Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)

Oleh

1.Dra.Suyatinah,M.Pd ( Guru Geografi SMAN 1 Banguntapan, Bantul,Yogyakarta )

2.Ir.H.Taryono,M.Si ( Dosen Fakultas Geografi UMS )

3.Drs.H.Priyono,M.Si ( Dosen  Fakultas Geografi UMS  dan Kolumnis Koran Radar Solo dan Pasundanekspres)

Berdasarhan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk sebelumnya ( 2010 ), jumlah penduduk Indonesia bertambah 32,56 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk selama 2010- 2020 tercatat 1,25 persen / tahun. Pada tataran dunia, jumlah penduduk Indonesia menduduki empat besar, setelah urutan terbesarnya Tiongkok, India, Amerika Serikat. Problem kependudukan di Indonesia berkisar pada distribusi penduduk yang terkonsentrasi di Jawa, yang angkanya lebih dari 60 persen , pertumbuhan penduduk yang masih di atas 1 persen yang akan menimbulkan berbagai problem terutama masalah supply dan demand tenaga kerja, yang didalamnya akan muncul problem kesempatan kerja, pengangguran terutama pengangguran terdidik.

Besarnya jumlah penduduk Indonesia tentu menimbulkan berbagai masalah, tidak saja masalah yang terkait dengan kuantitas penduduk yang akan berdampak langsung pada masalah ketersediaan pangan, perumahan, eksploitasi sumber daya alam, dan lain- lain, namun juga masalah yang terkait dengan kualitas penduduk, seperti masalah pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain- lain. Begitu banyaknya masalah kependudukan di Indonesia mengharuskan diupayakannya berbagai cara pengendalikannya, salah satunya adalah dengan hadirnya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), yaitu sekolah yang mengimplementasikan pendidikan kependudukan pada program- program pendidikan, baik dalam program Intrakurikuler maupun Ekstrakurikuler. Dipilihnya sekolah, salah satu alasannya karena sekolah merupakan agen perubahan (agent of change). Dengan sasaran siswa, diharapkan tumbuh ‘sense kependudukan’ sejak dini. SSK ini terkait dengan ‘Genre’ yaitu gerakan berencana dan PIK- R yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang sudah digulirkan lebih dulu.

Cara ini dikenal dengan Beyond family planning, yang tokohnya adalah Berelson. Bernard Berelson mengenalkan kebijakan ini mendasarkan pada dalil bahwa masalah kependudukan adalah sangat mendesak sehingga jika tidak diselesaikan akan menimbulkan akibat di berbagai bidang kehidupan termasuk kesejahteraan penduduk, oleh karenanya perlu aksi nyata yang lebih diperluas jangkauannya dari pada keluarga berencana. Gagasan ini ketika diterapkan harus memperhatiakan berbagai aspek misal dana, kultur, etika dsb. Salah satu aksinya adalah lewat pendidikan kependudukan di sekolah, yang menjadi calon generasi penerus yang intelek dan sekaligus menjadi komponen pertumbuhan penduduk.

BACA JUGA:  Guru, Antara Idealisme dan Beban Profesi

Pendidikan kependudukan sendiri merupakan upaya terencana dan sistematis dari dua atau lebih pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan yaitu kelahiran, kematian, perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Berbasis pengetahuan, kemudian pemahaman maslah kependudukan secara menyeluruh, maka diharapkan akan punya sikap dan perilaku yang mendukung keberhasilan kependudukan.

Tujuan secara khusus SSK adalah : memberikan wawasan, pengetahuan, sikap, dan ketrampilan siswa tentang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Keluarga, atau yang biasa disingkat dengan  KKBPK. Sedangkan tujuan umumnya adalah : memberikan arah dan pedoman bagi penangungjawab dan pengelola pendidikan dalam menggarap KKBPK. SSK merupakan sinergi antara Dians Pendidikan dengan BKKBN.

SMA N 1 Banguntapan merupakan salah satu SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan Sekolah Siaga Kependudukan semenjak tahun 2018. Dalam pengembangannya, kami  bermitra dengan Perwakilan BKKBN DIY. Implementasi pendidikan kependudukan dilakukan melalui beberapa cara, antara lain : 1) Integrasi Pendidikan Kependudukan dalam mata pelajaran. Materi Kependudukan yang akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sudah direncanakan dalam Silabus, kemudian di break down dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), sampai dimasukkan dalam instrumen penilaian.

Guru mencermati masalah kependudukan apa yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Misalnya pelajaran Biologi pada saat menyampaikan materi reproduksi, dapat mengintegrasikan masalah reproduksi sehat remaja. Dari penyisipan topik tersebut diharap siswa mempunyai pengetahuan tentang reproduksi yang sehat bagi remaja sehingga diharapkan mereka tidak akan melakukan hal- hal yang merugikan dirinya, juga resiko terhadap masalah kependudukan, seperti pergaulan bebas yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan/ KTD, pernikahan dini, dan lain- lain. Harapannya mereka akan memiliki sikap yang baik dalam merencanakan pembentukan keluarga, pada saat yang tepat, ketika usianya sudah matang, ketika sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, sehingga secara fisik, mental maupun finansial mampu menjaga keberlangsungan keluarga yang dibina sehingga  anak yang dilahirkan akan memiliki kualitas yang baik.  Pelajaran di SMA yang sarat dengan permasalahan kependudukan adalah Pelajaran Geografi, tanpa menyisipkan, ada materi dalam pelajaran geografi yang membahas masalah kependudukan, seperti masalah kelahiran, kematian, perpindahan/ migrasi penduduk dibahas secara mendalam. Juga masalah kualitas penduduk yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan penduduk. Masalah- masalah lain yang penting dalam kependudukan lainnya, seperti bonus demografi, harapan hidup, angka ketergantungan, komposisi penduduk, dan masih banyak lainnya. Untuk mata pelajaran yang lain, seperti Matematika, Fisika, Kimia, Agama, Sosiologi, Sejarah , PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris  sampai Seni Budaya harus mencari materi kependudukan yang sesuai diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang diampunya. Hal ini menuntut kejelian dari guru yang bersangkutan.

BACA JUGA:  Sudah Saatnya “INOVA” Untuk Guru

Dalam rangka meningkatkan kemampuan guru SMA N 1 Banguntapan dalam mengintegrasikan masalah kependudukan dalam semua mata pelajaran, Perwakilan BKKBN DIY memfasilitasi dengan mengadakan Workshop sebanyak dua kali di Kaliurang dan di Kota Yogya, selain itu pembinaan sering dilakukan dengan kunjungan ke sekolah. 2) Integrasi masalah Kependudukan ke dalam kegiatan Ekstrakurikuler, seperti pada Ekstrakurikuler Pramuka ada program Saka Kencana, ekstra PIK- R, PMR, Kader SSK, Gaza Smaba (ekstra gerakan anti narkoba SMA N 1 Banguntapan), dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bisa disisipi materi kependudukan. 3) Pembentukan Pojok Kependudukan ( population corner ) yang merupakan area yang disediakan sebagai upaya menyajikan berbagai informasi kependudukan dalam berbagai versi, seperti mading, poster, buku- buku kependudukan, majalah, buletin, leaflet, brosur, sampai alat permainan ‘ular tangga’ dengan topik- topik kependudukan, juga film yang berisi pesan- pesan terkait kependudukan. Pojok Kependudukan juga dijadikan sebagai area Kader SSK dalam berkegiatan, seperti rapat, diskusi, sampai konseling teman sebaya seputar permasalahan remaja. 4)  Menjalin kerja sama dengan instansi terkait. Selain mitra utama kami yaitu BKKBN, dalam pelaksanaan SSK dan pengembangannya, kami juga menjalin kerja sama dengan PLKB, Puskermas, Dinas Sosial, BNN Propinsi, Kepolisian, dll guna menyampaikan sosialisasi permasalahan seputar remaja, seperti napza, pendewasaan usia pernikahan/ PUP, pergaulan bebas, reproduksi sehat remaja, tawuran, dan kenakalan remaja lainnya. Harapannya setelah memiliki pengetahuan tentang hal- hal tersebut diatas, siswa dapat bertindak yang benar, sehingga tidak melakukan hal- hal yang tidak diinginkan. Disamping itu, sedini mungkin mereka dibekali dengan penguatan masalah kependudukan, agar bisa membantu pemerintah dalam kontribusinya menyelesaikan berbagai permasalahan kependudukan pada suatu saat nanti. 5) Melakukan berbagai kegiatan lomba, sebagai penguatan pengetahuan materi kependudukan kepada para siswa, misalnya lomba buat artikel kependudukan, lomba membuat poster kependudukan,  lomba pemilihan duta kependudukan, mengikuti karnaval kependudukan, dll. 6) Dalam rencana akan membentuk Kader Melati Putri, dengan mengikutsertakan siswa dalam kegiatan pemantauan kegiatan posyandu yang ada di masyarakat tempat tinggalnya.

BACA JUGA:  KAMPUS MERDEKA INSPIRASI KULTUR AKADEMIK

Itulah sekilas Sekolah Siaga Kependudukan yang dilaksanakan di SMA N 1 Banguntapan, Bantul, DIY, semoga kami dapat mengantarkan siswa- siswa kami memiliki ‘sense kependudukan’ sehingga mampu berpartisipasi dalam meminimalisis permasalahan kependudukan yang ada di lingkungannya pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, juga  menyiapkan diri menyongsong generasi yang lebih berkualitas. Semoga…