Hari Anak Diperingati, Hak Generasi Dikebiri

Oleh: Uqie Nai

Member AMK4

Kebiasaan memperingati Hari Anak Nasional di negeri ini seakan menjadi suatu yang wajib terlaksana meski kondisi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah, baik pusat atau daerah berupaya agar Hari Anak Nasional tetap terselenggara meski di tengah wabah Covid-19 sekalipun. Atas dasar itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengajak seluruh anak Indonesia turut mendukung dan memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2021. Berbagai acara inspiratif disiapkan secara daring, yakni webinar Panggung Anak Indonesia Merdeka, Bincang Pakar dan Pegiat PAUD ‘Anak Cerdas Terliterasi’, Gebyar Dongeng untuk Anak Indonesia, dan Kontes Kita Cinta Lagu Anak (KILA).

Peringatan HAN pada tahun ini mengangkat tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dengan Tagar #AnakPedulidiMasaPandemi. Tema ini diusung sebagai motivasi bahwa pandemi tidak menyurutkan komitmen untuk tetap melaksanakan HAN secara virtual, tanpa mengurangi makna HAN itu sendiri. (www.kemdikbud.go.id, Kamis, 22/7/2021)

Tak jauh berbeda dengan pejabat pusat. Di Kabupaten Bandung, Bupati Dadang Supriatna melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Muhammad Hairun mengadakan kegiatan serupa (HAN) di Bale Winaya, Soreang, Kamis (29/7/2021). Acara ini diselenggarakan dengan maksud mewujudkan anak berkualitas yang mampu memajukan  bangsa, melalui perbaikan di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi hak anak di Kabupaten Bandung. Menurut Hairun pemenuhan hak-hak anak di masa sekarang, merupakan jaminan atas ketersediaan SDM unggul di masa depan, yang mampu mencetak insan berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. (timesindonesia.co.id)

Kapitalisme Merampas Hak Generasi

Pemerintah bisa saja menggulirkan berjuta program untuk kemajuan anak dalam momen HAN yang senantiasa diperingati setiap tanggal 23 Juli. Akan tetapi, apalah artinya jika semua itu tak dinikmati anak-anak. Banyak dari mereka dipenuhi duka dan nestapa, hidup sebatang kara karena pandemi telah merenggut nyawa kedua orangtua dan saudara. Di sudut kota dan pelosok desa pun masih dijumpai anak-anak mengais sampah, mencari rongsokan demi sesuap nasi dan membeli kuota. Tak urung kemiskinan dan kelaparan memaksa beberapa dari mereka putus sekolah, terlibat kriminal, terjebak dalam arus pergaulan bebas, menjadi korban human trafficking  dan terjerembab dalam lembah prostitusi.

BACA JUGA:  Sudah Saatnya “INOVA” Untuk Guru

Jika pemerintah menginginkan kebijakan serta program yang digulirkannya berbuah hasil, yakni anak-anak menjadi generasi maju, berdayaguna, berakhlak mulia dan menjadi SDM unggul di masa depan, maka pemenuhan hak-hak anak seperti hak hidup, mendapat pendidikan, tumbuh dan berkembang, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana amanat pasal 28B UUD 1945 harus terpenuhi secara konkret, kepala per kepala.

Namun alih-alih hak-hak tersebut dipenuhi, pemerintah justru merampasnya dengan tak berperasaan melalui aturan yang dibuatnya, terutama kebijakan  penuntasan Covid-19. Berdalih tak cukup anggaran hingga enggan untuk lockdown, pemerintah lebih memilih PPKM sebagai solusi, padahal aturan ini tak menguntungkan rakyat sedikitpun selain banyaknya warga meninggal, karut-marut sistem pendidikan dan kesehatan, stok pangan dan obat minim, para kartel merajalela, stunting, gizi buruk, kriminal, kekerasan dan diskriminasi terus membayangi dunia anak yang notabene bagian dari masyarakat. Lalu, bagaimana mungkin generasi bangsa ini akan menjadi aset cemerlang jika peluang dan masa depannya begitu suram?

Negara (pemerintah) seolah menutup mata dengan kezaliman yang mereka buat bahkan tak punya malu hingga hilangnya sense of crisis dengan penderitaan rakyat. Hal ini mungkin terjadi ketika pola pikir berbasis kapital mendominasi dan akidah  kufur yang menjauhkan aturan agama dari kehidupan diadopsi.

Begitulah kehidupan dalam bayang kapitalis sekuler. Antara konsep dan praktik tak sesuai kenyataan, aturan yang satu dan lainnya saling bertentangan, bahkan pemangku kebijakan menjadi pelanggar UU yang mereka buat hanya demi langgengnya kekuasaan. Alhasil, kehidupan umat serasa makin kelam, sementara yang nampak benderang hanyalah praktik meraup untung secara besar-besaran dengan label “program Hari Anak Nasional” atau program sejenis yang mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:  Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)

Islam Solusi Nyata Terpenuhinya Hak Anak

Islam memandang bahwa anak  merupakan aset bangsa dan peradaban di masa depan. Para pemuda hari ini adalah tokoh di masa mendatang, mereka bak mutiara-mutiara berharga yang harus dijaga sebaik-baiknya, bahkan Rasulullah Saw. melukiskan mereka dengan begitu indah.

Anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga.” (HR. Bukhari-Muslim)

Gambaran indah yang dilukiskan Rasulullah Saw. memang nyata adanya. Anak bagi orang tua adalah anugerah terindah yang Allah beri, mereka menjadi qurrota a’yun (penyejuk mata) dan ladang pahala bagi ayah bundanya. Hal ini tak bisa lepas dari perhatian Islam terhadap anak dan pemenuhan atas hak-hak mereka.

Berbeda dengan sistem kapitalisme sekuler dengan janji kosongnya, Islam dan syariatnya terwujud nyata dalam riayah Khilafah Islamiyyah. Dalam institusi ini, masing-masing individu, masyarakat, dan negara akan bersinergi membentuk kehidupan Islami yang diawali dari ranah keluarga.

Para orangtua memiliki kewajiban memberikan identitas diri bagi anak-anaknya sesuai hukum nasab (QS. al-Ahzab: 5); memberikan hak hidup (QS. al-An’am: 151); memberikan penyusuan/ar-radha’ah (QS. al-Baqarah: 233); memberikan nafkah; mendapat pengasuhan yang baik; mendapat keadilan; mendapat kasih sayang; bermain;  dan mendapat perlindungan. Allah Swt. berfirman: