembukaan lahan dengan cara pembakaran, memperluas lahannya secara illegal, dan juga turut merusak ekosistem disekitarnya. Sedangkan Food Estate di Papua yang berada di wilayah Merauke menurut beberapa ahli akan menimbulkan permasalahan baru seperti pembukaan Hutan untuk lahan food esate dan juga akan mengorbankan keberlanjutan hidup masyarakat adat Papua. Sehingga para ahli dan masyarakat mengigatkan pemerintah atas kegagalan Proyek Food Estate pada Masa Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhuyono.