“Halal – Haram” Ujian Nasional

Oleh : M. Epih Sumaryadi, S.Pd.,M.Pd.
Kepala SMPN 4 Kalijati Subang

Wacana untuk menghapuskan Ujian Nasional (UN) sebagai instrument evaluasi belajar, dilontarkan oleh salah seorang Calon Wakil Presiden dalam acara Debat Cawapres yang digelar beberapa waktu lalu.

Menurutnya, UN bukanlah instrument yang tepat dan dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana mutu pendidikan di tanah air secara objektif. Wacana itu pun kemudian menjadi bahan diskusi yang cukup hangat di kalangan para pendidik maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagian pihak menilai, penghapusan UN merupakan kebijakan yang tepat mengingat manfaat yang diperoleh dari hajatan tahunan tersebut kurang dapat dirasakan. Namun, tidak sedikit pula yang memandang UN tetap diperlukan untuk mengontrol kualitas pendidikan serta menjaga motivasi belajar siswa.

Bagi penulis pribadi, digunakannya UN sebagai instrument evaluasi belajar cenderung lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Setidaknya, ada tiga dampak yang ditimbulkan apabila UN tetap dipertahankan.

Pertama, terkurasnya anggaran negara. Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan UN menjadi beban tersendiri bagi negara. Ratusan milyar uang negara seakan jabis begitu saja tanpa memberikan manfaat yang berarti. Selain tidak lagi menjadi penentu kelulusan, nilai UN pun tidak begitu berpengaruh terhadap kelulusan siswa ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sebagian besar PTN saat ini cenderung memberikan porsi yang lebih besar melalui jalur SNMPTN, SBMPTN serta jalur mandiri. Artinya, apabila UN sudah tidak lagi “bernilai”, lantas untuk apa dipertahankan.

Kedua, UN mengajarkan ketidak jujuran kepada para pendidik maupun peserta didik. Sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan masyarakat bahwa pelaksanaan UN kerap kali diwarnai oleh kecurangan secara massif. Besarnya tuntutan dari pengambil kebijakan di tingkat daerah yang juga mendapat tekanan dari pengambil kebijakan yang tinggi memaksa para kepala sekolah untuk memberikan nilai sebaik mungkin sekalipun harus menggunakan cara – cara yang “tidak wajar”.Adapun ancaman serta intimidasi kerap kali mengintai para pendidik maupun kepala sekolah yang mencoba membongkar kecurangan dalam pelaksanaan UN ke ruang publik. Dengan kata lain, UN yang dilaksanakan saat ini sangat bertentangan dengan upaya penguatan pendidikan karakter sebagaimana digalakan oleh pemerintah.

Ketiga, ketidak jujuran dalam proses evaluasi menggunakan UN pada akhirnya berdampak pada tidak validnya data yang dihasilkan. Dalih pemerintah bahwa UN perlu dipertahankan sebagai alat pemetaan pendidikan pun seakan terbantahkan dengan adanya berbagai kecurangan selama proses pelaksanaan. Artinya, pemerintah tidak mungkin mampu mengambil kebijakan secara tepat apabila data awal yang digunakan tidak benar.

Berdasarkan gambaran di atas, penulis berpendapat bahwa penghapusan UN merupakan keputusan yang tepat. Peningkatan mutu pendidikan di tanah air dapat dilakukan bukan karena adanya pelaksanaan UN, melainkan meningkatkan terlebih dahulu kompetensi serta kesejahteraan para pendidiknya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta perubahan karakteristik peserta didik dari waktu ke waktu tidak seharusnya dijawab dengan cara menambah tingkat kesulitan soal UN, melainkan meningkatkan kompetensi para guru melalui berbagai kegiatan pelatihan.

Di samping itu masih banyaknya guru yang berpenghasilan di bawah pegawai pabrik menunjukkan, posisi guru belum benar – benar dimuliakan sebagaimana mestinya.
Selain peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, dukungan sarana pendukung pembelajaran pun sangat diperlukan oleh sekolah dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Keterbatasan sarana memang menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat.

Di era Revolusi 4.0 saat ini tidak semestinya ada dikotomi antara sekolah “elit” dan sekolah “alit”. Pendidikan yang berkualitas sudah seharusnya dapat diakses oleh seluruh kalangan tanpa membeda – bedakan status sosial maupun ekonomi orangtua.(*)