Haruskah Dimasa Pandemi Berhutang Lagi ?

Oleh: Lilis Suryani

Program pemulihan ekonomi dan pariwisata yang dilakukan oleh Pemprov Jabar nampak seperti oase yang menyegarkan ditengah lesunya perekonomian Jabar akibat terdampak pandemi covid-19. Namun ternyata, dana yang digunakan untuk pemulihan ekonomi dan pariwisata ini berasal dari hutang Provinsi Jawa barat kepada pemerintah pusat melalui PT. Sarana Multi Infrasruktur (SMI) persero.

Meski tanpa dibebankan bunga pinjaman, namun atas pinjaman tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikenakan biaya provisi sebesar 1 persen ditambah biaya administrasi sebesar 0,815 persen.

Demikian diungkapkan salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady saat ditemui di Bandung, Senin 7 September 2020. Dikatakan dia, tenor pinjaman daerah tersebut akan berlangsung selama 10 tahun.

“Total pinjaman daerah (Jawa Barat) ke pusat untuk program pemulihan ekonomi akibat Covid-19 ini sebesar Rp 4 triliun. Utang pinjaman itu akan berlangsung (tenor) hingga 10 tahun. Sedangkan masa jabatan gubernur (Jawa Barat) tinggal 4 tahun-an lagi, (pikiranrakyat.com).

Sungguh disayangkan, mengingat di kala ekonomi sedang lesu seperti sekarang ini, Jabar justru menambah jajaran utang. Namun demikian, hal ini menunjukan kepada rakyat bahwa inilah rezim kapitalis yang hobi berutang dan meninggalkan warisan utang. Karena memang, salah satu pilar penunjang ekonomi di sistem kapitalisme adalah hutang.

Padahal, jika kita hendak jujur terhadap realita, bahwa Jawa barat merupakan provinsi dengan sumber daya alam yang luar biasa, baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga sektor kehutanan, begitupun di sektor pertambangan.

Jawa Barat menghasilkan produksi tambang unggulan. Misalnya saja, Pada 2006, berhasil dieksplorasi 5.284 ton zeolit, 47.978 ton bentonit, serta pasir besi, semen pozolan, felspar dan barn permata/gemstone. Potensi pertambangan batu mulia umumnya banyak terdapat di daerah Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Kuningan, dan Sukabumi.

Apabila sektor strategis tersebut dikelola dengan baik demi sebaik-baik kepentingan rakyat, maka kas Pemprov akan cukup membiayai pembiayaan penting daerah, juga untuk penanganan bencana dan pemulihan ekonomi tanpa perlu menambah beban hutang.

Namun, kenyataannya kebebasan sebagai prinsip kaidah utama Kapitalisme, membuat sektor-sektor strategis tersebut dapat dikelola atau dimanfaatkan kepemilikannya untuk sebesar-besarnya kepentingan Individu, swasta, atau Asing.

Dalam cakupan negara kaya seperti Indonesiapun kemudian harus dan terpaksa memanfaatkan sektor lain dalam pendapatan Negara, yakni melalui mekanisme pajak dan tumpukan Utang apabila terjadi defisit anggaran. Apalagi dalam cakupan wilyah yang lebih kecil seperti provinsi, maka akan sangat tergantung dengan kebijakan pusat.

Konsekuensi atas keranjingan utang membuat Negara dan wilayah yang dinaunginya masuk kedalam jebakan hutang, skema ekspansif dari Negara Kapitalisme untuk mencengkram Negara-negara satelit, Agenda-agenda Neo liberalisme pun masuk melenggang bebas.

Utang Negara terus membengkak, Investasi asing dianggap sebagai solusi utama, kekayaan alam terus tergerus, bargaining/kedaulatan Negara menjadi lemah dihadapan Negara-negara kreditur, nasib rakyat menjadi sapi perah di negeri sendiri, karena rasio gini meningkat, yang kaya makin kaya yang miskin tambah banyak.

Maka bacaan paradigmatik Ideologis hanya akan selesai dengan solusi alternative yang juga Ideologis, Kapitalisme harus segera dicampakkan, dengan solusi yang tidak hanya membuat selamat di dunia namun juga di akhirat, yakni Islam.

Islam memuat konsepsi untuk menyelesaikan persoalan utang, bersandarkan kepada manajemen yang komprehensif dan berasaskan kepada Aqidah Islamiyah.

APBN dalam Islam tidak dibangun melalui mekanisme pajak dan utang, Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam mengharamkan hutang luar negeri. Terdapat dua aspek yaitu pertama, mengenai larangan riba yang melekat pada hutang luar negeri. Dan kedua adalah kewajiban negara untuk mandiri dalam finansial agar terbebas dari tekanan.

Dana didapat dari kepemilikan negara berupa ‘usyur, ghanimah, jizyah, kharaj, fa’i dan lain sebagainya. Juga dengan kepemilikan umum berupa tambang, emas, perak, hutan, air, dan lain sebagainya. harta tersebut dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat berserta kebutuhan penunjang.

Tentu kemandirian negara akan terjadi, kedaulatan pun akan terjaga tanpa harus terjerat utang ribawi. Dengan kemandirian seperti ini tidak mungkin ada intervensi dari negara lain. Sehingga, ketika negara menerapkan konsep islam, maka secara langsung akan berdampak pula pada wilayah-wilayah yang dinaunginya seperti pada tingkatan Provinsi. Wilayah inipun akan terdampak positif dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Maka penting, yang harus dibenahi adalah sistem di pemerintahan pusat terlebih dahulu, karena wilayah Provinsi akan mengikuti kemudian.

Wallohua’lam