Hankam Menjaga Kedaulatan Negara Bukan Menjaga Kepentingan Penguasa

Oleh: Ine Wulansari
Pendidik Generasi

“Pelihara TNI, perlihara angkatan perang kita, jangan sampai dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.”

Kalimat yang menghujam ini diucapkan secara tegas dan lantang oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman kepada anak buahnya saat berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Ucapan penuh kesungguhan dan semangat yang membara mengingatkan pada kita tentang posisi tentara bagi sebuah bangsa dan negara. Belum lama ini warganet dihebohkan bahkan sempat viral dijagat maya dengan pemberitaan pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab yang dilakukan oleh beberapa anggota TNI. (detikriau.org, 24 November 2020). Tentu saja viralnya pemberitaan ini menjadi bahan perbincangan publik. Ada yang merespon dengan dukungan penuh, namun tak sedikit yang menyatakan bahwa hal ini bukanlah ranah TNI, melainkan tugas Satpol PP dan polisi.

Pengamat militer Fahmi Alfansi Pane memberi penjelasan, jika Koopsus (Komando Operasi Khusus) TNI dibentuk untuk menghadapi keadaan genting yang mengancam negara secara nyata seperti terorisme, separatisme, dan ancaman-ancaman lainnya yang membahayakan. (detikriau.org, 24 November 2020)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kewajiban yang diemban oleh TNI bukanlah hal yang mudah. Tidak hanya membutuhkan keahlian yang baik, namun juga secara mental dan fisik dituntut untuk kuat dan cerdas. Masyarakat mengenal TNI sebagai abdi negara yang dekat dan hangat. Sehingga ketika beberapa waktu lalu tersebarnya video yang menunjukkan rombongan TNI ikut mencopot baliho-baliho termasuk baliho ketua ormas Habib Riziek Shihab mengundang reaksi keras dari elemen masyarakat karena tidak biasanya TNI melibatkan diri untuk hal sepele seperti ini.

Sikap netral yang seharusnya ditunjukkan aparat militer belakangan mulai pudar, kesatuan tentara dengan rakyat yang diibaratkan bahwa tentara dengan rakyat adalah dua komponen yang tak terpisahkan. Miris memang tindakan yang dilakukan aparat hukum yang dikenal netral kini terjebak derasnya arus demokrasi. Saling dukung demi mencapai kekuasaan merupakan hal yang lumrah terjadi, semua dapat dijadikan alat kekuasaan dan pemenuhan ambisi kepentingan.
Tentu saja apapun dapat terjadi ketika kita hidup di alam demokrasi yang sarat banyak kepentingan segelintir kelompok atau golongan, penguasa atau pengusaha. Karena dalam demokrasi ketika ada yang berbeda pandangan dianggap menjadi ancaman. Begitupun dengan TNI yang sangat mungkin bertindak sesuai kehendak penguasa.

Dalam Islam, aparat militer posisinya sebagai alat negara bukan alat kekuasaan. Struktur Hankam di negara Islam tercermin dalam politik luar negeri dan departemen keamanan dalam negeri. Maka akan nampak perbedaan antara Hankam di negara demokrasi dan negara Islam. Dalam negara Islam antara militer dan kepolisian merupakan satu kesatuan. Tugasnya menjaga keamanan dalam negeri serta melaksanakan tugas yang bersifat operasional. Pertahanan dan keamanan yang dijalankan militer Islam tentu untuk mencegah dan menjaga kedaulatan negara dari rongrongan musuh dan ancaman pihak asing. Seperti murtad dari Islam, pembangkangan, memisahkan diri dari negara, sabotase yang disertai pengrusakan dan perampasan baik milik individu, milik umum dan milik negara serta pemberontakan terhadap negara Islam dengan membawa persenjataan.

Politik yang dijalankan negara Islam berupa dakwah dan jihad dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan jihad bukanlah untuk menjajah suatu negeri, namun jihad dilakukan untuk menyatukan negeri-negeri menjadi satu kesatuan wilayah dalam naungan institusi Islam. Sehingga negara-negara yang lemah dan terzalimi akan memperoleh perlindungan.

Di wilayah perbatasan, militer Islam disediakan banyak pangkalan dengan tujuan untuk menggetarkan musuh yang hendak menguasai wilayah naungan Islam serta mempersempit gerak laju negara kufur, sehingga wilayah akan aman dari gangguan dan ancaman musuh Islam dan pihak asing. Militer Islam akan mengabdi dengan penuh kesungguhan atas dasar ketaatannya pada Allah bukan pada penguasa. Mereka menjalankan tugas sepenuh hati demi kedamaian dan keamanan bersama. Jika kedaulatan negara terancam, jihad menjadi jalan baku yang akan ditempuh, sebagai upaya menyebarkan Islam baik bersifat menyerang ataupun bertahan.

Jihad tidak dilakukan kecuali setelah dakwah Islam telah memasuki negeri yang hendak ditaklukan. Jika dakwah diterima, negeri akan disatukan dalam satu wilayah negara Islam, jika demikian maka jihad tidak perlu dilakukan. Namun sebaliknya jihad akan dilaksanakan apabila suatu negeri menolak dakwah, menentang dan memusuhi kaum muslim, setelah ada perintah dari Khalifah yang akan dipimpin amirul jihad. Perang dilakukan dengan batasan tidak menyerang anak-anak, kaum wanita, orang tua, warga sipil, dan merusak fasilitas umum. Perang hanya ditunjukkan pada tentara dan milisi negara musuh.

Demikianlah gambaran singkat pertahanan dan keamanan dalam negara Islam. Perannya sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan negara akan terlaksana dengan baik sesuai fungsinya melindungi rakyat dari gangguan dan ancaman musuh, bukan menjadi tameng penguasa yang dijadikan alat pemuas nafsu kepentingan pribadi atau golongan.

Wallahu a’lam bish shawab