Ilusi Pemerataan di Sistem Kapitalis

Oleh: Umi Lia

Ibu rumah tangga, Cileunyi Kabupaten Bandung

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (TQS al-Maidah ayat 3)

Para pendiri bangsa ini dulu berjanji untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Janji luhur ini, sekarang pada kenyataannya jauh panggang dari api. Itu semua karena sistem yang diambil untuk mengatur dan mengelola negara ini adalah sistem yang cacat, cacat dari lahir.

Di tahun 2021 ini, teknologi sudah berkembang, tapi masih ada 60 desa di Kabupaten Bandung yang masih blank spot. Ini terungkap ketika Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menghadiri peresmian 5G Telkom University di Auditorium Telkom University Bojongsoang, Senin (7/6/2021). Beliau menyoroti puluhan desa di Kabupaten Bandung yang masih mengalami blank spot. “Telkom University ada di Kabupaten Bandung, terus barusan ada peresmian 5G, masa masih ada desa yang blank spot. Kita upayakan untuk segera bisa mengimbanginya,” ujar Kang DS. (PojokBandung.com, 7/6/2021)

Sekarang bukan lagi zaman 4,0, tapi sudah 5G, tapi ironi sekali masih ada banyak desa di Kabupaten Bandung yang belum terlayani internet, mereka masih mengalami kesulitan jaringan internet. Pada saat pandemi masih berlangsung, pengajaran jarak jauh untuk anak-anak sekolah masih tetap dilaksanakan, terbayang bagaimana sulitnya anak-anak sekolah di desa-desa tersebut untuk mengikuti pelajaran lewat daring.

Fakta ini menunjukkan bahwa yang diklaim sebagai kemajuan dan pembangunan termasuk teknologi, ternyata belum merata. Di Kabupaten Bandung yang dekat dengan ibu kota provinsi saja ada 60 desa yang blank spot internet, bagaimana dengan wilayah yang jauh dari ibu kota? Bagaimana dengan wilayah yang terdepan, terluar dan tertinggal (3T)? Padahal program internet masuk desa sudah ditargetkan sejak tahun 2010.

Pada tahun 2015 Kementerian Kominfo melanjutkan kembali layanan Universal Service Obligation (USO) yang sempat dihentikan. Seperti diketahui, USO merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan universal di bidang telekomunikasi dan informatika kepada publik. Kewajiban pelayanan tersebut dilakukan untuk mengurangi kesenjangan digital di daerah khususnya daerah padesaan yang tertinggal dan terluar, yang secara ekonomi sulit dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi komersial. (Kominfo.go.id, 6/5/2015)

Ketika penyelenggara telekomunikasi komersial (swasta) tidak melirik wilayah-wilayah yang tidak menguntungkan bagi mereka, maka pemerintah turun tangan untuk mendorong pembangunan. Ini adalah konsekuensi diterapkannya sistem kapitalis. Dalam sistem ini pelayanan lebih diutamakan kepada kelompok yang bisa memberikan keuntungan daripada rakyat secara umum. Peran pemerintah dalam sistem kapitalis lebih kepada regulator daripada melayani atau mengurus rakyat. Pelayanan masyarakat diserahkan kepada pihak lain yang mempunyai modal untuk melakukannya. Sementara rakyat secara umum harus membayar untuk bisa menikmati pelayanan yang menjadi haknya.

Dalam bidang pendidikan misalnya, sejak Covid-19 mewabah, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara PJJ atau daring. Untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar, seorang siswa harus mempunyai smart phone dan kuota. Itu saja ternyata belum cukup, siswa tersebut harus tinggal di wilayah yang terlayani jaringan internet. Bagi siswa yang tinggalnya di kota tidak masalah, bagaimana siswa-siswa yang tinggal di desa-desa? Wabah Covid-19 adalah satu masalah, dan jaringan internet yang tidak merata adalah masalah lain yang seharusnya sudah selesai seandainya paradigma pemerintah dalam membangun negara ini tidak kapitalistik.

Wabah Covid-19 ini lebih menegaskan lagi kegagalan sistem kapitalisme. Banyak orang yang masih berharap pada sistem yang sedang diterapkan sekarang. Tapi bagi orang yang berakal, mereka tidak bisa memungkiri kenyataan bagaimana proses belajar mengajar lewat daring bisa optimal, jika tidak semua wilayah di negeri ini terlayani internet? Ada anak yang harus berjalan berkilo-kilo meter hanya untuk mencari sinyal internet, ada seorang mahasiswa yang jatuh dari kubah masjid demi mendapatkan sinyal. Belum lagi masalah siswa yang tidak mempunyai smart phone dan tidak setiap hari mereka bisa membeli kuota.

Dalam bidang pendidikan saja permasalahannya kompleks, belum lagi bidang-bidang lainnya. Apakah ini belum cukup untuk kita berpaling ke sistem yang lebih baik? Islam, lebih dari sekedar agama ternyata jika kita sabar mendalaminya akan nampak keunggulannya dibanding sistem-sistem lainnya. Di dunia ini hanya ada tiga sistem kehidupan. Sistem kapitalisme, sosialisme/komunisme dan Islam. Ketiga sistem ini sudah pernah manggung di dunia. Sistem Islam pernah menguasai dua per tiga dunia dengan peradaban cemerlangnya yang tidak pernah ada bandingannya sampai saat ini.

Sistem Islam mempunyai cara yang khas dalam meratakan kesejahteraan pada wilayah yang dikuasainya. Itu karena kebijakan keuangan dalam sistem Islam menganut prinsip sentralisasi. Dana dari seluruh wilayah ditarik ke pusat, kemudian didistribusikan ke masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan jumlah pemasukannya. Sehingga jika ada daerah yang sedang melakukan pembangunan, atau jika ada bencana alam, wabah maupun sedang menghadapi serangan musuh di perbatasan dan membutuhkan dana besar, maka semua itu akan dipenuhi. Meskipun pemasukannya tidak sebesar yang dibutuhkan. Negara Islam akan melakukan subsidi silang. Dengan demikian tidak ada satu alokasi anggaran pun yang menguap/tidak tepat sasaran. Di samping itu, pemerataan pembangunan pun bisa dilakukan dengan baik. Bahkan tidak akan terjadi penumpukan kekayaan di daerah tertentu, sementara yang lain kekurangan.

Negara yang menjalankan sistem Islam, dijamin pembangunannya akan adil dan merata. Jaminan ini karena aturannya bersumber dari syariat Islam, sehingga unik/khas dan istimewa, tidak ada yang menyamainya. Syariat Islam berasal dari Allah Swt. yang Maha Mengetahui (wahuwa ‘ala kulli syaiin ‘alim), Maha Adil (wallahu bima ya’maluuna muhiith). Hukum yang bersumber dari al-Quran dan hadis ini sudah lengkap mencakup seluruh bidang dalam menjalankan negara, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam setiap bidang tersebut ada konsep dasarnya dan contoh pelaksanaannya. Misal dalam meratakan kesejahteraan, negara mempunyai dana dari pengelolaan harta umum seperti hutan, laut, tambang dan sebagainya. Maka di saat yang sama, negara tidak menyerahkan pengelolaan sumber daya alam ini ke swasta. Inilah cara bagaimana negara bisa meratakan pelayanan pada rakyat. Hukum syariat ini sudah fixed/tetap, tidak bisa diubah walaupun oleh seorang penguasa yang otoriter.

Jaminan lain didapat dari pemimpin dan para pejabat yang amanah, bertakwa dan sayang pada rakyatnya. Mereka menyadari bahwa Allah Swt. selalu mengawasinya dan akan meminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat atas apa yang mereka lakukan. Dengan birokrasi yang sederhana maka urusan dalam negeri, layanan publik terhadap warga bisa cepat dilaksanakan. Inilah jaminan sistem Islam untuk bisa mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial, kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa serta perlindungan dan keamanan. Sungguh ini sudah terbukti, bukan hoax.

Wallahu a’lam.