Hukuman Mati bagi Koruptor, Biadabkah?

Oleh: Nira Syamil

Praktisi Pendidikan

KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan Corona. KPK menyebut total uang yang diduga diterima Juliari Batubara sebesar Rp 17 miliar.( detik.com, 06 Des 2020).

Ketua KPK Firli Bahru menyatakan Menteri Sosial Juliari Batubara bisa diancam dengan hukuman mati jika terbukti melanggar Pasal 2 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun Institute for Criminal Justice (ICJR) menentang keras pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terhadap hukuman mati yang patut diberikan kepada Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. (www.merdeka.com )

Juliari menjadi menteri keempat yang tersandung kasus dugaan korupsi terhitung sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi (2014-2019). Dua orang lainnya yakni eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi serta eks Menteri Sosial Idrus Marham, merupakan menteri Jokowi di Kabinet Kerja, yakni pada periode 2014-2019. Di periode kedua (2019-2024), menteri Jokowi yang terjerat yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Penangkapan Edhy tak berselang lama dari kasus yang menjerat Juliari.

Dalam fakta korupsi di dalam pemerintahan ini setidaknya kita menemukan dua hal yang menarik untuk dibahas, pertama; suasana politik demokrasi dengan manuver untuk menaikkan dukungan suara rakyat. Kedua; terus berulangnya kasus kriminal korupsi.

Kepentingan partai dalam menjaga popularitasnya di mata rakyat tidak hanya berdampak pada upaya menaikkan citra menjelang masa pemilihan, namun juga menghadirkan suasana saling sikut dan tackle antar partai. Setidaknya hal ini terlihat pada kasus korupsi yang melibatkan para menteri kabinet. Popularitas partai asal koruptor secara langsung akan merosot akibat perbuatan kadernya. Persaingan partai meraih dukungan masyarakat menampakkan dengan jelas betapa politik dalam demokrasi penuh intrik. Tak jarang upaya ini bukan hanya dengan menaikkan citra positif dirinya namun juga dengan menjatuhkan lawan politik.

Dari aspek hukum jelas bahwa tidak pernah dijatuhkannya hukuman mati kepada koruptor membawa dampak signifikan pada munculnya kasus-kasus korupsi yang terus meningkat setiap tahun. Data pada laporan KPK menunjukkan penyelidikan pada tahun 2016 terdapat 96 kasus , pada tahun 2017 terdapat 123 kasus, dan 186 kasus pada tahun 2018 . Meningkatnya jumlah kasus ini mengisyaratkan bahwa hukuman yang diberikan pada pelaku korupsi tidak menjerakan para pelaku dan “calon” pelaku.

Makin merebaknya kasus korupsi mendorong masyarakat berpikir tentang hukuman yang bisa menjerakan koruptor, di antaranya hukuman mati. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap, mulai kerja sosial, diumumkan bahkan hukuman mati. Usulan hukuman mati bagi koruptor sebenarnya telah disampaikan sejumlah lembaga dan aktivis antikorupsi termasuk Ulama Nahdlatul Ulama.

Pakar hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta Dr Edi Hasibuan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat para pelaku korupsi bantuan sosial pandemi Covid-19 dengan ancaman hukuman yang paling berat, termasuk hukuman mati. (Antara, Minggu 6/12).

Sementara peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menyebut hukuman mati terbukti tidak menimbulkan efek jera. Menurut Kurnia negara yang menerapkan hukuman mati meraih skor rendah dalam indeks persepsi korupsinya. Contoh yang dia sebut adalah Cina dan Iran, yang peringkatnya bahkan berada di bawah Indonesia.(BBC Indonesia 8/12/2020). Masih menurut Kurnia, opsi yang lebih baik adalah pidana penjara dan perampasan aset pelaku. Sayangnya, dua jenis hukuman ini tidak diterapkan secara maksimal.

Sejalan dengan peneliti ICW itu ICJR sangat menentang keras rencana pemerintah untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai solusi pemberantasan korupsi terlebih pada masa pandemi ini. Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu merekomendasikan langkah pemerintah untuk fokus pada visi pemberantasan korupsi dengan memperbaiki sistem pengawasan pada kerja-kerja pemerintahan khususnya dalam penyaluran dana bansos dan kebijakan penanganan pandemi lainnya. Menurut Erasmus berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2019, negara-negara yang menduduki peringkat puncak atas keberhasilannya menekan angka korupsi terbukti tidak memberlakukan pidana mati sebagai pemidanaan bagi tindak pidana korupsi seperti Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia.

Perdebatan tentang kelayakan hukuman mati bagi koruptor tidak akan berujung mengingat masing masing pihak yang berdebat memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun kita patut kembali kepada sang Pembuat Hukum yakni Allah swt, sebab kepada hukum-Nyalah selayaknya setiap muslim kembali. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa pelaksanaan hukum bagi koruptor yang merugikan rakyat dan negara membutuhkan institusi penegakan hukum yakni negara. Dalam hal ini tentu negara yang secara utuh menerapkan hukum Islam.

Tidak adanya nash qath’i yang berkaitan dengan tindak kejahatan korupsi bukan berarti tidak ada hukum Islam yang mengaturnya. Sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi ta’zir, yakni hukuman yang memberi kewenangan kepada seorang hakim (imam/ pemimpin) untuk menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di mana kejahatan tersebut dilakukan.

Dalam pidana korupsi, sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Umar bin Abdul Aziz memetapkan hukuman bagi koruptor adalah dijilid dan ditahan dalam waktu yang sangat lama. Zaid bin Tsabit menetapka sanksi koruptor yaitu dikekang (penjara) atau hukuman yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain.). Dalam menentukan hukuman terhadap koruptor, seorang hakim harus mengacu kepada tujuan syara’ dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi serta kondisi sang koruptor, sehingga sang koruptor akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa sebagai tindakan preventif bagi orang lain.

Tentu saja penegakan hukum tidak cukup, namun perlu perbaikan sistem dan pengawasan kinerja. Dalam hal ini negara Islam memiliki instrumen pencegahan dan penindakan bila ada pejabatnya yang terdeteksi melakukan korupsi. Di antara pencegahan tersebut adalah:
Pertama, menyelenggarakan pendidikan yang membangun keimanan dan ketakwaan bagi setiap individu muslim. Rakyat yang dididik dalam sistem pendidikan Islam ini memiliki rasa takut kepada Allah dan sikap muraqabah (selalu merasa diawasi Allah).

Suasana amar makruf nahi mungkar serta saling mengingatkan akan tercipta di lingkungan keluarga dan masyarakat. Masyarakat akan melakukan pengawasan terhadap segala bentuk penyimpangan dan kemaksiatan. Sistem pendidikan berbasis akidah Islam akan menghasilkan manusia berkepribadian Islam. Pola pikir d an pola tindaknya senantiasa bersandar pada syariat Islam, termasuk jujur dan amanah dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pejabat publik.

Kedua, pemberian gaji yang layak. Para pejabat akan diberi gaji yang mencukupi, tunjangan serta fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Dengan begitu, pemberian gaji yang cukup bisa meminimalisir angka kecurangan dan penyalahgunaan jabatan. Kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok rakyat dipenuhi oleh negara sehingga mudah diperoleh tanpa membutuhkan harta yang banyak.

Ketiga, menerapkan aturan yang melarang menerima suap dan hadiah. Para pejabat dilarang menerima hadiah selain dari gaji yang mereka terima. Rasulullah bersabda, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR Imam Ahmad).

Keempat, pengawasan dari badan pemeriksa yang dibentuk oleh negara. Termasuk di dalam pola pengawasan itu adalah penghitungan kekayaan dan pembuktian terbalik. Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab ra. beliau kerap menghitung kekayaan pejabat di awal dan di akhir masa jabatan. Jika ditemukan peningkatan jumlah harta yang tidak wajar, maka yang bersangkutan diminta membuktikan bahwa kekayaan yang diterimanya didapatkan dengan cara halal. Cara ini efektif untuk mencegah korupsi.

Jika masih terjadi korupsi, maka penindakan hukum Islam akan diberlakukan. Yaitu, hukuman setimpal yang akan memberi efek jera bagi pelakunya sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat. Tindakan hukum bagi koruptor bisa berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), hukuman cambuk, penyitaan harta, pengasingan, hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati. Keadilan ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu.

Demikianlah Islam mencegah dan membasmi korupsi melalui penerapan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dalam sistem demokrasi. Maka tak ada solusi lain selain menerapkan Islam secara kaffah dalam daulah Islam.

Wallahu’alam