Indonesia Darurat Literasi Media

Oleh: Ilham Akbar
Mahasiswa Universitas Serang Raya, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum

Memang ketika mendengar atau melihat kata literasi tentu hal itu merupakan sesuatu yang tidak menarik, dibandingkan dengan mendengar atau melihat sesuatu yang bernama uang. Perspektif masyarakat kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, selalu terfokus kepada hal-hal yang matrealistis, sehingga pada akhirnya literasi menjadi suatu hal yang tidak diutamakan dalam kehidupan sehari-hari, karena masyarakat kita lebih mengutamakan uang. Padahal disamping pentingnya uang, akan tetapi literasi juga sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena dengan adanya literasi, maka masyarakat pun tidak akan menjadi masyarakat yang buta huruf, dan tidak akan menjadi masyarakat yang buta akan makna.

Namun demikian, sampai saat ini walaupun kampanye mengenai pentingnya literasi selalu dilakukan, tetapi hal tersebut tidak bisa mengubah pola pikir masyarakat untuk rajin membaca dan menulis. Buktinya menurut laporan Bank Dunia pada Juni tahun 2018, terdapat 55,4% orang Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan dianggap buta huruf secara fungsional karena bisa membaca namun tidak mengerti maknanya.

Baran (2004) dalam (Ardianto, Komala, dan Karlinah, 2007: 216) menyebutkan saat ini literasi diartikan sebagai kemampuan memahami simbol-simbol tertulis secara efisien dan efektif secara komprehensif. Dengan adanya perkembangan media noncetak (lahirnya media elektronik), maka kemampuan itu tidak bernama literasi lagi, tetapi menjadi media literacy atau literasi media (kecerdasan media). Batasan literasi media berarti keahlian memahami dan menggunakan isi media massa secara efektif dan efisien. Literasi media adalah memahami sumber-sumber dan teknologi-teknologi dari komunikasi, kode-kode yang digunakan, pesan yang akan diproduksi, dan seleksi, interpretasi dan bentrokan dari pesan-pesan tersebut (Rubin, dalam Baran, 2004: 51, yang dikutip oleh Ardianto, Komala, dan Karlinah, 2007: 216). Literasi media yang baik, tentu akan berimplikasi terhadap kondisi ruang publik yang tidak dipenuhi dengan berita hoaks.

Akan tetapi, ternyata pada saat ini kemampuan masyarakat kita terhadap literasi media bahkan semakin melemah, dan pada akhirnya pun dalam beberapa tahun belakangan ini, Indonesia selalu diwarnai oleh maraknya berita hoaks, sehingga membuat negeri ini menjadi darurat literasi media.

Selain maraknya berita hoaks, darurat literasi media yang sedang dialami oleh Indonesia juga dikarenakan tingkah laku dari beberapa pihak yang membudayakan kebiasaan saling lapor, dan nahasnya lagi kebiasaan tersebut tidak dilengkapi dengan kemampuan literasi media yang baik. Buktinya saja pada saat ini, peristiwa yang sedang hangat di berbagai media adalah mengenai kasus yang menjerat akademisi Robertus Robet yang telah dijadikan tersangka oleh Polri karena dianggap telah melakukan ujaran kebencian terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Peristiwa tersebut pada akhirnya menuai pro kontra, bahkan beberapa pihak justru mendesak Polri agar mencabut status tersangka Robertus Robet, karena sebenarnya ia tidak melakukan ujaran kebencian terhadap TNI, melainkan hanya menyampaikan kritik saja terhadap ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) di masa lampau. Jika sudah begini, lalu siapa yang harus disalahkan? Apakah Robertus Robet atau Polri? Lalu, siapakah yang membuat Indonesia menjadi darurat literasi media?

Menurut penulis, seharusnya Polri juga bisa membedakan mana perkataan yang bisa dianggap sebagai kritik, dan mana perkataan yang bisa dijadikan sebagai ujaran kebencian. Dalam hal ini, alangkah lebih baik lagi jika Polri tidak memberikan status tersangka terhadap Robertus Robet, karena orasi yang dilakukan oleh Robertus Robet, tidak terdapat kata-kata yang menyudutukan pihak-pihak tertentu. Jika ia hanya melakukan kritik terhadap kekuasaan yang berada di masa lampau, tentu hal tersebut adalah hal yang wajar, karena memang di dalam demokrasi kritik tidak pernah diharamkan. Pada saat ini memang tanpa dipungkiri, kemampuan literasi media yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, selalu mengalami tumpang tindih dengan UU ITE yang selama ini dianggap sebagai undang-undang yang dipenuhi dengan pasal karet, sehingga pada akhirnya literasi media menjadi suatu hal yang tidak penting lagi.
Memahami yang Belum Dipahami

The moral domain (ranah moral) mengacu kepada kemampuan untuk memahami nilai-nilai dalam pesan-pesan tersebut. Dalam situasi komedi, nilai-nilai peran dalam pesan humor adalah alat penting dalam melihat berbagai permasalahan; jenaka adalah kekuatan; masalah disajikan dengan ketidakseriusan, semua itu seolah-olah dapat dipecahkan dalam setengah jam. Dalam tampilan drama, nilai-nilai peran dalam pesan adalah kehebatan yang biasanya mencapai keberhasilan yang bertujuan untuk memperoleh apa yang diinginkan dan bahwa dunia ini memiliki tempat-tempat yang membahayakan kita (Potter, 1998: 8, dalam Ardianto, Komala, dan Karlinah, 2007: 217).

Begitu pun dengan kasus yang menjerat Robertus Robet, sebaiknya juga ada pada ranah moral untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam pesan yang disampaikan oleh Robertus Robet. Misalnya, dalam orasi tersebut ia menyampaikan bahwa, “teman-teman sekalian ini bukan perkara personal, ini bukan perkara kita membeci satu grup, atau menolak satu grup. Yang ingin kita kokohkan adalah apa yang disebut dengan supremasi sipil. Apa itu supremasi sipil? Supermasi sipil adalah satu gagasan, satu prinsip bahwa kehidupan publik, kehidupan demokrasi, mesti dikendalikan dan dipegang oleh kaum sipil”.

Potongan orasi yang disampaikan oleh Robertus Robet tersebut justru mempunyai nilai-nilai moral yang sangat baik, karena ia menginginkan dalam sistem politik demokrasi masyarakat sipil harus tetap berkuasa, dan sejatinya demokrasi memang adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat, bukankah seperti itu? Karenanya, walaupun negara ini adalah negara hukum, akan tetapi kita jangan hanya membudayakan kebiasaan saling lapor sehingga kebiasaan tersebut dapat menciderai iklim demokrasi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mulai dari saat ini, marilah kita menghilangkan abuse of power (penyalahgunaan kekusaan) yang ada di negeri ini, dengan kemampuan literasi media yang baik. (*)