Fungsi Intelijen Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Karawang

Oleh Juniar R. H.
(Mahasiswa Jurusan Kriminologi Universitas Indonesia)

Radikalisme dan terorisme telah menjadi salah satu isu global yang menjadi momok, tidak hanya bagi negara adidaya seperti Amerika. Namun juga bagi negara berkembang seperti Indonesia maupun negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Seperti kita ketahui, Asia Tenggara termasuk Indonesia merupakan kawasan dengan populasi penduduk Muslim terbanyak di dunia. Pasca terbunuhnya Osama Bin Laden pada 1 Mei 2011, organisasi teroris dan radikal kanan terbesar di dunia tidak lagi berkiblat pada Al Qaeda. Pengaruh dan paham terorisme serta radikalisme tidak serta merta runtuh. Negara Islam Iraq dan Suriah atau dikenal dengan ISIS yang telah ada sejak 1999 semakin berkembang menggantikan Al Qaeda di bawah pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi.

Sejak awal kemunculannya, propaganda ISIS telah menyita perhatian dunia. Di Indonesia sendiri, tidak sedikit masyarakat yang menaruh simpatik terhadap organisasi tersebut. Hal itu cukup membuat Pemerintah Indonesia kewalahan mengingat banyaknya pihak yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap ISIS. Gelombang dukungan terhadap ISIS di Indonesia mencapai puncaknya sekitar tahun 2012-2013. Hal tersebut tampak dari munculnya kegiatan-kegiatan show off force atau unjuk kekuatan serta maraknya pengibaran bendera ISIS di dalam aksi-aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia.

Harapan dan cita-cita yang dijanjikan ISIS dimanfaatkan sebagian kalangan untuk menebar kebencian dan rasa ketidakpuasan terhadap Pemerintah Indonesia. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang tergiur dengan iming-iming surga yang ditawarkan ISIS hingga kemudian memutuskan bergabung dengan ISIS. Mereka kemudian meninggalkan Indonesia untuk menjadi pasukan ISIS yang dikenal dengan istilah foreign terrorist fighter (FTF). Gejala serupa juga terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Filipina. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dirilis April 2015, setidaknya ada 600 orang warga negara indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS. Sementara pada bulan yang sama, diperkirakan ada sekitar 61 orang warga Malaysia yang bergabung dengan ISIS.

Kekejaman serta tindakan-tindakan di luar Syariat Islam yang telah dilakukan pasukan ISIS kemudian membuka pandangan dunia bahwa sesungguhnya ISIS merupakan organisasi yang berafiliasi dengan paham terorisme. Pihak-pihak yang awalnya bersimpati mulai menarik dukungannya. Pasukan ISIS mulai terdesak dari wilayah-wilayah yang telah dikuasai organisasi tersebut, menjadi titik balik perjuangan serta tanda-tanda kekalahan ISIS. Tewasnya pimpinan ISIS, Abu Bakar Al Baghdadi dalam serangan bom bunuh diri ketika diserang pasukan khusus AS di Desa Barisha Iraq pada 26 Oktober 2019 menjadi puncak kekalahan ISIS.

Layaknya efek domino, para FTF yang telah bergabung dengan ISIS menjadi konflik sosial bagi negara asalnya. Jika dilihat dari kacamata hukum, para FTF secara otomatis telah kehilangan kewarganegaraannya. Sebagaimana tertuang dalam huru e dan f Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006.

Lebih dari 600 orang FTF yang berasal dari berbagai kalangan juga menjadi masalah sosial serta berdampak terhadap situasi politik dalam negeri Indonesia, terutama sejak meningkatnya krisis politik identitas pasca Pilpres 2019. Walupun akhirnya Presiden Joko Widodo tidak menyetujui rencana pemulangan keenam ratus FTF asal Indonesia, isu tersebut terlanjur dimanfaatkan sebagai agenda politik bagi sebagian pihak. Khususnya untuk mendeskreditkan pemerintah.

Pada tingkatan masyarakat akar rumput, melemahnya ISIS sedikit banyak telah berpengaruh terhadap menurunnya semangat bagi para penganut paham radikal. Namun demikian, hal tersebut tidak serta merta meruntuhkan paham radikalisme maupun tindakan-tindakan terorisme bagi para jihadis militan. Jaringan terorisme beserta sel-sel tidurnya tidak lagi melakukan aksi propaganda secara terbuka. Mereka mulai menerapkan strategi aksi-aksi yang dilakukan secara perseorangan atau dikenal dengan istilah lone wolf.

Dalam catatan Kapolri yang disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI pada Desember 2019, terdapat 8 aksi terorisme dengan jumlah terduga teroris yang berhasil ditangkap mencapai 275 orang. Aksi penusukan Menko Polhukam Wiranto pada 10 Oktober 2019 maupun peledakan di lingkungan Polrestabes Medan merupakan 2 kasus aksi terorisme paling menonjol selama 2019. Jumlah tersebut dinilai relatif menurun dibanding tahun 2018 dengan terduga teroris yang berhasil ditangkap mencapai 396 orang.

Kondisi ini semestinya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk terus menekan aksi-aksi terorisme maupun aktivitas radikalisme. Namun demikian, hal tersebut tidak akan mencapai hasil maksimal jika tidak ada sinergitas antar instansi pemerintah, terutama para penegak hukum. Bagaimanapun, pemberantasan terorisme dan radikalisme tidak akan berjalan optimal jika hanya berorientasi pada tindakan represif. Diperlukan upaya preventif untuk mencegah aksi terorisme.

Dalam hal ini, aktivitas dan operasi intelijen yang baik dapat mencegah sebelum terjadinya tindakan terorisme. Hal tersebut dinilai lebih optimal dalam meminimalisir aksi-aksi terorisme. Badan Intelijen Negara (BIN), sebagaimana disebutkan dalam Prepres No. 67 Tahun 2013 Tentang Koordinasi Intelijen Negara merupakan koordinator dari unsur-unsur intelijen yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, merupakan garda terdepan yang memiliki fungsi untuk pencegahan dan deteksi dini terhadap seluruh ancaman yang mungkin hadir di Indonesia, termasuk aksi terorisme.

Dalam konteks kewilayahan, aktivitas dan operasi intelijen yang efektif tampaknya perlu dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali di wilayah Karawang, mengingat Karawang termasuk wilayah yang tidak lepas dari pengaruh radikalisme maupun terorisme. Kita mungkin masih ingat ditangkapnya terduga teroris pada April 2019 lalu di Kampung Utama Jaya Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur. Terduga teroris berinisial A diyakini merupakan anggota dari jaringan Jamaah Anshorut Daulah (JAD) serta diduga menjadi otak aksi bom bunuh diri Surabaya. Tampaknya personel intelijen, terutama BIN perlu melakukan operasi intelijen di wilayah Karawang. Dengan tetap menekankan prinsip kerahasiaan tentunya.(*)