Ibu-ibu Meninggalkan Dept Store pun Demikian Negara

Oleh: Dadan K. Ramdan, MT

Sekretaris Umum PPI Pimda JABAR

RUNTUHNYA beberapa department Store di negeri ini, tidak terlepas dari peran yang tidak langsung dilakukan oleh para ibu – ibu di dapur, bagaikan pasukan komando khusus, mereka bergerak secara bertahap menuju kolektifitas kemasifan melawan gaya hedonisme ibu – ibu elitis dan borjouis, meskipun kemudian memunculkan habitat baru dengan gaya hedonisme yang baru.

Bayangkan ibu – ibu di perkotaan kecil tingkat kecamatan, hingga kota – kota menengah di kabupaten dan kotamadya, bahkan banyak di kota – kota besar, tidak lagi menjadikan department store atau pasar swalayan sebagai tempat mereka berbelanja.

Para ibu – ibu terkini cukup berbelanja dengan menggunakan satu klik keypad perangkat smartphone melalui telunjuk yang ada ditangannya, dan kemudian pesanan pun tiba, di sisi lain ternyata ibu – ibu ini menjadi pemain reseller dan retailler dengan melakukan cara yang sama, dan yang menarik mereka berkantor di dapur, di tempat tunggu anak – anak, atau di tempat yang mereka sukai tanpa harus memperhatikan sekitar nya secara ribet dengan segala aspek kemahalan perijinan.

Para pengusaha kuliner dan barang retail pun, akhirnya banyak yang sudah beralih tempat untuk menjajakan barang jualan nya, mereka menggunakan melalui online shop (toko online) dan tidak menggunakan sistem offline yang banyak memakan biaya investasi dalam bentuk Modal Tetap yang tinggi.
Ini lah kemudian memaksa setiap layanan dept store untuk mengurangi geray nya dan bahkan menutup semua nya karena tidak mampu bersaing dengan online shop.

Pada akhir nya fenomena ini menjadi sebuah tantangan nyata bagi dunia perbankan, mengingat on line shop system akan memaksa mereka untuk dapat menggunakan sistem pembayaran online yang bisa di percaya, sedangkan banyak di antara perbankan belum menggunakan hal seperti itu.

Malah yang menarik adalah justru para pemain digital currency system telah lebih dulu memanfaakan hal ini, beriringan dengan muncul nya sistem digital yang tengah gandrung digunakan oleh masyarakat secara menyeluruh di setiap lapisan.

Hal terbaru dalam dunia shoping yang tidak menggunakan sistem digital hanya mereka yang gila dengan kehidupan hedonistik, sehingga ingin pamer dan diketahui orang sebagai pemilik status elite and exlusive society.
Atau yang tidak menggunakan sistem digital itu, hanya mereka para ibu – ibu yang tidak memiliki smartphone atau gaptek untuk menggunakan nya, dan saat ini hal tersebut prosentase nya tidak banyak.

Kembali pada perso’alan layanan toko online, tentu hal ini memaksa para penyedia online shop untuk menggunakan sistem pembayaran yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggunjawabkan serta mudah digunakan dan berbiaya murah dalam sistem layanan administrasi nya.

Untuk itu dibutuhkan Digital Currency system atau (DCS) yang cepat dan tepat dalam proses pembayaran setiap transaksi keuangan, DCS harus mampu beradaptasi dalam bentuk digitation currency sebagaimana yang dilakukan oleh para pihak currency system terkhusus para pialang keuangan,

Para pialang keuangan telah lama memandang hal ini sebagai fenomena spektakular, terutama ketika crypto coin menjadi dulang emas sebagai alat tambang dan banyak menghasilkan tumpukan finansial, dan cypto coin system kemudian mampu menyediakan withdrawal secara cepat menjadi sistem layanan transaksi pembayaran online juga seperti yang dilakukan oleh Ovo, Dana dan GoPay serta lain nya.

Dan ini dianggap secara administrasi lebih mudah penggunaan nya dan lebih murah pembiayaan nya ketika melakukan penarikan dan transfer keuangan di saat melakukan proses pembayaran belanja dalam transaksi on line.

Tentu nya, hal ini memaksa sistem perbankan untuk beradaptasi secara sistemik agar tidak ketinggalan dan atau ditinggalkan oleh para nasabah nya, karena kini banyak beralih menggunakan dan bahkan semakin gandrung menggunakan sistem penarikan dan pembayaran online.

Untuk itu pemerintah harus hadir sebagai regulator yang mampu mengatur secara arif dan bijaksana.
Namun, kehadiran pemerintah sebagai regulator, seperti biasa nya akan selalu ketinggalan tak terkecuali untuk menjadi regulator terhadap Fenomena di atas, mengingat komunitas digital, telah menjadi ekosistem dan habitat yang secara langsung memiliki aturan main tersendiri dan ini akan menembus tapal tanpa batas dalam bernegara, dan jika pemerintah tidak hadir juga dalam dunia digital melalui DCS, tidak perlu dikhawatirkan lagi, negara ini akan pudar.

Memang sih, ada hal yang perlu kita perhatikan bersama yaitu, tradisi sistem birokrasi prosedural yang di anut saat ini.

Tradisi sistem birokrasi prosedural akan menempatkan posisi pemerintah berada dalam keadaan simalakama, untuk itu mengejar ketertinggalan akan semakin tertinggal, sementara jika tidak hadir mengejar sebagai regulator, secara perlahan batas kewenangan pemerintah sebagai pengemban amanah negara akan tertinggal juga dan bahkan pudar.

Dan fenomena terkini, negera yang makin kuat adalah negara facebook dan negara google, sedangkan china sebagai negara atau Negara Tiongkok, tetap hadir sebagai negara bahkan semakin kuat, karena mereka hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga menjadi pemain Digital Curruncy System dalam ekosistem digital.

Lantas bagaimana dengan Negara ini, terkhususnya adalah Pemerintah Indonesia … ?

Dia akan semakin tertinggal, karena proses untuk masuk dan hadir sabagai regulator serta pemain carruncy digital terjebak oleh mekanisme hukum acara yang menganut tradisi sistem birokrasi prosedural untuk ditempuh dalam setiap perumusan regulasi yang akan ditetapkan sendiri oleh pemerintah.(*)